Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia Kecil


Senin, 24 Oktober 2016 - 01:06:16 WIB

PADANG, HALUAN — Pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia baru mencapai 5 persen dari potensi maksimal yang bisa mencapai 15 persen. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sumbar, Jamsari, kecilnya pertumbuhan ekonomi syariah itu karena kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang ekonomi syariah stagnan atau berjalan di tempat.

“Saat ini kita masih tertinggal dari Malaysia, Korea, bahkan Inggris dalam pengembangan keuangan syariah. Padahal, po­ten­si mengembangkan ekonomi sya­riah sangat luas dan banyak, karena Indonesia merupakan negara mus­lim terbesar di dunia, apalagi Sumbar, yang mayoritas pen­du­duk­nya muslim,” ujar Jam­sari dalam kegiatan grup diskusi ter­pumpun di Basko Hotel Pa­dang, Sab­tu (22/10).  Acara itu ju­ga di­hadiri pihak perbankan di Pa­dang.

Faktor utama yang menye­babkan rendahnya pertumbuhan ekonomi syariah, kata Jamsari, karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah tersebut. Karena itu, peran ulama dan tokoh agama dalam hal ini sangat krusial dalam mewu­jud­kan impian mulia itu.

“Potensi belanja muslim di Indonesia seharusnya diikuti oleh perkembangan ekonomi dan sya­riah agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga ke depannya In­donesia bisa menjadi kekuatan sektor belanja ekonomi syariah,” tuturnya.

Jamsari kemudian menyebut bahwa Sumbar yang beberapa waktu lalu terpilih menjadi Des­tinasi Wisata Halal dalam Kom­petisi Pariwisata Halal Nasional (KPHN) 2016 dalam beberapa kategori. Menurutnya, hal itu hendaknya bisa disinergikan oleh pemerintah, pelaku ekonomi, ormas islam, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan syariah, untuk bergerak untuk memajukan ekonomi syariah di Sumbar.

“Peran besar pemerintah sa­ngat dibutuhkan untuk mema­ju­kan segala macam potensi syariah, seperti kuliner dan wisata syariah. Hal itu tergantung peran peme­rintah daerah dan semua pihak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem ekonomi syariah. Pemerintah daerah punya kebijakan untuk mengoptimalisasi segala lini dan upaya yang ada,” ucap Jamsari.

Sementara itu, anggota Ko­misi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat, Ardito Bhinadi me­ngatakan, pengembangan eko­nomi syariah di Sumbar seha­rus­nya lebih mudah dan gampang ka­rena mayoritas masyarakatnya mus­lim. Selain itu, masyarakat di provinsi juga didukung falsafah adat basandi syara, syara basandi kitabullah.

“Ketika seseorang datang ke Sumbar dengan pesawat, saat tiba di Bandara Internasional Minang­ka­bau, hendaknya pendatang su­dah merasakan berada di kota yang melekat dengan kehidupan syariah. Hal ini tentu akan men­jadi keunikan dan ciri khas untuk Sumbar,” katanya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pame­ran bank syariah di Padang, pada Mei lalu membeberkan bahwa per Fe­bruari 2016, pangsa pasar per­bankan syariah di Sumbar sebesar 6,7 persen, aset Rp4 tri­liun, pem­biayaan Rp3,6 triliun, dan Dana Pihak Ketiga Rp2,8 triliun. Se­mentara pangsa pasar perbankan syariah secara na­sional kurang dari 5 persen. Berdasarkan data itu, per­kem­bangan perbankan syariah di Sumbar dinilai belum meng­gembirakan. (h/mg-adl)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM