TERBITKAN BUKU “HUKUM YANG TERABAIKAN”

Saldi Kritisi Kebijakan Hukum Jokowi


Rabu, 19 Oktober 2016 - 01:26:09 WIB
Saldi Kritisi Kebijakan Hukum Jokowi Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif, pakar hukum tata negara Saldi Isra, dan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar saat peluncuran buku “Hukum yang Terabaikan” karya Saldi Isra di kantor ICW, Jakarta, Selasa, (18/10).

JAKARTA, HALUAN — Guru besar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Padang Prof Saldi Isra meluncurkan buku “Hukum yang Terabaikan” di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan (18/10). Buku yang terdiri dari kumpulan tulisannya itu, mengkritis kebijakan hukum Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama dua menjalankan pemerintahan.

“Ada 26 tulisan di buku ini dan hampir 90 persen mengingatkan Jokowi-JK soal apa yang dijanjikan dulunya saat ingin menjadi presiden-wapres. Kalau diba­ca ju­dul­nya bisa menjadi hukum yang terabaikan, hukum KPK yang ter­aba­i­kan, KPK yang ter­abaikan,” ujar Saldi dalam acara bedah bukunya itu de­ngan me­nam­pilkan pem­bi­cara Ko­mi­sio­ner KPK Laode Muhammad Syarif, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Univer­sitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar dan Koor­dinator ICW Adnan Topan Husodo.

Menurut Saldi, apabila dibaca uraian Nawacita se­be­­narnya banyak pihak ber­harap Jokowi-JK melakukan lom­patan besar dibidang hukum dan penegakan hu­kum. “Akan tetapi, selama dua tahun memerintah, hu­kum dan penegakan hukum masih tertatih-tatih. Bahkan, belum menjadikan hukum sebagai prioritasnya,” ujarnya.

Namun demikian, Saldi bisa memahami mengapa hukum belum menjadi fokus pemerintahan Jokowi-JK da­lam menjalankan pe­me­rin­tahan selama dua tahun ini. Tahun pertama peme­rintah fokusnya pada kon­solidasi politik dan tahun kedua fo­kus ke bidang eko­nomi de­ngan menerbitkan belasan paket kebijakan ekonomi.

“Ada 3.000an lebih per­da dibatalkan, tidak tahu bagaimana implikasinya. Ada enggak agenda hukum yang bekerja? Ada. Bagai­mana melihat produk hukum daerah yang menghambat investasi,” kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (PU­SaKO) Unand Padang itu.

Karena itu dia beharap, masa pemerintahan Jokowi-JK yang masih tersisa 3 tahun ke depan harus mem­berikan fokus lebih besar pada masalah hukum dan penegakan hukum. “Untuk itu, diperlukan peta jalan reformasi hukum dan pe­negakan hukum sehingga mampu menggerakkan se­mua institusi penegak hu­kum yang berada di bawah wewenang mereka,” kata Saldi.

Dengan peta jalan itu pula, menurut Saldi, pre­siden mendorong lembaga penegakan hukum seperti Mahkamah Agung mel­a­kukan pembaruan internal. Ti­dak kalah pentingnya, dengan peta jalan itu pula masyarakat bisa melacak strategi presiden mem­pe­r­tahankan eksistensi Komisi Pem­berantasan Korupsi atau KPK dalam desain besar pemberatasan korupsi.

Sebab, Saldi melihat kon­disi KPK sempat mem­pri­hatinkan. Bahkan, sikap pe­merintah pada awal 2015 menjadikan tahun kritis bagi KPK. “Kalau tidak di-backup civil society, mung­kin sudah tidak ada lagi KPK. Situasi itu menjadi ujian paling penting bagi KPK kalau disandingkan dengan janji-janji Nawacita,” ucapnya.

Komisioner KPK Laode M Syarif  mengakui bahwa lembaga yang dipimpinnya itu hampir tinggal nama saja saat itu, ketika dia  belum menjadi pimpinan KPK. “Se­bagai akibat krisis itu, ketika komisioner KPK dilantik kami bicara dengan presiden, index persepsi korupsi harus mencapai angka 50. Tapi itu terlalu besar, sehingga pak Jokowi menyatakan me­ndu­kung 1000%’. 40an lebih kasus yang sampai saat ini terus terang belum bisa dise­le­saikan semua. Kedua, krisis semacam itu tidak baik untuk KPK, penegak hukum, dan mental pemberantasan korup­si di negeri,” papar Laode.

Menurut Laode, me­mang untuk mencapai angka 50 di index prestasi korupsi, maka pungli harus di­berantas. Dia berharap agar Jokowi benar-benar beri istruksi tegas untuk berantas pungli. “Pemerintah harus memperhatikan betul-betul masalah korupsi ini. Oleh karena itu dalam Na­wacita dalam poin ke-4 cukup jelas dinarasikan yaitu me­nolak negara lemah dengan me­re­formasi kebijakan hu­kum,” pungkas Laode.  (h/sam)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 15 Juni 2019 - 14:55:59 WIB

    Ada Apa?, Rumah Saldi Isra Dikawal Polisi Bersenjata Lengkap

    Ada Apa?, Rumah Saldi Isra Dikawal Polisi Bersenjata Lengkap PADANG, HARIANHALUAN.COM - Untuk memberikan rasa aman, kepolisian dari Resort Kota Padang bersenjata lengkap melakukan penjagaan terhadap rumah milik salah seorang Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang bernama Saldi Isra yang a.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM