Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat Dipangkas


Rabu, 19 Oktober 2016 - 00:55:26 WIB
Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat Dipangkas Wabup Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan.

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Pemkab Lima­puluh Kota bakal memangkas anggaran perjalanan dinas pejabat ke luar daerah dua bulan terakhir, terhitung November-Desember 2016 mendatang. Langkah tersebut guna menutup kekurangan anggaran dan kewajiban yang harus dibayar, menyusul pengajuan anggaran peru­bahan 2016, yang kini tengah dibahas Pemkab bersama DPRD.

Demikian disampaikan Wabup Ferizal Ridwan, saat memimpin apel pagi di hada­pan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman kantor bupati, Kawasan Bu­kiklimau, Sarilamak, kema­rin. “Langkah pemangkasan anggaran dan pembekuan perjalanan dinas kami ambil, guna menutup kekurangan, menghadapi perubahan ang­garan (APBD) 2016,” sebut Ferizal.

Pemangkasan dana per­jalanan dinas, kata Ferizal, sudah melalui kajian sesuai kebutuhan dan aturan. Sebab, setiap penyampaian laporan per­tang­gung­ja­wa­ban ke­ua­ngan daerah ser­ta me­nga­ju­kan nota peru­bahan ang­ga­ran, Pemkab me­ngalami ke­kurangan alias “tekor” hingga  Rp36 miliar.

Menurut dia, ada 4 lang­kah yang harus dilakukan, selain melakukan pemang­kasan pada anggaran induk. merumahkan pegawai. men­jual asset, kemudian dengan cara mengajukan pinjaman ke pihak ketiga. Sekaitan mela­kuan rasio­nalisasi anggaran, tidak ada jalan lain, kecuali memangkas biaya perjalanan dinas.

“Selaku penanggung-ja­wab TAPD, kami meman­dang, sesuai azaz kebutuhan dan manfaat perjalanan dinas belum efektif dan mem­beri­kan hasil memuaskan. Jadi, bagi pejabat yang berniat ingin melakukan  perjalanan dinas dua bulan terakhir, lebih baik mengurungkan niat. Kita akan bekukan. Tolong DPPKAD dibuat edarannya,” tegas wabup..

Selain mem­ba­has anggaran per­jalanan dinas, Fe­rizal juga menyo­roti perihal disiplin dan kinerja pe­ga­wai. Utamanya so­al pelaksanaan apel pagi yang be­lum maksimal, pa­dahal merupakan tugas utama ASN, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Permen-PAN RB Nomor 13 Tahun 2014.

Dimana, aturan tersebut menyatakan, bahwa, apel pagi merupakan salah satu tugas pertama ASN di ma­sing-masing instansi, yang wajib dilaksanakan. Tata aturan terhadap pelaksanaan apel pagi dan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor), juga diperkuat Peraturan Bupati (Perbup) Limapuluh Kota. Seperti setiap Senin tanggal 17, yang mengharuskan apel gabungan.

Karena itu, Ferizal me­minta, kepada Bagian Organisasi Setkab dan BKD untuk terus melakukan evaluasi disiplin secara menyeluruh sesuai aturan, ke seluruh satuan perangkat kerja (SKPD). “Kalau ada temuan, siapkan sangsi. Sebab, sukses atau tidaknya organisasi pemerintahan, itu tergantung disiplin seluruh komponen organisasinya,” tuturnya.

Ia menilai, selama masuk ke struktur pemerintahan daerah sebagai  wakil bupati, diyakininya kegiatan apel, cukup efektif memperbaiki mental para pejabat dan aparatur dalam mengelola birokrasi. Jadi, tidak ada alasan, untuk melalaikan atau menentang tugas dan tang­gung jawab yang ditetapkan berdasarkan aturan.

Kepada para anggota TA­PD yang ditetapkan sesuai KUA-PPAS 2016, Ferizal juga menyebut, agar menja­lankan tugas dan tanggung jawab sebagai mestinya. T­i­dak boleh ada kelalaian, sebab ini menyangkut dengan keuangan daerah. Jangan sampai, anggota TAPD kita yang berjumlah 27 orang ketika rapat yang hadir hanya 6 orang. “Silahkan mundur bagi yang tidak mampu,” ulasnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga membahas ke­bijakan perpanjangan masa usia pensiun bagi pejabat eksekutif, baik pada eselon II, III dan IV. Dari hasil kajian, katanya, langkah perpan­jangan usia pensiun yang dilakukan pemkab selama ini menunjukkan, 100 persen gagal. “Ke depan tidak ada lagi perpanjangan usia pen­siun,” sebut Ferizal.

Sesuai aturan, katanya, ada beberapa prasarat per­panjangan usia pensiun guna menempati sebuah jabatan. Diantaranya, pejabat yang boleh mengajukan perpan­jangan, harus memiliki keah­lian khusus, sangat dibu­tuhkan, atau dalam keadaan mendesak, karena tidak ada pejabat lain. “Ke depan, untuk pengisian jabatan harus benar-benar dievaluasi Ba­perjakat,” imbuhnya. (h/zkf)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]