KAKANWIL KEMENKUM DAN HAM SIDAK KE KANTOR IMIGRASI

Terbukti Pungli Langsung Dipecat


Senin, 24 Oktober 2016 - 01:44:06 WIB
Terbukti Pungli Langsung Dipecat Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Sumbar, Ansaruddin, Sidak ke Kantor Imigrasi Klas I Padang Jumat (21/10). Di Kantor Imigrasi Ansaruddin menyempatkan diri berbincang dengan masyarakat yang mengurus Paspor. (ISRA)

PADANG, HALUAN – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ke­menterian Hukum dan HAM (Ke­men­kum dan HAM) Sumbar, An­saruddin berjanji akan langsung memecat di tempat jika ada pegawai di lingkungan kerja yang di­pimpin­nya, terbukti melakukan Pungutan Liar (Pungli). Langkah ini dilakukan demi membersihkan jajarannya dari praktek haram tersebut.

Penegasan itu disampaikan Ansaruddin saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kantor Imigrasi kelas I Padang, Jumat (21/10). 

“Masyarakat kalau ada yang mengalami pungli, tunjukkan hidung pelakunya ke kami, langsung kami pecat,” tegas Ansaruddin.

Bagaiamana pun kata Ansaruddin, praktek pungli, apakah itu dalam pembuatan paspor di Imigrasi, atau pun proses pelayanan lainnya di jajarannya tidak dihalalkan. “Kita sudah bertegas-tegas tentang hal ini. Kalau ada petugas kami yang pungli silahkan lapor kami. Masya­rakat tak perlu takut,” katanya kepada Haluan.

Ansaruddin tidak menampik kemungkinan masih adanya oknum ASN di lingkungan Kanwil KumHAM yang memanfaatkan situasi. Bila di Kantor Imigrasi dengan janji dapat mempermudah urusan dengan mengambil keuntungan pribadi.

“Misalnya ada yang menawarkan bisa mempercepat nomor antrian pembuatan paspor, atau pun bisa memperpendek nomor antrian dari yang biasanya. Tapi kalau kita temukan hal seperti ini akan langsung kita tindak,” tegasnya.

Yang perlu diketahui, lanjut Ansaruddin, semua urusan di kantor Imigrasi sudah sesuai dengan standar yang ada. “Jadi bisa kami tegaskan tidak ada yang dipermudah atau diistimewakan. Saya saja sebagai Kanwil tetap juga melalui proses yang ada,” ujarnya.

Untuk pelayanan melalui biro jasa, tambah Ansaruddin juga tidak bisa dibatasi mengingat biro jasa merupakan suatu badan jasa yang memang legal. “Namun, yang perlu dicatat melalui biro jasa pun pelayanan tetap sama. Antrian juga tetap sama seperti yang la­in,”teranhnya.

Terkait harga pembuatan paspor, Kepala Kantor Imigrasi Klas I Padang, Esti Winahyu, yang namanya biro jasa tentu memato harga yang akan jauh lebih besar dari biaya Paspor normal yaitu Rp355 ribu.

“Kalau pun melalui biro jasa itu tentu tegantung pilihan, kita mau yang mana. Tapi kalau untuk proses semua tetap sama melaui jasa atau normal,”ujarnya.

Lanjut Ansaruddin, sesuai dengan semangat Presiden Jokowi yang namanya Pungli memang tidak bisa dibiarkan meruyak di Sumbar. “Mayarakat jangan takut untuk melapor ke Kemenkum dan HAM kalau ada Pung­li, ”paparnya.

Sementara itu, Hamzah (57) warga Ma­ra­palam Kota Padang, kepada Haluan mengakui tidak ada mengeluarkan biaya lain-lain, selain sebanyak Rp355 ribu, sesuai yang tertera di dinding

“Sejauh ini belum ada bayar-bayar lainnya. Saya baru bayar Rp355 ribu biaya normal pengurusan Paspor,” katanya.

Di sisi lain Hamzah berharap, adanya perbaikan dalam pelayanan di Kantor Imigrasi. “Saya kemarin antri dari pukul 7 pagi, baru dapat formulirnya pukul 3 sore. Alhamdulilah sekarang sudah selesai. Tapi mohon lah ini jadi perhatian,” kata Hamzah.

Hal senada juga dikatakan Ivan (23) asal Kabupaten Solok. Ia menuturkan belum ada pembayaran yang di luar ketentuan yang dibayarkan untuk mengurus Paspor.

“Saya ngurus paspor untuk jalan-jalan ke Malaysia. Tadi baru dapat draft formulirnya. Tapi, antriannya terlalu lama. Ini sudah dua hari saya mengantri, dan baru sekarang saya da­pat,”ungkapnya. (h/isr)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 24 Agustus 2015 - 18:53:24 WIB

    Tak Terbukti, Hakim PTUN Bebas

    KASUS SABU

    PADANG, HALUAN – Tidak cukup bukti, hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Padang berinisial MYT (37) dibebaskan Sat Resnarkoba Polresta Padang, Senin (24/8) sore. .

  • Senin, 24 Agustus 2015 - 18:43:42 WIB

    Tuduhan Pertemuan Terselubung Bawaslu dengan IP Tak Terbukti

    PADANG, HALUAN—Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat telah memang­gil tiga komisioner Bawaslu Sumbar. Dalam pertemuan, Senin (24/8) tersebut, DPRD menyatakan, informasi pertemuan.

  • Selasa, 05 Mei 2015 - 18:35:18 WIB

    Pemko Terbukti ‘Lembek’ Gaet Dana Pusat

    KEPALA SKPD MALAS HARUS DIGANTI

    PADANG, HALUAN — Pemerintah Kota Padang diyakini tidak akan mampu menyelesaikan pem­ba­ngunan Pasar Raya sesuai dengan target dua tahu awal pemerintahan Mahyeldi.

  • Rabu, 11 Februari 2015 - 19:38:28 WIB

    Tak Terbukti, Pelajar Ditangkap Curanmor Dilepaskan

    PADANG, HALUAN —Pela­jar SMKN Kota Padang diduga pencurian sepeda motor (Cu­ran­mor) diamankan dan dise­rahkan ke Polsek Padang Ba­rat. Akhirnya dilepaskan, Sela­sa (10/2) malam. Dalam pro­ses pe.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM