Pengerukan di Muaro Panjalinan Illegal


Kamis, 20 Oktober 2016 - 03:28:32 WIB
Pengerukan di Muaro Panjalinan Illegal SEJUMLAH warga melakukan aktivitas penambang pasir secara manual di Muaro Panjalinan, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Dinas ESDM Sumbar meminta aktivitas galian C dihentikan sampai sebelum izin dikeluarkan. (DOK)

PADANG, HALUAN – Ak­tivitas pengerukan barang tambang di Muaro Panja­linan, Batang Kabung Gan­ting, Kecamatan Koto Ta­ngah Kota Padang, dinilai illegal. Hingga saat ini, pi­hak Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pro­vinsi Sumbar, mengaku be­lum menerima permintaan Izin Usaha Penambangan (IUP) dari pihak bersang­kutan.

Kepala Dinas ESDM Sum­bar, Heri Martinus, me­lalui Kepala Bidang (Kabid) Mineral Batubara Panas Bumi dan Air Tanah, Benni Azhar kepada Haluan me­nga­takan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Ta­hun 2010 menyebutkan, kegiatan pengerukan dan penggalian yang meng­hasil­kan barang tambang berupa batu, pasir, kerikil, dan ba­rang tambang lainnya dan hasilnya dimanfaatkan un­tuk kepentingan umum, se­muanya harus memiliki izin.

“Seperti halnya apa yang dilakukan di Muaro Pan­jalinan itu, kalau kegiatan tersebut tidak memiliki izin tentu bisa digolongkan pada kegiatan illegal,” katanya, Rabu (19/10).

“Jangankan untuk ke­giatan seperti normalisasi di Muaro Panjalinan, kegiatan pelebaran jalan yang secara tidak sengaja menggali ba­rang tambang dan barang tersebut dipergunakan

apakah untuk timbunan atau apapun juga, harus memiliki izin,” katanya.

Benni meminta agar aktivitas pengerukan barang tambang di Muaro Panjalinan dihentikan sampai IUP OP-nya diurus ke ESDM Sumbar. “Kalau masih terus melakukan pengerukan tanpa izin, ini bisa ditindak. Kami tentu meminta agar Satpol PP juga bisa mengecek ke lapangan agar bisa diambil tindakan,” ujarnya.

Sebelumnya, warga Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Padang meminta agar aktivitas galian C atau penam­bangan pasir di Muaro Penjalinan dihentikan karena membahayakan warga yang tinggal di hulu sungai.

Pengawas dari Balai Sungai, To­bing mengatakan, pasir tidak akan diperjual belikan. Pasir akan diman­faatkan untuk kepentingan masyarakat setempat. Pertanyaan itu terbantahkan, ketika didapat pengakuan dari salah seorang sopir truk pengakut pasir, Esy (45), yang mengaku harus membayar kepada pengawas setempat dengan harga Rp150.000- 200.000 ribu per unitnya.

Pasir tidak hanya dibawa oleh mobil plat merah, rata-rata mobil di sana menggunakan plat hitam dan kuning. “Kurang lebih truk yang memuat pasir disini mencapai 100 unit lebih per harinya,” ujarnya. (h/isr)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM