Pencemaran Air Dam Tembesi Diduga Milik PT SAS


Sabtu, 22 Oktober 2016 - 00:49:30 WIB

TEMBESI, HALUAN —  Pencemaran air di sekitar Dam Tembesi, Jalan Trans Barelang, diduga kuat sebagai dampak timbunan ratusan ton limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) milik PT Surya Alam Semesta (SAS).

Hal tersebut dikatakan Mardi, salah seorang warga setempat. Menurutnya, pe­rusahaan yang menimbun limbah B3 pada 2005, di­sebut-sebut milik seorang oknum anggota DPRD Kota Batam. “Nama Peru­sa­haan­nya PT Surya Alam Semesta dan itu milik oknum anggota DPRD Batam,” ujarnya ke­pa­da Haluan Kepri, kemarin.

Tidak hanya itu, Mardi juga menjelaskan, perusahaan yang dimaksudkan berkantor di kawasan Tiban, namun gudangnya berada KPLI.  Ia dan warga setempat meminta adanya pertanggungjawaban segera. Sebab, menurutnya, dampaknya dari timbunan limbah yang tidak tuntas di clean-up tersebut sama se­perti bom waktu.

“Kita minta tang­gung­jawab dari perusahaan terkait, pemerintah juga tidak boleh menutup mata,” katanya.

Dikatakannya, warga RT 3 RW 25 Tembesi Trans Barelang yang bermukim di sekitar Dam Tembesi resah. Pasalnya, hingga saat ini belum ada penanganan dari pihak terkait akibat pen­ce­maran Dam Tembesi yang mengakibatkan puluhan ekor ikan ternak warga sekitar mati mendadak.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Sugito menegaskan, pihaknya akan memproses temuan tersebut dengan mencari tau siapa perusahaan yang telah deng­an sengaja membuang limbah di sekitaran Dam Tembesi.

Tidak hanya itu, lanjut politisi PDIP ini, ia juga mengisyaratkan dilakukan tindakan tegas bilamana aki­bat aktivitas tersebut telah merugikan masyarakat se­kitar. “Saya belum tahu kalau di sana ada limbah, namun jika ada laporan kita (Komisi III, red) akan segera terjun ke lapangan untuk ambil tinda­kan,” ujarnya, Rabu (19/10).

Dilanjutkannya, apabila memang terbukti ada limbah yang merugikan masyarakat sekitar maka kita akan ambil tindakan tegas terhadap siapa yang bertanggung jawab akan hal itu. Namun, lanjutnya, sekarang ini Komisi III masih fokus melakukan pem­ba­ha­san realisasi anggaran APBD 2016, meskipun be­gitu ma­salah limbah ini tetap akan menjadi perhatian.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura menyatakan, apabila masalah limbah tersebut ada kaitannya dengan prosedur hukum, maka Bapedalda harus me­ngambil tindakan. Dalam prosedurnya, lanjut dia dalam pembuangan limbah tersebut harus ada mengantongi izin dari Bapedalda serta dari Kementerian lingkungan hidup. (h/hk)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 15 Oktober 2015 - 19:22:03 WIB

    Status Darurat Pencemaran Udara Diperpanjang

    PEKANBARU, HALUAN — Pemprov Riau akhirnya kembali memperpanjang status darurat pencemaran udara akibat asap, hingga 18 Oktober mendatang.

    Kebijakan ini ditempuh karena udara di Riau masih saja menerima asap kirim.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM