Bangunan Tepi Rel Tanpa IMB, Pemko Padang Merasa Dirugikan


Rabu, 19 Oktober 2016 - 01:30:52 WIB
Bangunan Tepi Rel Tanpa IMB, Pemko Padang Merasa Dirugikan

PADANG, HALUAN – Pascapenemuan surat perjanjian sewa menyewa tanah antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan masyarakat awal Oktober 2016 silam, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang mendesak PT KAI untuk segera menyelesaikan persoalan izin pendirian bangunan permanen yang tanpa mengantongi IMB. Kondisi itu jelas merugikan Pemko Padang, baik dalam hal penerimaan PAD maupun penataan Kota.

“Kami tetap berada dalam komitmen untuk menata pemukiman di tepi rel kereta api. Jadi kami meminta PT KAI dengan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan bangunan-bangunan yang berdiri tepi rel. Tanah itu dikelola oleh PT KAI, jadi langkah awal pastilah harus dari pihak PT KAI terlebih dahulu,” kata Kepala Dinas TRTB Kota Padang, Afrizal BR kepada Haluan, Senin (17/10).

Menurutnya, tanah negara yang dikelola oleh PT KAI yang disewakan ke masyarakat adalah tanah yang berada di bawah penguasaan negara yang dengan alasan apapun tidak boleh disewakan. Pada kenyataannya, PT KAI menyewakan tanah ini kepada masyarakat.

Ditambah lagi, dalam perjanjian sewa menyewa disebutkan tanah digunakan untuk pembangunan rumah. Akibatnya, di titik-titik tertentu bermunculan perkam­pungan kumuh karena penataan pemukiman dilakukan secara otodidak, tanpa ada izin dari Dinas TRTB.

“Saya tidak tahu apakah ada negara dirugikan dengan adanya perjanjian sewa tanah ini. Karena itu, saya masih mengkaji dan mendalami dulu tentang aturan perkeretaapian. Namun, Pemko Padang jelas dirugikan karena tanah yang disewakan tersebut didirikan bangunan tanpa penga­wasan dan izin dari Pemko. Aki­bat­nya banyak daerah kumuh bermunculan,” katanya.

Sementara itu Kepala Divre II PT KAI, Shulton Hasanuddin membenarkan tanah negara yang dikelola PT KAI memang sengaja disewakan kepada masyarakat. Ini berdasarkan ketentuan dalam UU No 13 tahun 1992 tentang Perke­re­taapian dan BUMN Per-13/MBU/09/2014 tentang pember­da­yagunaan aset negara yang dipegang oleh BUMN. Namun, dia membantah memberikan izin kepada penyewa tanah untuk mendirikan bangunan.

“Kami ini BUMN. Jadi ada aturan yang mengharuskan kami untuk menyewakan tanah negara yang kami kelola. Jika tidak, kami yang kena oleh pemerintah pusat karena tidak bisa memanfaatkan potensi yang telah diberikan. Uang dari penyewaan tanah ter­sebut nantinya masuk ke dalam neraca keuangan negara, bukan ke PT KAI. Tetapi dalam penyewaan ini, kami tidak pernah sekalipun memberikan izin kepada penyewa untuk mendirikan bangunan, termasuk rumah, pemukiman atau bangunan lainnya,” te­rang Shul­ton kepada Haluan, Selasa (18/10) di ruang kerjanya.

Ia juga mengatakan persoalan tanah yang disewakan kepada masyarakat dan didirikan bangu­nan ini sudah pernah dibahas oleh PT KAI bersama Pemko Padang saat sosialisasi di hotel Grand Zuri beberapa waktu yang lalu. Disana, PT KAI sudah me­ngatakan jika ada bangunan yang permanen atau rumah berdiri di atas tanah PT KAI dan itu meng­ganggu program Pemko Padang, silahkan untuk dibong­kar. PT KAI tidak akan menghalang-halangi.

“Itu wewenang Pemko Padang karena berdirinya bangunan di tanah yang kami sewakan itu pasti ada andil dari pemerintah. Kami tidak akan menghalang-halangi karena tugas kami bukan di bagian penertiban,” katanya.

Perihal adanya temuan surat perjanjian sewa antara PT KAI dengan masyarakat yang jelas-jelas dituliskan untuk mendirikan rumah, Shulton membantah hal tersebut. Jika ada surat seperti itu, ia meminta Dinas TRTB untuk membuktikan keasliannya agar jelas persoalan ini nanti. Pasalnya, sampai sekarang dinas TRTB belum ada mengi­rimkan surat ataupun berkoordinasi dengan PT KAI terkait persoalan sewa tanah ini.

“Sampai sekarang belum ada pemberitahuan, surat maupun koordinasi antar instansi dari Dinas TRTB. Jika benar ada temuan surat sewa tersebut, agar diklarifikasi terlebih dahulu ke PT KAI agar jelas persoalan ini nantinya. Jika memang benar, saya ingin tahu siapa yang mem­beri izin dan menandatangani izin tersebut dari PT KAI,” kata Shulton.

Ditekankan Shulton, sampai saat ini PT KAI tidak pernah ada bermasalah dengan masyarakat. Jika nantinya terjadi pembong­karan, jangan benturkan masya­rakat ke PT KAI. “Jika terjadi pembongkaran, pemerintah harus mencarikan solusinya. Jangan sampai masyarakat terlantar dan jangan benturkan PT KAI dengan masyarakat. Saya harap Dinas TRTB mau ke sini untuk berko­ordinasi dengan kami atas persoa­lan ini,” tuturnya. (h/mg-ang)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]