PEMPROV SUMBAR LAMBAN

Rp65 M Dana Rajawali Mengendap


Rabu, 19 Oktober 2016 - 01:07:00 WIB

PADANG, HALUAN — Rapat paripurna persetujuan fraksi-fraksi di DPRD Sumbar atas pencabutan Perda No 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Minangkabau, telah berlalu hampir setahun.

Namun sampai sekarang ketuk palu DPRD sebagai penanda sahnya Perda No­mor 4 tahun 2009 ini dicabut, masih menggantung. Dengan kata lain, pencabutan Perda masih belum dilakukan.

Alhasil Rp65 miliar dana hibah PT Rajawali yang sebe­lumnya dikelola oleh Yayasan Minangkabau juga masih mengendap.

Lambat Diproses

Wakil Ketua DPRD Sum­bar, Arkadius Dt Intan Bano menyebut, saat ini bola pem­ba­hasan dana Rajawali bukan berada di DPRD. Tapi di pemerintah daerah provinsi (Pemprov) Sumbar.

Sebelumnya, sebut Arka­dius telah ada persetujuan fraksi-fraksi agar Perda No­mor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Minang­kabau dicabut.

Tapi sebelum pencabutan dilakukan, pemerintah da­erah terlebih dahulu diminta menyiapkan bentuk penge­lolaan dana ke depan. Untuk selanjutnya kembali dise­rahkan ke DPRD. “Sayang­nya sampai sekarang wadah atau bentuk pengelolaan yang diminta itu masih belum diserahkan. Jadi saat ini bola bukan ada di DPRD, tapi di pemerintah daerah,” sebut Arkadius, ditemui Haluan, Selasa (18/10).

Dikatakannya, penca­butan Perda belum bisa dila­kukan jika wadah yang akan digunakan untuk mengelola dana masih belum jelas.

Maka dari itu pihaknya meminta pemerintah daerah segera menyiapkan apa yang diminta. Dengan demikian anggaran bisa dimanfaatkan secepatnya. “Harapan kita, sebelum akhir tahun 2016 anggaran telah bisa diman­faatkan. Kita akan juga ko­mu­nikasikan dengan peme­rin­tah daerah agar cepat me­nyerahkan wadah yang akan digunakan mengelola da­na ke depan,” ujar Arka­dius.

Ditambahkannya, jika bentuk pengelolaan telah di­serahkan, DPRD akan kem­bali mengagendakan paripur­na pencabutan Perda.

Hal senada juga disam­paikan oleh Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat. Ditegaskan Hidayat, sampai sekarang DPRD belum me­ne­rima bentuk pengelolaan dana hibah PT Rajawali dari pemerintah provinsi.”Belum kita terima. Kalau sudah ada pembahasan pastinya akan kembali dilakukan,” kata Hidayat.

Dilain pihak, pernyataan berbeda disampaikan peme­rintah provinsi. Sekda Pro­vinsi Sumbar, Ali Asmar, Senin (17/10) lalu menga­ta­kan, pembahasan dana hibah PT Rajawali masih di­lakukan oleh DPRD Sum­bar.

Terkait ini, pada rapat paripurna yang berlangsung akhir Desember 2015 lalu fraksi-fraksi di DPRD Sum­bar telah menyetujui Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Minang­kabau dicabut.

Sebelum ketuk palu pen­ca­butan Perda dilakukan, DPRD meminta pemerintah provinsi terlebih dahulu me­nyiap­kan bentuk pengelolaan dana ke depan.

Hampir setahun berlalu apa yang diminta DPRD tersebut tak kunjung diserah­kan oleh pemerintah provinsi. (h/len)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]