Lima Rekanan Gugat Bupati Limapuluh Kota


Senin, 24 Oktober 2016 - 01:51:57 WIB

LIMAPULUH KOTA, HALUAN—Tidak dibayarkannya uang proyek yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus APBD Provinsi Sumbar 2015 lalu oleh Pemkab Limapuluh Kota, berbuntut panjang. secara beramai-ramai, rekanan melayangkan gugatannya terhadap Bupati Limapuluh Kota ke Pengadilan Negeri setempat.

 

Setidaknya, sudah lima rekanan proyek yang meng­gungat Bupati Limapuluh Kota ke pengadilan. Satu rekanan menggugat ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dan empat rekanan lainnya menggugat ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

 

Dari lima rekanan itu, tiga di antaranya mengakuai dan menjelaskan permasalahan secara detail terkait tidak dibayarkannya dana proyek PL yang dikerjakan pada 2015 lalu itu. Ketiga rekanan  itu, yakni CV Ituano, CV Zondra dan CV Zaflah dengan jumlah 6 paket proyek PL senilai Rp899 juta. Sedangkan dua re­kanan lainnya masih tertutup.

 

Total proyek PL yang didapat oleh kedua rekanan sebanyak 4 paket dengan nilai mencapai Rp600 juta lebih. “Saya men­dapatkan dua paket proyek,” ucap salah satu rekanan yang enggan disebutkan namanya serta peru­sahaannya saat dikonformasi Haluan, Minggu (23/10).

 

Kelima perusahaan yang me­nger­jakan proyek pada 2015 lalu itu, menggugat Bupati Limapuluh Kota ke Pengadilan Negeri secara berantai semenjak Maret 2016. Bahkan, satu gugatan dari rekanan itu sudah diputuskan pengadilan. “Kita mengerjakan dua paket proyek pembangunan jalan seni­lai Rp284 juta. Saya masukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh pada Maret lalu. Setelah mengikuti sidang, baru keluar keputusannya beberapa hari lalu,”ucap Belin Berlyan, Direktur CV Ituano.

 

Dalam putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh nomor 7 /PDT.G/2016 yang ditandatangani oleh panitera Karson Tanamal tertanggal 17 Oktober 2016, menghukum tergugat satu (1) yakni Bupati Limapuluh Kota untuk membayar kerugian berupa upah pekerjaan ruas jalan kepada penggugat (CV Ituano). Sedangkan keempat rekanan lainnya masih mengikuti sidang gugatan di Pengadilan Negeri Tan­jung Pati. “Kita baru masuk­kan gugatan beberapa pekan lalu. Sam­pai saat ini masih dalam proses si­dang dan pemanggilan saksi,” te­rang Zondra, Direktur CV Yoan Putra yang mengerjakan tiga paket proyek.

 

Pemerintah Kabupaten Lima­puluh Kota melalui bendahara daerah yakni Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Limapuluh Kota, me­mang tidak membayarkan seluruh paket proyek yang bersumber dari Dana Bantuan APBD Pemprov Sumbar 2015 lalu.

 

Hal itu berdasarkan surat Bu­pati Nomor 900/ 2558/ DPPKAD-2015, yang menyatakan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khu­sus anggaran 2015 agar dilak­sanakan pada 2016. Sehingga, DPPKAD tidak berkewajiban untuk membayarkan proyek yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus APBD Sumbar 2015. “Tidak ada kewajiban DPPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari proyek Dana Bantuan Keua­ngan Bersifat Khusus anggaran 2015. Karena bupati saat itu sudah mengeluarkan surat yang menyatakan seluruh proyek dari dana tersebut dikerjakan pada 2016, bukan 2015,” terang Sekretaris DPPKAD Limapuluh Kota, Yuliasman.

 

Secara terpisah, Bupati Lima­puluh Kota akan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Paya­kumbuh terhadap proyek yang tidak dibayarkan tersebut. “Kita pelajari dulu hasil keputusannya,” ujar Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi. (h/ddg)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM