Pemilih Harus Buktikan e-KTP


Kamis, 20 Oktober 2016 - 02:57:49 WIB

JAKARTA, HALUAN — KPU RI mengatakan bahwa kebijakan tunggal untuk pemilih di Pilkada serentak adalah, bagi pemilik KTP elektronik (e-KTP). Kebijakan itu berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016.

“Pemerintah membentuk UU kemudian mempunyai sa­tu kebijakan tunggal, bahwa untuk pemilih ini didasarkan ke­pada identitas yang tung­gal, juga yaitu penggunaan KTP elektronik. Sehingga pa­da pemilihan 2017 nanti­nya yang namanya pemilih di­buk­tikan datanya dengan KTP elektronik,” kata Ketua Biro Hukum KPU RI Nur Sarifah.

Namun demikian, disa­dari masih banyak pemilih atau penduduk yang belum terekam dalam proses KTP elektronik ini, maka diberi kesempatan menggunakan surat keterangan Disdukcapil. Andai data E-KTP belum terekam, lanjutnya, maka ma­sih dapat mengunakan surat keterangan Dukcapil yang menyatakan bahwa proses perekaman sedang dilak­sanakan sehingga bukti fisik­nya belum dimiliki.

Apabila belum terdaftar karena proses pemutakhiran data pemilih sedang dalam penyusunan DPS, kata Nur, maka nantinya akan dise­minasikan kepada masya­rakat untuk melihat apakah para penduduk warga negara Indonesia yang sudah meme­nuhi kategori sebagai pemilih yang berusia 17 tahun ke atas atau pernah menikah sudah terdata atau belum.

“Kalau ternyata belum ada maka dapat menyam­pai­kan kepada penyelenggara yak­ni KPU tingkat kabu­pa­ten/kota untuk dijajarannya yak­ni PPDP untuk mela­por­kan namanya belum ter­data. Ja­di kesempatannya masih ada,” ujarnya.

Jadi, tutur Nur, Pilkada 2017 berbeda dengan Pilkada 2015 soal pemilih yang di­mana pemilih ada beberapa kategori. Pertama yang sudah terdaftar di DPT, setelah DPT ditetapkan masih ada satu pemuktahiran lagi yang na­ma­nya daftar pemilih khusus tambahan pertama.

“Pada hari H DPT khu­sus tam­bahan kedua atau pemilih yang belum terdata di DPT atau DPT pertama bisa da­tang ke PPS dengan mem­ba­wa KTP untuk meng­guna­kan hak­­nya. Di 2017 maka ti­dak ada­­lagi DPT Khusus tam­ba­han pertama. Setelah DPT ini ke­­mudian tidak ada lagi pro­ses pemu­ta­khiran. Bagi yang ter­data maka dapat meng­gu­na­­kan haknya pada hari pe­mu­­­ngutan suara,” sambung­nya.

Tak hanya itu, KPU juga akan melakukan peng­ha­pu­san logistik pemilu 2014 yang sudah selesai digu­na­kan. Me­nurut Arief Budi­man, daf­tar pemilih dalam pe­nyeleng­ga­ra­an pemilu saat ini meru­pakan isu yang sa­ngat pen­ting. Se­hingga, kata Arief, pemu­tahiran daftar pemilih dila­kukan secara berkesi­nam­bu­ngan. Daftar pemilih baik di tingkat pusat, provinsi mau­pun kabupaten/kota tidak la­gi menunggu menjelang pro­ses Pemilu, Pilpres atau Pil­kada.

“Daftar pemilih akan dilakukan pemutahiran setiap tahun sekali dan berke­lan­ju­tan. Nanti ketika pemilu, mau­pun pemilukada, KPU tidak lagi menetapkan daftar pemilih tetap. Karena yang digunakan patokan DPT ada­lah daftar pemilih hasil pe­mu­tahiran terbaru yang dila­kukan oleh masing- masing KPU di Indonesia,” ujar Arief Budiman.

Arief Budiman menam­bah­kan dalam pelaksanaan kegiatan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, KPU memanfaatkan, sebuah apli­kasi sistem pendaftaran pemi­lih (SIDALIH). Pemanfaatan aplikasi ini dalam proses pemutahiran daftar pemilih bertujuan untuk memper­mu­dah dan data yang akurat.

“Selain melalui SIDA­LIH, KPU juga berkerja sama dengan pihak lain. kerja sama itu dilakukan untuk meng­ha­silkan data pemilih yang aku­rat. Hal ini sangat penting ka­rena pemutahiran data pemi­lih itu berdasarkan sisi admi­nistrasi kependudukan yang dikelola oleh pemerintah,” tambahnya.

Sementara terkait peng­hapusan logistik pemilu 2014 yang sudah selesai digu­na­kan, tambah Arief, untuk menekan efisiensi anggaran KPU untuk menyewa atau pengadaan gudang penyim­panan. Penghapusan logistik itu meliputi kertas suara, kertas berita acara penco­blosan dan sejumlah berkas lainya yang dianggap telah selesai pemakainya. (h/ben)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 06 Maret 2020 - 09:16:44 WIB

    Jumlah Pemilih Disabilitas di Pilkada Serentak 2020 Mencengangkan

    Jumlah Pemilih Disabilitas di Pilkada Serentak 2020 Mencengangkan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Para pemilih disabilitas akan ikut ambil bagian dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Azis mengatakan, tercatat ada sekitar 137.247.
  • Jumat, 27 Desember 2019 - 22:45:12 WIB

    Tingkatkan  Pemilih Cerdas, KPU Agam Maksimalkan Fungsi Rumah Pintar

    Tingkatkan  Pemilih Cerdas, KPU Agam Maksimalkan Fungsi Rumah Pintar  AGAM,HARIANHALUAN.COM-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam memaksimalkan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kecerdasan politik bisa dilihat dari kepedulian serta partisipa.
  • Ahad, 22 Desember 2019 - 12:39:53 WIB

    KPU Pasaman Optimis Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Meningkat

    KPU Pasaman Optimis Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Meningkat PASAMAN,  HARIANHALUAN.COM - Berbagai upaya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasamab dalam menyambut pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasaman tahun 2020..
  • Ahad, 17 November 2019 - 08:27:02 WIB

    Ini Target PKS pada Pemilihan Kepala Daerah 2020

    Ini Target PKS pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan bisa memenangkan 60 persen Pemilihan Kepala Daerah 2020. Target tersebut merupakan salah satu hasil rekomendasi Rapat Koordinasi 2019 PKS yang digelar em.
  • Senin, 14 Oktober 2019 - 20:37:44 WIB

    Mekanisme Pemilihan Presiden Disebut Politisi Boleh Diubah

    Mekanisme Pemilihan Presiden Disebut Politisi Boleh Diubah Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Ahmad Ali menganggap perubahan mekanisme pemilihan calon presiden-wakil presiden melalui amendemen UUD 1945 bukan hal yang tabu. Menurutnya, itu bisa saja dilakukan jika masyarakat tak in.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM