DITENGGAT HINGGA AKHIR DESEMBER

Klinik PTMK Tak Kantongi Izin


Senin, 24 Oktober 2016 - 01:05:35 WIB

SOLSEL, HALUAN — Sejumlah persoalan mulai muncul kepermukaan dari perusahaan perkebunan teh PT Mitra Kerinci (PTMK), Sangir, Solok Selatan (Solsel) sebagai anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (PTRNI) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kali ini, PTMK disinyalir tidak miliki izin praktek dan izin kerja tenaga medis di Klinik Kesehatan dalam lokasi PTMK.

Informasi yang didapat dari Kepala Kantor Pela­yanan Umum Perizinan (KPUP) Solsel, Syamsurizal dida­patkan, pihak PTMK tidak miliki Izin Mendirikan Ba­ngunan (IMB) di areal HGU berupa pabrik, mess dan perumahan karyawan.

Kemudian, dari aspek kesehatan, Dinas Kesehatan Solsel juga menyatakan bah­wa Klinik Kesehatan PTMK tidak berizin alias ilegal. “Kami telah melayangkan surat imbauan pada akhir Januari 2016. Karena belum juga direspon, makanya kami kembali melayangkan surat peringatan pertama pada 2 Mei 2016 supaya PTMK segera mengurus izin ope­rasional,” kata Kepala Dinas Kesehatan Solsel, Novirman, Minggu, (23/10).

Selanjutnya, tenaga kese­hatan/perawat tidak bisa melakukan praktek kepera­watan karena belum memiliki surat izin kerja keperawatan.

Menurut Novirman, ke­gia­tan operasional klinik kesetahan tersebut jelas me­langgar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indo­nesia Nomor Hk.02.02/Men­kes/148/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat. Dan Permenkes Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang klinik serta Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran.

Ia menambahkan, setelah dilayangkan surat peringatan pertama, pada 10 Mei 2016, pihak PTMK memberikan respon dengan menyatakan jika pihaknya hanya menye­diakan Balai Pengobatan, bukan klinik dan hanya mela­yani internal perusahaan seperti karyawan, CSR Peru­mahan dimana hanya mem­berikan pertolongan pertama bagi karyawan yang dirujuk ke Puskesmas Lubuk Ga­dang.

“Istilah balai pengobatan sudah tidak ada lagi, walau­pun hanya melayani internal atau karyawan namun tetap harus mengurus izin ope­rasional berupa izin praktek dan izin kerja. Kalau tidak mau mengurus izin hen­daknya jangan memper­kerja­kan tenaga kesehatan,” tegas Novirman.

Banyaknya personil te­naga kesehatan yang dipe­kerjakan tiga orang, yang terdiri dari satu dokter dan dua perawat. “Namun, sete­lah diberikan surat  peri­ngatan pertama dokter terse­but sudah tidak melakukan praktek lagi. Saat ini hanya tinggal dua orang perawat,” katanya.

Ia mengutarakan, sejauh ini pihak Dinkes Solsel te­ngah melayangkan surat pe­ringatan kedua karena sudah berselang enam bulan sejak Mei 2016. “Apabila surat peringatan kedua tidak juga mendapat respon, maka dua bulan berjalan yakni pada Desember 2016 kita akan lakukan eksekusi,” tutupnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Solsel, Armen Syah­johan sangat menyayangkan sikap pihak PTMK dalam memberikan perawatan me­dis. Ia juga telah menyam­paikan pada Pemkab Solsel guna menelusuri semua ben­tuk perizinan supaya dileng­kapi PTMK. “Jika tidak me­miliki izin operasional akan sangat fatal dan berdampak pada dugaan malaparaktek. Jangankan klinik, apotek saja harus ada izinnya kemudian harus mempekerjakan tenaga medis yang betul teruji serta ahli dibidangnya,” ketusnya.

Pimpinan PTMK, Yos­dian Adi mengatakan jika pihaknya tidak memiliki klinik tapi sebatas Kesela­matan dan Kesehatan Kerja (K3) alias penanganan perta­ma kecelakaan kerja. “Justru kita mau cari partner bikin klinik BPJS. Sebab, klinik harus ada dokter. Sementara karyawan sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) semua pengobatannya ditanggung oleh dokter  Rumah Sakit (RS) yang ditunjuk. Kami tidak pernah punya dokter karena aturan PTRNI kar­yawan dan keluarga ditang­gung pengobatan di RS, kalau di Solsel di RSUD Solsel sedangkan di Padang di RS Semen Padang dan Ibnu Sina,” katanya. (h/jef)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 19 Juni 2020 - 12:48:51 WIB

    Pelayanan Poliklinik di RS BKM Painan Bisa Dibooking Online Via Aplikasi Mobile JKN

    Pelayanan Poliklinik di RS BKM Painan Bisa Dibooking Online Via Aplikasi Mobile JKN HARIANHALUAN.COM - Inovasi antrian online melalui aplikasi Mobile JKN, menurut Direktur Rumah Sakit Umum Bakti Kesehatan Masyarakat (RS BKM) Pesisir Selatan, dr. Irmasari Lestari, dapat mengurangi kontak secara langsung antar.
  • Jumat, 20 Desember 2019 - 22:04:40 WIB

    Inspektorat Kota Pariaman Buka Klinik Consulting

    Inspektorat Kota Pariaman Buka Klinik Consulting PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM-  Inspektorat Kota Pariaman tahun 2020 punya Klinik Consulting untuk membantu OPD yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan terhadap sebuah program kerja yang harus dikerjakan..
  • Kamis, 19 Mei 2016 - 03:25:14 WIB
    Tingkatkan Tata Kelola Keuangan

    Inspektorat Bentuk Klinik Konsultasi Pengawasan

    PADANG PARIAMAN, HALUAN — Sebagai wadah berbagi informasi soal tata-peraturan terbaru, serta ruang konsultasi bagi per­masalahan yang dihadapi dalam mengelola keuangan daerah, Inspektorat Kabu­paten Padang Pariaman membua.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]