PENGARUH JADI BAHAN DAGANGAN

105 Pejabat Daerah Terlibat Pungli


Kamis, 20 Oktober 2016 - 03:27:03 WIB
105 Pejabat Daerah Terlibat Pungli Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

JAKARTA, HALUAN—Kementerian Dalam Negeri telah memjatuhkan sanksi kepada sedikitnya 105 peja­bat daerah yang terlibat praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi. Selain penurunan pangkat, sanksi yang diberikan juga berupa pem­berhentian secara tidak hormat.

“Tingkat kepala daerah itu mencapai 105, baik gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD kota/ kabupaten dan provinsi. Baik yang OTT maupun kasus tersangka korupsi, ter­masuk hal-hal yang berkaitan dengan sanksi,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (19/10).

Tjahjo mengatakan, penting bagi pejabat daerah untuk dapat memahami perencanaan ang­garan, dana hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, serta perizinan. Jika hal itu dipahami, pejabat negara akan dapat meng­hindari pungli dan korupsi yang dapat merugikan negara.

Adapun di internal Kemen­dagri, Tjahjo mengatakan telah memberikan sanksi bagi 24 bawa­hannya yang terlibat kasus serupa. “Lingkup pusat sendiri sudah mulai kami pecat, berhentikan dengan tidak hormat, kami beri sanksi pangkat diturunkan, jum­lahnya 24 orang. Kita juga telah berhentikan tidak hormat dua orang Direktur IPDN,” kata Tjahjo.

Jadi Gerakan Nasional

Presiden Joko Wido­do me­nginginkan pemberantasan prak­tik pungli sebagai sebuah gerakan nasional. Jokowi juga telah meng­instruksikan Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Tito Karna­vian dan Jaksa Agung Prasetyo, untuk ikut aktif memberantas pungli di internal institusi ma­sing-masing.

“Presiden sudah memberikan instruksi agar pemberantasan pungli tidak hanya dilakukan di luar lembaga kepolisian dan kejak­saan saja, tetapi di internal kepolisian dan kejaksaan itu sendiri juga perlu dilakukan. Jadi yang namanya pemberantasan pungli ini jadi gerakan nasional,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya, Rabu (19/10).

Pramono menegaskan, melalui instruksi itu, Presiden Jokowi benar-benar ingin mewujudkan pelayanan publik yang nyaman. Apalagi, pemerintah telah mem­bentuk tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang disingkat “Saber Pungli”. “Beliau akan sungguh-sungguh mengkoordinasikan tim Saber Pungli ini,” ujar Pramono.

Dalam waktu dekat katanya, Presiden akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) seba­gai payung hukum diben­tuknya tim Saber Pungli. “Mudah-muda­han besok (hari ini, red), Perpres Saber Pungli bisa ditan­datangani Presiden,” ujar Pramono.

Direktur Pusat Studi Anti­korupsi Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin menyebut, upaya pemberantasan pungli harus dilakukan per sektoral, bukan secara makro. Sebab menu­rutnya, masing-masing sektor memiliki keterkaitan dan karak­teristik yang berbeda-beda.

“Yang harus dipikirkan bagai­mana menemukan akar per­soa­lannya secara sektoral, satu per satu harus dijawab, jangan secara gelondongan karena pasti tidak akan menyelesaikan masalah,” kata Zainal.

Dia berpendapat, model pela­yanan e-government yang saat ini telah diterapkan di beberapa kota, seharusnya dapat diadopsi secara nasional dan menjadi gerakan bersama. Cara itu sebagai upaya memotong jalur pungli. Fungsi kelembagaan pengawasan yang sudah ada di setiap kementerian atau lembaga, juga perlu diopti­malkan.

Wakil Koordinator Indo­nesian Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto mengatakan, berda­sarkan kajian internalnya pada periode 2010-2015, pungli bera­da di urutan kesembilan dari 12 pelanggaran kasus korupsi. Seba­nyak 43 kasus telah ditangani kepolisian, kejaksaan, dan KPK.  “Saya melihat pungli dampaknya sangat terasa kepada masyarakat,” kata Agus.

Dia mengatakan, pembe­ranta­san korupsi memerlukan koor­dinasi antar lembaga pusat dan daerah. Penguatan Aparat Penga­was Internal Pemerintahan (APIP) di setiap instansi juga perlu ditingkatkan. Dia menilai pem­bentukan satuan tugas pembe­rantasan pungli oleh pemerintah hanya bersifat sementara. 

“Satgas sifatnya temporer, harus ada pembenahan internal. Yang penting mengoptimalkan aparatur pengawas internalnya,” kata Agus dikutip kompas.com.

Agus menuturkan, persoalan pungli berkaitan erat dengan permasalahan keterbukaan data dan informasi. Senada dengan Zainal, Agus juga mengusulkan agar upaya pemberantasan pungli dilakukan dengan optimalisasi e-budgeting dan e-procurement.

Dari perspektif administrasi negara, Deputi Kajian Kebijakan LAN Muhammad Taufiq menga­takan pungli tumbuh subur kare­na adanya pejabat yang memper­dagangkan pengaruhnya. Hal itu ditambah dengan birokrasi yang berbelit, sehingga masyarakat mencari cara mudah untuk menye­lesaikan pelayanan publik.

“Persoalan pungli muncul karena birokrasi berbelit sehingga masyarakat mencari jalan pintas, tidak mau repot,” kata Taufiq.

Selama ini, menurutnya, lapo­ran yang diterima tidak ditindak­lanjuti sebagai upaya pembena­han birokrasi. Pimpinan selaku pengambil keputusan justru mem­biarkannya karena akan merusak nama baik lembaganya. “Banyak yang enggan menin­daklanjuti laporan karena mem­bongkar birokrasi rumahnya sendiri,” kata Taufiq. (h/yan)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM