Fokus Pajale, Kedaulatan Pangan Jadi Omong Kosong


Rabu, 19 Oktober 2016 - 16:49:45 WIB
Fokus Pajale, Kedaulatan Pangan Jadi Omong Kosong Aksi damai Aliansi untuk Desa Sejahtera di Jakarta kemarin. dok.Tejo

Fokus Pajale, Kedaulatan Pangan Jadi Omong Kosong


JAKARTA, HALUAN-Aliansi untuk Desa Sejahtera menegaskan, pemerintah Indonesia salah memilih strategi untuk membangun Kedaulatan Pangan, terlebih di tengah dampak perubahan iklim ini.  Perlu segera mengambil langkah tepat agar dapat memenuhi kebutuhan pangan serta mensejahterakan para petani produsen pangan.
Hal ini diserukan oleh Aliansi untuk Desa Sejahtera di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia (16/10/2016).    “Hingga saat ini pemerintah Indonesia masih berfokus pada produktivitas  3 komoditas yakni padi,jagung dan kedelai semata, tidak memperhatikan beragam kondisi yang ada terlebih lagi nir perhatian ke produsen pangan skala kecil.  Langkah penyeragaman ini telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, dan telah terbukti gagal.  Perlu keberanian untuk menetapkan kebijakan pangan negara ini agar sesuai dengan cita-cita awal, mewujudkan Kedaulatan Pangan.”Tegas Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera.
Ketidak konsistenan antara konsep dan pelaksanaan Kedaulatan Pangan tergambar jelas dalam   peringatan HPS 2016 yang dilaksanakan di Boyolali, dengan fokus pada teknologi padi 'Jarwo Super' dan jagung hibrida tongkol 2 prolifik untuk kebutuhan pakan ternak. Padahal seharusnya peringatan HPS ini menegaskan kebijakan kedaulatan pangan yang bertumpu pada keragaman sumber pangan, pilihan agroekologi dan bertumpu pada penghasil pangan skala kecil sebagai jantungnya.
Kejelian melihat dampak perubahan iklim,  sebagai dasar mengambil kebijakan pangan menjadi penting. “Kebakaran lahan akibat pengeringan gambut di Kabupaten OKI,  Sumatera Selatan sudah menjadi kejadian berulang tiap tahun.  Pembukaan perkebunan kelapa sawit juga mengakibatkan terendamnya wilayah persawahan masyarakat dan  pada akhirnya mengancam ketersediaan pangan.  Konflik tenurial pun timbul di sejumlah wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit.” Jelas Achmad Surambo, Sawit Watch.   

Upaya membangun kedaulatan pangan, di tengah krisis iklim di era pemerintahan JKW, semakin tidak jelas dan kembali memilih jalan instan.  Impor pangan terus menjadi jalan keluar dalam setiap krisis pangan. Sapi, daging kerbau, bahkan terigu dan gandum kini untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.  Meski anggaran pangan terus meningkat, aktor kunci yakni penghasil pangan skala kecil, tetap masih tidak mendapat perhatian utama.

Akibatnya di lapangan, program dan pengembangan pangan lokal yang lebih sesuai dengan kondisi setempat, serta mampu memenuhi  kebutuhan gizi masyarakat diabaikan, karena pemdanya mengejar target nasional semata, bukan kebutuhan dan situasi lokal.  “Strategi membangun Kedaulatan Pangan tanpa ada upaya untuk mengubah pola konsumsi masyarakat juga akan sia-sia. Kebijakan impor pangan menunjukkan kemalasan dengan alasan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Daging bisa digantikan ikan yang kian melimpah. Bagaimana mengubah mindset masyarakat terhadap pangan harus juga menjadi strategi membangun Kedaulatan Pangan.” Tambah Ida Ronauli, dari Perkumpulan Indonesia Berseru.

 Berbagai upaya masyarakat untuk beradaptasi dengan dampak perubahan sambil menyediakan gizi yang cukup dalam masa krisis tidak mendapat dukungan dari pemerintah, terlebih lagi pendanaan untuk mengambangkan pangan lokal.  “Sejumlah masyarakat di Flores NTT berhasil mengembangkan kebun sorghum, di Riau terbukti  mengembangkan sagu yang mampu memberikan sumber penghidupan dan pangan yang cukup, tetapi upaya-upaya yang menunjukkan keberhasilan ini malah diabaikan” tambah Ida lagi.   (dn/*)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]