REKANAN GUGAT BUPATI LIMAPULUH KOTA

Pengadilan Perintahkan DPPKAD Bayarkan


Jumat, 21 Oktober 2016 - 01:45:07 WIB

LIMAPULUH KOTA, HA­LUAN —  Pengaidlan Negeri (PN) Kota Payakumbuh me­merintahkan DPPKAD Ka­bupaten Limapuluh Kota untuk membayarkan dana dua paket proyek yang telah se­lesai dikerjkaan CV ITUANO. Pu­tusan pe­nga­di­lan itu terkait gugatan Di­rektur CV ITUANO pada Bupati Limapuluh Kota.

“Ada dua paket proyek yang tidak dibayarkan oleh Pemkab Limapuluh Kota. Ini semua tanggung jawab dari Kepala Daerah yakni Bupati,” terang Berlyn Ber­lian, Direktur CV ITUANO, Kamis (20/10) siang.

Dua paket proyek ter­sebut yakni pembangunan ruas jalan lingkung Padang Pan­jang-Luak Tinggi di Taeh, Rp 142.695.000. Dan pem­­ba­ngunan ruas jalan lingkung Koto Kociak di Kecamatan Suliki Rp 142.695.000. “To­tal kedua proyek ini yakni senilai Rp 285 Juta. Ini yang tidak diba­yarkan Pemkab Lima­puluh Kota,” tegas Ber­lyn, Direktur CV ITUANO.

Dia menceritakan ihwal pro­yek yang tidak diba­yarkan tersebut. Awalnya, pada 24 November 2015 lalu, per­u­sahaannya di­un­dang Dinas PU Kabupaten Limapuluh Kota untuk me­ngikuti proses pengadaan langsung me­ngerjakan ke­dua ruas jalan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sumbar.

Pada 3 Desember 2015, Surat Perintah Kerja (SPK) untuk kegiatan kedua ruas jalan tersebut diterbitkan oleh Dinas PU Limapuluh Kota dengan anggaran yang dibebankan kepada DPA Dinas PU. Setelah SPK keluar, Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja kepada  CV. ITUANO.

Setelah SPMK terbit dan perjanjian kerja disepakati (kontrak), CV.ITUANO lang­sung memulai pekerjaan yang diberikan oleh Dinas PU Kabupaten Limapuluh Kota. Kurang dari tiga pekan, kedua proyek senilai Rp 285 juta tersebut selesai di ker­jakan 100 persen. “Kita kerja siang malam sehingga proyek cepat selesai,” jelas Berlyn lagi.

Kedua paket proyek ter­sebut juga sudah dis­erah­terimakan CV. ITUANO ke Dinas PU Kabupaten Li­mapuluh Kota. Karena itu, Berlyn mengajukan surat pembayaran proyek ke Dinas PU Limapuluh Kota pada 21 Desember 2015.

Setelah adanya surat per­mohonan pembayaran dari rekanan itu, pada 28 De­sember 2015 Dinas PU Li­mapuluh Kota menyetujui untuk dibayarkannya kedua proyek tersebut dengan ter­bitnya Surat Perintah Mem­bayar Langsung (SPM-LS).

Setelah adanya SPM-LS itu, Dinas PU Limapuluh Kota mengajukan pem­ba­yaran kedua proyek CV. ITUANO  ke Dinas Pen­da­patan Pengelolaan Ke­ua­ngan dan Aset Daerah K­a­bupaten Limapuluh Kota sebagai bendahara umum daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Tetapi, setelah di DPPKAD, Surat Perintah Membayar Lang­­­sung dari Dinas PU itu  dito­laknya. DPPKAD juga enggan untuk menerbitkan Surat Pe­rintah Pencairan Da­na. Se­hing­ga, kedua paket proyek yang selesai dikerjakan CV.ITUANO tidak bisa di­ba­yarkan.

Menolaknya DPPKAD men­cair­kan dana kedua pro­yek itu di­sebabkan  pelak­sa­naan proyek yang bersumber dari Dana Ban­tuan Keuangan Bersifat Khu­sus Sumbar 2015 baru bisa dikerjakan  2016.

Alasan DPPKAD itu ber­dasarkan Surat Plh Bupati nomor 900/2623/DPPKAD/2015 yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2015 yang menyatakan pelak­sa­naan kegiatan dengan sum­ber dana Bantuan Ke­uangan Bersifat Khusus tahun 2015 agar dilaksanakan pada ta­hun anggaran 2016.

“Padahal Surat Perintah Kerja diterbitkan pada 3 Desember dan kontrak pun ditandatangani pada 3 De­sember. Sedangkan Surat Bupati yang menjabat saat itu dengan  nomor 900/2623/DPPKAD/2015 terbit pada 4 Desember. Terlihat keteledoran Bupati ketika itu saat mengeluarkan surat ini,” ucapnya lagi.

Berdasarkan lampiran Gubernur Sumbar nomor 69 tahun 2015 pada pasal 8 ayat 1, dana bantuan keuangan bersifat khusus dapat di­lak­sanakan mendahului pe­netapan Peraturan Derah Kota/Kabupaten. Sehingga tidak ada alasan daerah untuk tidak membayarkan proyek yang selesai di­ker­jakan.

Dalam gugatan CV. ITUANO, se­jak Maret 2016 lalu, direktur perusahaan tersebut sudah mengikuti 8 kali sidang. Pada putusan Pen­gadilan Negeri Paya­kum­buh no­mor 7 PDT.G/2016/PN/PYH meme­rin­tah­kan DPP­KAD un­tuk men­e­rima Surat Perintah Membayar Lang­­sung dari Dinas PU Lima­puluh Kota dan menerbitkan Surat Pe­rintah Pencairan Dana untuk membayar seluruh ke­giatan proyek yang dikerjakan CV. ITUANO.

Sementara, Bupati Lima­puluh Kota malah tidak bisa berkomentar banyak terkait tidak dibayarkannya proyek yang selesai dikerjakan itu. “Permasalahan ini belum bisa saya tanggapi. Putusan pe­nga­dilan pun belum saya dapati,” ujar Bupati Li­ma­puluh Kota, Irfendi Arbi. (h/ddg)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM