Menciptakan Pelayanan Publik Bebas Pungli


Rabu, 19 Oktober 2016 - 00:43:45 WIB
Menciptakan Pelayanan Publik Bebas Pungli Ilustrasi.

Pelayanan publik yang baik adalah salah satu cerminan dari masyarakat yang sejahtera. Pelayanan publik merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus di tunaikan oleh negara (baca: pemerintah) kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Semua orang berhak mendapatkan ‘’service’’ dari negara.

Tapi, dalam kenyataanya hal yang demikian tersebut urung terjadi. Masyarakat yang berurusan dengan intansi ter­kait banyak yang mengalami kesulitan. Bahkan banyak juga yang mendapatkan pelayanan yang tidak memenuhi standar operasional prosedural (SOP) yang baik.

Tak hanya itu saja, para oknum yang bekerja pada intansi tertentu mencoba me­manfaatkan posisinya tersebut untuk mendapatkan peng­hasilan tambahan. Mereka memaksa masyarakat untuk membayar uang tambahan dengan dalih untuk memper­lancar dan mempercepat segala urusan. Modus operandi petu­gas untuk mengelabui masya­ra­­kat sengaja memberi sebuah isyarat ‘’ada pulus semua mu­lus’’ sehingga menciptakan bi­ro­­krasi yang berbelit-belit. Ma­syarakat dipaksa membayar ‘’uang pelicin’’ untuk ‘’melu­masi’’ segala tetek bengek administrasi. Akibatnya, biro­kasi yang sudah kusut menjadi semakin runyam.

Padahal pemerintah telah mengurai benang kusut bir­ko­ra­si yang berbelit-belit ini de­ngan mengeluarkan pro­gram ke­bijakan (beleid) seperti pela­yanan terpadu satu pintu (PT­SP) dan pelayanan izin tiga jam. Untuk tarif biaya pengu­ru­san izin atau administrasi lain­nya pun juga sudah dite­tap­­kan oleh pemerintah dalam Pe­raturan Pemerintah (PP), con­tohnya saja tarif pembua­tan SIM dan STNK diatur da­lam PP No. 50 Tahun 2010. Ta­rif biaya yang tidak sesuai de­ngan ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP merupakan ben­tuk ‘’uang palak’’ dari petu­gas.

Tertangkapnya oknum PNS Kementerian Perhu­bu­ngan Direktorat Jenderal Laut dalam operasi tangkap tangan (OTT) Mabes Polri dan Polda Metro Jaya terkait pungutan liar (pungli) yang juga di hadiri presiden Jokowi  patut diberi apresiasi. Hal ini menun­juk­kan keseriusan pemerintah da­lam memerangi penyakit-pe­nyakit oknum aparat yang da­pat merugikan masyarakat.

Yang perlu menjadi per­hatian kita bersama adalah bah­wa selama ini celah untuk me­lakukan praktik pungli itu terbuka lebar dan hidup di dalam masyarakat. Pimpinan instansi terkait yang mengurus segala persoalan perizinan dan administrasi mustahil tidak mengetahui, bahkan saya rasa pejabat tinggi negara seperti presiden, menteri, gubernur, dan bupati/walikota hingga kepala dinas pun tahu menge­nai praktik kotor yang dilaku­kan oleh bawahannya tersebut.

Coba saja lihat, bukankah ketika kita mengurus perizi­nan dan proses administrasi lainnya di salah satu sudut kantor terdapat kotak saran­kan?. Masyarakat dipersilah­kan menuliskan segala keluh ke­sahnya mulai dari saran dan kritikan hingga pelaporan pelanggaran seperti pungli yang kemudian dimaksukan ke dalam kotak saran tersebut.

