Pemindahan Aset Membebani Provinsi


Kamis, 20 Oktober 2016 - 03:25:11 WIB
Pemindahan Aset Membebani Provinsi

PADANG, HALUAN — Esti­masi anggaran peme­liharaan aset kabupaten yang berpindah ke provinsi dipastikan akan mem­pengaruhi postur PABD 2017. Untuk itu, perlu per­sia­pan dan antisipasi sejak se­karang.

Kepala Biro Aset Se­kretariat Provinsi Sumbar, Novrial me­ngatakan, aset yang pindah dari kabupaten dan kota ke provinsi mencapai Rp2,05 triliun maka anggaran pemeliharaan sekitar Rp100 miliar. Anggaran pe­me­liharaan tersebut nantinya akan tersebar di masing-masing SKPD, yang nantinya juga akan me­ngajukan anggaran pe­me­li­ha­raan di PABD 2017.

Baca Juga : Jelang Lebaran, Banyak Pengemis Mangkal di Pasar Raya Padang

Sementara itu, Kepala Di­nas Pengelolaan Keuangan Dae­­­rah (DPKD) Sumbar Zae­nud­din mengatakan, dengan berpindahnya kewenangan aset kabupaten kota ke provinsi tentunya juga akan me­nga­lihkan kewenangan untuk pe­meliharaan asetnya. Karena ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh provinsi, se­banyak Rp2,05 Triliun aset dari kabupaten yang ada di Sumbar saat ini berada di provinsi dan harus diakomodasi di PABD 2017 nantinya.

Ia juga mengatakan, akan meninjau terlebih dahulu be­rapa jumlah secara keseluruhan biaya pemeliharaan aset yang berpindah ke provinsi, dan termasuk juga biaya gaji per­sonil yang ada. PABD 2017 nan­tinya akan memperhitungkan banyak variabel tambahan se­perti peralihan Personel, Pe­ra­latan, Pembiayaan dan Do­kumen (P3D) serta perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga : Sidak 11 Kamar Hunian, Kalapas Kelas IIA Padang: Jangan Coba-coba ya!

Diberitakan sebelumnya, pemeliharaan aset kabupaten yang berpindah ke provinsi pasca peralihan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ten­tang Pemerintahan Daerah. Gubernur Sumbar Irwan Pra­yitno menyatakan ke­ga­ma­ngannya terhadap pe­min­dahan kewenangan ini, yang nantinya juga akan me­nye­dot anggaran. Paling kurang Rp 1,2 triliun APBD Sumbar 2017 juga bakal tersedot guna menggaji para guru SMA/SMK tersebut.

“Anggaran sebesar itu tentu juga akan mengurangi pembangunan infrastruktur di Sumbar. Mau tak mau, porsi anggaran bidang lain­nya ter­paksa dir­amp­ingkan. Dam­paknya pembangunan Sumbar berjalan lamban,” ujarnya.

Diketahui, aset ka­bu­paten dan kota yang ber­pindah  dari kabupaten dan kota ke provinsi tersebut meliputi bidang pendidikan menengah, kelautan, per­hubungan, Energi Sumbar Daya Mineral (ESDM) dan Kehutanan. (h/rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]