MANTAN KEPALA KESBANGPOL GUGAT GUBERNUR

Pengacara IKA Tolak Saksi


Jumat, 21 Oktober 2016 - 01:48:56 WIB
Pengacara IKA Tolak Saksi TIGA saksi dari pihak Gubernur Sumbar diambil sumpahnya sebelum memberikan kesaksian dihadapan majelis hakim PTUN Padang, Kamis (20/10). (ISHAQ)

PADANG, HALUAN – Tiga saksi dari pihak Gubernur Sumbar selaku tergugat, dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara 16/G/2016/PTUN-Padang, Kamis (20/10), tentang gugatan mantan Kepala Kesbangpol Sumbar Irvan Khairul Ananda (IKA) terhadap Gubernur Sumbar, atas pencopotan dirinya dari jabatan Kepala Kesbangpol Sumbar lewat SK No.862/1478/BKD-2016.

Saksi yang dihadirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang oleh tergugat, antara lain, Faidati dari Inspektorat Sumbar, Farida dari Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar dan Fir­daus selaku Kabag Umum di Kantor Kesbangpol Sumbar. Dari ketiga saksi, hanya saksi Faidati yang banyak memberikan kete­rangan di persidangan.

Sebelumnya diberitakan, Gu­ber­nur Sumbar mencopot IKA serta lima pejabat lain dari jaba­tan masing-masing pada 22 April 2016. Adapun alasan pencopotan IKA, disebut-sebut bermula dari tindakan IKA memosting berita daring dari portalberita­editor. com, berjudul: Di Gubernuran, Azan Hanya Boleh Setelah Pejabat Selesai Pidato, ke grup Whatsapp Palanta Awak Basamo (PAB).

Sebelum ketiga saksi disum­pah hakim, Wilson Saputra Cs selaku Penasihat Hukum (PH) IKA selaku penggugat menga­jukan keberatan atas ketiga saksi, dengan alasan ketiga memiliki hubungan kerja dengan tergugat Gubernur Sumbar, dan dua saksi yang diperiksa terakhir (Farida dan Firdaus), hadir dalam ruang sidang saat dilakukannya peme­riksaan terhadap saksi pertama (Faidawati). Keberatan itu pun menjadi catatan majelis hakim.

Di hadapan hakim, Faidati mengaku sebagai anggota tim yang dibentuk oleh Inspektorat, untuk memeriksa dugaan pence­maran nama baik terhadap guber­nur yang dilakukan IKA yang saat itu menjabat Kepala Kesbangpol Sumbar. Faidawati mengaku lapo­ran dugaan pencemaran nama baik masuk melalui disposisi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar. “Kami bekerja dalam tim. Setelah ada disposisi, kami laku­kan pemanggilan kepada IKA untuk diperiksa. Pemanggilan pertama pada 15 april 2015. IKA datang, tapi tak menjawab semua pertanyaan, hanya sampai poin data diri saja. IKA mengatakan akan menjawab semua pertanyaan setelah dipertemukan dengan gubernur,” kata Faidawati.

Tim pemeriksa kemudian me­nyampaikan kepada Gubernur soal permohonan IKA tersebut, namun gubernur menolak untuk bertemu. Kemudian, pada 18 April 2016 dilakukan pemang­gilan kedua, dan IKA datang pada 19 April, namun pemeriksaan tidak juga rampung. “Pak IKA ini cukup dekat dengan Inspektorat, karena kapasitas beliau sebagai Kepala Kesbangpol, maka kami lakukan pendekatan secara keke­luargaan. Namun Pak IKA tetap tak mengisi BAP dalam peme­riksaan, melainkan membawa BAP pulang, dan mengirim jawaban­nya melalui email. Karena jawa­ban melalui email tak bertanda tangan, kami tidak bisa memasuk­kannya ke dalam berkas. Adapun BAP di pemeriksaan pertama, ditandata­ngani,” jelas Faidawati lagi.

Dalam Berkas Acara Pemerik­saan (BAP) tersebut, Faidawati mengaku terdapat 19 butir perta­nyaan, yang tidak dijawab penuh oleh IKA dengan alasan ingin bertemu dulu dengan Gubernur sebelum mengisi.  Salah satu pertanyaan adalah soal kebenaran tindakan pengunggahan berita yang dinilai miring, ke dalam Grup Whatsapp Kesbangpol Sum­bar, Grup SKPD, dan Grup PAB. “Setelah proses pemeriksaan kami anggap selesai, tim membuat rekomendasi dan diberikan kepa­da Sekda dan Gubernur. Isi reko­mendasi tim adalah menjatuhkan sanksi disiplin berat, dengan alternatif penurunan pangkat selama 3 tahun dan/atau penuru­nan dari jabatan sebagai Kepala Kesbangpol,” jelas Faidawati lagi.

Menjawab pertanyaan majelis hakim, Faidawati menyatakan bahwa timnya memberikan reko­mendasi atas dasar bukti-bukti yang terkumpul, seperti printout Whatsapp grup tersebut di atas, serta hasil pemeriksaan terhadap beberapa saksi. “Berdasarkan pertimbangan tim, IKA dinilai melanggar Pasal 6 PP 53 2010, di mana seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban menjaga marwah pimpinan dan lemba­ganya,” jelasnya lagi.

Kemudian, Wilson Saputra mengajukan pertanyaan perihal adakah saksi-saksi yang diperiksa berasal dari luar pemerintahan, Faidawati menyatakan pihaknya hanya memeriksa saksi dari PNS dari lembaga-lembaga terkait. Di samping itu, kepada hakim Faida­wati mengaku tidak mengetahui adanya bukti pembanding, sebe­lum timnya memberikan reko­mendasi.

Setelah itu, saksi lain dari BKD Sumbar, Farida, mengaku bahwa dirinya bertugas melakukan pelayanan administrasi pembi­naan, termasuk dalam hal menin­daklanjuti keputusan untuk me­ner­bitkan SK pencopotan IKA dari jabatannya.

“Setelah kami mendapat lapo­ran hasil pemeriksaan, digelarlah sidang majelis pertimbangan pegawai (MPP). Dalam sidang tim, diputuskan hukuman disiplin kepada IKA. Anggota MPP antara lain Sekdaprov, Asisten 1, Kepala BKD Sumbar, Inspektorat, dan Kepala Biro Hukum. Saya hanya membuat SK saja. Saya tidak ikut dalam MPP,” jelas Farida.

Sementara itu, saksi dari Kesbangpol Sumbar, Firdaus, tidak memberi banyak keterangan karena mengaku tidak tahu ba­nyak soal perkara yang menimpa mantan atasannya. “Saya sampai sekarang belum baca berita leng­kap yang di portal editor itu. Saya hanya dengar kabar selentingan di kantor, soal berita itu menim­bulkan masalah bagi atasan saya,” katanya singkat.

Setelah mendengarkan ketera­ngan saksi, majelis hakim yang diketuai oleh Andi Noviandri, dengan hakim anggota Akhdiat Sastrodinata dan Lizamul Umam, serta Darman selaku Panitera Pengganti, menyarankan PH tergu­gat untuk menghadirkan saksi yang terlibat langsung dalam pemeriksaan dan pengam­bilan keputusan, seperti anggota MPP.

Menanggapi saran tersebut, Desi Ariati Cs selaku kuasa hukum tergugat tidak menjamin untuk menghadirkan nama-nama terse­but, karena orang-orang yang bersangkutan tengah disibukkan pekerjaan penyusunan APBN-P dan proses reorganisasi pemerin­tahan. Sidang ini pun akan dilan­jut­kan pada pekan depan dengan agenda penyerahan bukti tamba­han dari pihak tergugat. (h/isq)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 04 Agustus 2016 - 04:59:32 WIB
    GUGATAN DOKTER DINILAI PREMATUR

    Pengacara Sebut Eksepsi RSUP M Djamil Keliru

    Pengacara Sebut Eksepsi  RSUP M Djamil Keliru PADANG, HALUAN — Perkara per­data yang melibatkan RSUP M Djamil (tergugat) Padang dengan seorang dokter non-aktif spesialis orthopedi di RS tersebut, Noverial (penggunggat), te­rus berjalan. Setelah gu­gatan dibacakan pa.
  • Jumat, 20 Mei 2016 - 04:34:34 WIB

    19 Pengacara DPC Peradi Dilantik

    19 Pengacara DPC Peradi Dilantik PADANG, HALUAN — Se­dikitnya 19 pengacara muda dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Padang di bawah kepemimpinan Dewan Pim­pinan Nasional (DPN), Juniver Girsang mengambil sumpah, yang langsung dilantik oleh Ketua Penga.
  • Jumat, 04 Maret 2016 - 03:07:44 WIB
    Tak Terbukti Terlibat Narkoba

    Pengacara Pekanbaru Beraktifitas Kembali

    PADANG, HALUAN — Ana Mardiah (50), yang sempat diamankan polisi bersama empat orang lainnya telah kembali beraktivitas seperti biasa. Dia dilepaskan, setelah penyidik Sat Resnarkoba Polresta Padang me­nyatakan tidak terkai.
  • Kamis, 03 Maret 2016 - 03:49:14 WIB
    Ana Mardiah Sempat Diamankan Polisi

    Pengacara itu Ternyata Mengurus Administrasi Kliennya

    PADANG, HALUAN — Se­orang pengacara, Ana Mar­diah (50) yang sempat di­amankan Satuan Reserse (Sat Res) Narkoba Polresta P­a­dang, buka suara. Ia diaman­kan pada Senin (29/2) lalu, di sebuah rumah Jalan M. Hatta Ketap.
  • Selasa, 01 Maret 2016 - 11:47:59 WIB
    Kasus Narkoba

    Pengacara Asal Pekanbaru Dibekuk Polisi

    Pengacara Asal Pekanbaru Dibekuk Polisi PADANG, HALUAN – Salah seorang pengacara panggilan, Ana (50) diamankan Satuan Resnarkoba Polresta Padang di sebuah rumah kontrakan di Jalan M Hatta Ketaping, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Senin (.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]