Apakah selama ini kotak saran tersebut di tanggapi dan di proses ? kebanyakan tidak. Kertas-kertas aspirasi masya­rakat hanya menjadi ‘’paja­ngan’’ di dalam kotak saran. Mung­kin ini lebih karena soli­da­ritas sesema aparatur sipil negara (ASN) sehingga pungli di jadikan alasan pembenar. Sangat sulit di pungkiri bahwa tingkat kesejahteraan ASN menjadi alasan maraknya pung­li di kalangan birokrat. Kesejahteraan ASN yang tidak memadai di tengah himpitan ekonomi yang kian hari sema­kin tinggi membuat pungli menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan tambahan wa­lau­pun nilainya hanya Rp 10.000 saja, bayangkan jika yang mengurus izin dan Proses administrasi lainnya dalam sehari berjumlah 10 orang maka sang oknum bisa meraup Rp 100.00/hari.

Pungli yang nilai nomi­nal­nya kecil barangkali ‘’di mak­lumi’’ oleh para pimpinan. Tapi bagi masyarakat ini tentu sebuah kerugian besar. sebab seperti kata pepetah ‘’sedikit demi sedkit lama-lama jadi bukit’’ hal ini tentu hanya akan menguntungkan oknum petu­gas dan belum tentu proses perizinan dan administrasi lain­nya selsesai dengan cepat seperti yang di harapkan oleh masyarakat dan di janjikan oleh sang oknum petugas.

Reformasi Birokrasi

Indonesia merupakan sa­lah satu negara dengan basis ekonomi yang kuat. Sederetan pu­jian dan prediksi-prediksi akan pertumbuhan dan pem­ba­ngunan ekonomi indonesia nyatanya tidak terlalu dira­sakan masyarakat kebanyakan. Mengapa? Birokrasi publik sebagai ujung tombak pela­ya­nan dan pembangunan tidak berfungsi sebagaimana mesti­nya. Indeks persepsi korupsi ta­hun 2011 yang menem­pat­kan ranking Indonesia pada kedudukan ke-100 dan indeks pembangunan manusia tahun 2011 yang hanya menempati ranking ke-124 menunjukkan bahwa kebutuhan reformasi bi­ro­krasi sangat tak terelak­kan.

Harus diakui, hingga saat ini upaya menerapkan refor­ma­si birokrasi pun baru pada taraf kajian. Banyak penelitian dilakukan dan konferensi atau seminar digelar untuk mencari tahu cara terbaik menjadikan birokrasi publik direformasi dari sebelumnya. Lembaga internasional dan organisasi nonpemerintah  (NGO) mena­ruh perhatian besar dengan memberikan sejumlah nasihat canggih tentang hal ini. Bagai­mana perkembangan hasilnya? Nyaris nihil.

Apa daya, kajian tetaplah ka­jian. Tidak banyak yang di­la­kukan jika berbagai pihak ha­­nya berhenti pada tataran ide yang normatif. Berbagai kri­tik juga tidak berguna jika ti­­dak diiringi dengan solusi prak­­tis. Pemerintah juga me­nya­­­takan komitmennya de­ngan imple­mentasi grand de­sign­ reformasi birokrasi na­sio­nal 2010-2025. Namun, me­nun­­tut berbagai unit kerja pe­me­­rintah dan pemerintahan da­erah mene­rapkan pedoman ini tanpa diiringi tuntunan lang­kah praktis mewujud­kan­nya juga sulit berharap keber­ha­­silan.

Kepraktisan adalah kebu­tu­­han. Tidak akan ada yang me­nang melawan penyim­pa­ngan administratif dan korupsi birokrasi jika berpangku ta­ngan pada jargon kosong tan­pa praktik pelaksanaan. Untuk menciptakan good biro­kra­si diperlukan upaya nyata men­do­rong reformasi di dalam pe­layanan publik. Upaya untuk melakukan reformasi di dalam birkorasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama,membuat standar­dri­sasi pelayananyang bertum­pu pada pelibatan masyarakat di dalam proses dan penilaian kinerjanya. Hal ini bertujuan agar akar persoalan menyatu dengan kapasitas administratif kementerian atau lembaga itu sendiri.

Kedua,melakukan rasio­na­li­­sasi penataan orga­nisa­si untuk mengembangkan biro­kra­si ke arah yang dinamis, res­pon­sif, dan efisien. Struktur bi­ro­krasi yang gemuk dinilai me­nyulitkan birokrasi dalam ber­gerak dan berubah sesuai tuntutan lingkungannya. Hal ini diharapkanmampu untuk menciptakan birokrasi dengan banyak fungsi namundengan struktur yang sederhana.

Ketiga,mengintegrasikan administrasi pelayanan peri­zi­nan bagi dunia bisnis atau pelaku swasta. Agar meka­nis­me perizinan di bidang bisnis lebih ramah dengan meng­inte­grasikan semua proses perizi­nan dalam satu unit pelaksana.

Keempat, pengembangan tata laksana intansi peme­rintah untuk mencapai target-target kerja administrasi de­ngan menghilangkan berbagai duplikasi dan inefisiensi pro­se­dural.  Arah pengembangan tata laksana ini di kem­bang­kan ke arah yang membawa pro­gresivitas dalam kejelasan dan kepastian bagi kelancaran proses birokrasi dan admi­nis­trasi oleh pengguna jasa.

Kelima,mengembangkan apli­kasi e-Office untuk meres­pon tuntutan era informasi de­wa­s­a ini. Hal ini diperlukan da­lam rangka membangun elec­­tro­nic government (e-Go­vern­ment) yang me­man­fa­at­kan pe­netrasi teknologi inf­or­masi dan komunikasi da­lam pe­nye­lenggaraan ad­mi­nistrasi ne­ga­ra, mulai dari penye­leng­garan prosedur ope­rasi se­cara te­k­nis, ruanglingkup ke­lem­ba­gaan, hingga pada tata­ran ke­bijakan publik mesti di­ela­bo­rasi secara praktis dan apli­katif.

Selain itu, berangkat dari ke­­sadaran bahwa masalah ke­pe­­gawaian bermula dari tahap pe­rekrutan pegawai, maka perlu adanya proses rekrutmen dan promosi aparatur secara ter­bu­ka yang diiringi perbaikan ke­se­­jahteraan untuk menunjang ki­­nerja ASN yang optimal. Pe­ngembangan dan pelak­sa­na­an fungsi-fungsi manajemen sum­berdaya manusia dalam ling­­kungan birokrasi mesti di­f­a­­silitasi secara komprehensif, si­multan, dan ber­ke­si­nam­bu­ngan melalui mekanisme assess­­­ment centeratau pusat pe­ni­laian kompentensi (Pus­pen­kom) un­tuk menghadapi masa­lah ASN.

Pada akhirnya, reformasi birokrasi tentu bukan hal yang mudah. Pungli yang dilakukan oleh ASN merupakan cerita la­ma dan warisan birokrasi yang mesti di hilangkan dari sektor pelayanan publik dan penye­lenggaraan negara lain­nya. Ja­ngan tunggu ribut-ribut dulu di media massa baru bertindak melakukan upaya peru­ba­han. Me­langkah lebih awal dan mem­bumikan ide-ide besar yang membawa peru­ba­han po­sitif penting dilakukan agar per­baikan secara berke­si­nam­bu­ngan dapat terwujud demi ma­sa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Se­moga. (*)

 

AGUNG HERMANSYAH
(Peneliti Muda Hukum Berkegiatan di Indonesia Cyber Law Community)
 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 05 Maret 2018 - 15:37:00 WIB

    Menciptakan Pemilu yang Berkualitas

    Menciptakan Pemilu yang Berkualitas PASBAR--Sebagai suatu perwujudan atas hak azasi warga negara Indonesia adalah menjamin hak setiap warga negara indonesia untuk menyampaikan aspirasi politiknya melalui jalur partai politik yang telah tersedia sesuai dengan ke.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM