INSPEKTORAT RAMBAH KANTOR LAYANAN PUBLIK

Pemko Komit Berantas Pungli


Sabtu, 22 Oktober 2016 - 01:02:16 WIB

PADANG, HALUAN — Kei­nginan Presiden Joko Widodo untuk memberantas pungutan liar (Pungli) di lingkungan pemerintahan disambut baik oleh Walikota Padang.

Instruksi ini ditanggapi dengan menggandeng KPK. Tidak tanggung-tanggung, orang nomor satu di Kota Padang ini sudah memberikan kewenangan kepada Inspektorat untuk bergerilya ke dinas dan instansi pelayanan publik untuk menangkap oknum yang mela­kukan pungli.

“Sebenarnya Pemko Padang sudah berkomitmen dengan KPK untuk mem­berantas Ko­rupsi dan Pungli. Jika ada temuan, kami persilahkan KPK meme­riksa dan memproses temuan tersebut,” kata Walikota Padang, Mahyeldi An­sharullah kepada Haluan, Kamis (21/10).

Untuk memperkuat pe­nga­wasan terhadap kejujuran pega­wai di lingkungan Pemko Pa­dang, Mahyeldi sudah mem­berikan kewenangan kepada inspektorat untuk ber­gerilya ke dinas-dinas dan badan-badan pe­merintahan dalam pe­layanan publik.

“Sudah saya ins­truk­sikan kepada Inspek­torat untuk bergerilya ke lokasi pelayanan publik. Soalnya, disinilah ba­nyak oknum yang me­mainkan system ad­mi­nistrasi agar bisa meraup keuntungan (pungli-red),” katanya.

Jika nantinya ins­pektorat mendapati adanya oknum pegawai honor maupun PNS di lingkungan Pemko Pa­dang yang melakukan pungli, dipastikan akan mendapatkan sanksi yang cukup berat.

Disamping itu, oknum tersebut akan diserahkan ke KPK agar diproses. Termasuk la­poran dari masyarakat tentang pungli, akan segera direspon.  

“Saya komit untuk mem­berantas pungli. Jadi jika ada yang melakukan pungli, saya pastikan mereka akan mendapatkan sanksi yang berat dan akan diserahkan ke KPK.

Saya mohon kepada Ins­pektorat untuk bekerja serius memantau dan mengawasi kinerja pegawai, termasuk suara dari masyarakat juga,” katanya.

Sementara itu gubernur Suma­tera Barat, Irwan Prayitno siap membentuk tim gabungan dengan pihak kepolisian untuk mem­berantas praktek pungutan liar.

Pasalnya, praktek ini sudah terlalu lama mengakar di tubuh pelayanan publik dan butuh gebrakan untuk memberantas pungli ini.

“Kita siap untuk membuat tim bersama pihak terkait, karena efeknya akan positif pada masyarakat,” kata Guber­nur Sumbar Irwan Prayitno.

 Pembentukan tim gabungan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam memberantas pungutan liar, terutama yang dilakukan oleh pemerintahan daerah.

 Pada beberapa kesempatan Irwan menegaskan pihaknya tidak segan-segan untuk memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) dari jabatannya jika kedapatan melakukan pungutan liar.

Sekretaris Provinsi Sumbar Ali Asmar mengatakan pihak­nya segera menindaklanjuti keinginan gubernur yang men­dukung dibentuknya tim gabungan dengan lembaga lain guna memberantas pungutan liar.

“Segera kita tindaklanjuti secara tekhnis,” katanya.

Tahap awal menurutnya akan dilakukan komunikasi dengan pihak kepolisian dan TNI, bagaimana bentuk, tugas dan kewenangannya nanti.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Syamsi sebelumnya mengatakan hingga saat ini belum ada koordinasi dengan pemerintah untuk membentuk tim bersama dalam menghapuskan pungutan liar.

“Saat ini kita masih terfokus di internal (kepolisian) saja, kalau memang dibutuhkan kita siap membentuk tim bersama,” katanya.

Ia mengatakan tim itu dibutuhkan untuk memberantas pungutan liar di UPTD Samsat karena di instansi itu banyak instansi yang terlibat seperti Pemprov Sumbar, Kepolisian, dan Jasa Raharja.

“Kalau memang Pemprov ingin membentuk tim khusus bersama, kita siap mengikuti,” katanya. (h/mg-ang)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM