Pungli Jelmaan Distorsi KIP


Selasa, 25 Oktober 2016 - 01:30:06 WIB
Pungli Jelmaan Distorsi KIP Ilustrasi.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah salah satu produk hukum Indonesia yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses informasi publik kecuali beberapa informasi tertentu.

UU KIP tentulah sangat erat kaitannya dengan pela­yanan publik dalam pe­nye­lenggaraan negara. Logika sangat jelas, bahwa pemerintah sebagai penyedia layanan pu­blik diwajibkan memberikan informasi secara terbuka yang merupakan amanah UU KIP. Inilah kontrol bagi masyarakat agar pelayanan publik tidak menyimpang, dapat diper­tangungjawabkan, serta yang terpenting sebagai instrumen pencegahan korupsi dan pratik yang menyimpang dalam pe­layanan publik.

Semenjak diberlakukan efektif, seluruh badan publik pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah telah mem­bentuk struktur dan insfra­struktur pelaksanaan UU KIP. Dan bahkan Komisi Informasi Pusat dan beberapa Komisi Informasi di daerah telah mem­­berikan pemeringakatan dan penghargaan kepada ba­dan publik pemerintah dalam mengimplemetasikan UU KIP.

Pada tahun 2015 untuk kelima kalinya, Komisi Infor­masi Pusat memberikan anu­gerah hasil evaluasi KIP ter­hadap badan publik yang menghasilkan pemeringkatan ba­dan publik, yang turut di­hadiri para menteri, guber­nur, kepala  lembaga non-ke­men­terian, dirut BUMN, rektor Per­guruan Tinggi Negeri, Kepala Lembaga Negara, pimpinan partai politik, komisioner Komisi Informasi Pusat dan Daerah, dan Pejabat Pengelola Informasi badan publik baik di pusat maupun daerah yang dinilai telah menjalankan UU KIP secara baik.

Pada kenya­ta­an­nya, UU KIP hari ini belum sepenuhnya da­pat memperbaiki pelayanan pu­blik. Misalnya saja, Ope­ra­si Tangkap Tangan (OTT) Ke­po­lisian Polda Metro Jaya di kantor Kemenhub dalam du­ga­an kasus pungutan liar (Pung­li) terkait perizinan per­ka­palan, pada Selasa (11/10). Beberapa media massa mem­­beritakan bahwa temuan se­mentara barang buktinya pu­­luhan juta rupiah, dan kalau di­­akumulasi dengan uang lain­­nya, jumlahnya mencapai mi­­liaran rupiah dan sudah la­ma terjadi serta ada dugaan me­­libatkan pejabat yang lebih ting­­gi. Para terduga menerima uang dari pihak yang meng­aju­kan perizinan dengan hara­pan dapat mempercepat pela­ya­­nan.

Ironisnya, kejadian OTT di kantor Kemenhub ini ber­ban­ding terbalik dengan pen­ca­­paian Kemenhub dalam ke­ter­bukaan informasi, yang nota­be­ne diharapkan mene­kan pe­nyim­pangan pelayanan pu­blik. Pada tahun 2015 Ke­men­­hub menempati peringkat IV de­ngan nilai Keterbukaan In­for­masi 91,445 yang dise­rah­kan langsung oleh Presiden Re­pu­blik Indonesia Joko Wi­do­­do di Istana Negara pada 15/12/2015 yang lalu (sumber: Ko­­misi Informasi Pusat, 2015).

Berkaca pada kasus ter­sebut,  praktik pungli telah menjelma sebagai bentuk dis­torsi Informasi Publik. Ba­gaimana tidak, dengan me­nyan­dang peringkat IV terbaik pe­laksanaan keterbukaan in­for­masi publik pada tahun 2015, dan bahkan telah memberikan informasi publik tentang prosedur pelayanan perizinan Ditjen Perhubungan Laut, pada kenyataannya jus­tru terjadi praktik pungli. Lebih-lebih dengan dugaan sudah berlangsung lama dan melibatkan pejabat yang lebih tinggi, hal ini sangat men­cer­minkan bahwa praktik biro­krasi dalam pelayanan publik yang seakan mentolerir praktik pungli.  Tanpa disadari, telah terjadi distorsi (ganguan) pada keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan.

Pungli juga telah men­jauhkan atau bahkan meng­iso­lasi para pelaku dari akal se­hat, sehingga antara perilaku dan bahasanya (dalam hal ini informasi publik yang telah disediakannya) tidak lagi seiring sejalan. Mereka tidak lagi menyadari akan komitmen semangat keterbukaan infor­masi publik untuk menia­da­kan praktik menyimpang.

Pungli adalah jelmaan dari distorsi keterbukaan informasi publik yang berlangsung se­ca­ra sistematis. Dapat dipa­hami Pungli itu terjadi secara kolektif karena melibatkan instrumen organisasi badan publik pemerintah. Dalam praktik pungli, kekuasaan administratif yang dijalankan badan publik pemerintah ma­sih menempatkan diri sebagai penguasa, bukan pelayan ma­sya­rakat. Kekuasaan admi­nis­tratif itu seakan berlangsung de­ngan cara-cara strategis me­la­lui instrumen organisasi pe­la­yanan publik untuk men­ca­pai tujuan yang menyimpang. Dalam kondisi seperti ini, UU KIP hanya menjadi ornamen demokrasi yang menghiasi pelayanan publik.

Maka menjadi penting adalah menjaga kemurnian semangat Keterbukaan infor­masi Publik. Maka, sangatlah penting disadari bahwa revo­lusi mental itu belum usai. Ha­rus ada indikator yang menen­tu­kan kesahihan setiap bentuk pe­layanan publik. Keseriusan setiap badan pu­blik dalam menjalankan ama­nat UU KIP tidak cukup hanya pada jalan­nya administrasi UU KIP, teta­pi harus dapat meng­ukur manfaatnya pada bentuk-ben­tuk yang lebih ril, salah sa­tu­nya melaui pelayanan publik.

Distorsi informasi publik akan tercerahi melalui perbai­kan mental individu dalam badan publik, dari level pim­pinan hingga karyawan. Diper­lukan intervensi yang lebih sistematis untuk mengawasi tercapainya tujuan keterbu­ka­an informasi publik. Intervensi itu diwujudkan instalasi pera­tu­­ran/regulasi yang benar me­nge­depankan semangat keter­bu­kaan.

Dalam hal pelayanan pu­blik, intervensi itu dapat di­wu­judkan pada pem­ber­la­kuan hukum secara adil, pe­nga­wasan secara serius dan ber­­kala oleh aparat penegak hu­­kum, penindakan yang tidak hanya responsif tetapi juga mencegah terjadi praktik pe­nyim­pangan yang menodai semangat keterbukaan infor­masi publik. Serta yang ter­penting adalah pemotongan jalur birokrasi yang tidak produktif dalam pelayanan publik, pelayanan yang hirar­kis dan berbelit justru akan menjadikan masyarakat sema­kin pragmatis. Dan itu hanya akan menyuburkan praktik pungli yang mendistorsi ke­ter­­bu­kaan informasi publik. Ke­ter­bukaan Informasi Pu­blik adalah hak konstitusi warga negara, maka kemur­nian se­ma­ngat itu adalah tang­gung jawab kita sebagai warga negara untuk menjaganya. Keter­bu­kaan Informasi Pu­blik harus be­bas dari pungli. ***

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 01 Desember 2016 - 01:20:58 WIB

    Pendanaan Pendidikan dan Pungli

    Pendanaan Pendidikan dan Pungli Dunia pendidikan galau, pasalnya Ombudsman mengumumkan laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) justru banyak terjadi di dunia pendidikan, banyak beredar di media sosial (medsos) informasi 58 jenis pungli di s.
  • Kamis, 17 November 2016 - 00:06:54 WIB

    Sumbar Bebas Pungli

    Sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), jajaran kepolisian disibukkan dengan operasi penangkapan pungli, khu­susnya di instansi-i.
  • Jumat, 04 November 2016 - 00:45:09 WIB

    Menghentikan Pungli dari Dunia Pendidikan

    Menghentikan Pungli dari Dunia Pendidikan Dunia terkejut ketika secara tak terduga, Gedung WTC di Amerika terkena serangan dari para teroris. Ekonomi lantas terguncang dan krisis merambat. Itu pada tahun 2001 yang silam. Banyak negara menyambutnya dengan “mengencan.
  • Sabtu, 22 Oktober 2016 - 00:55:09 WIB

    Kelola Aduan Masyarakat Berantas Pungli

    Kelola Aduan Masyarakat Berantas Pungli Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepolisian Polda Metro Jaya di kantor Kemenhub terkait pungutan liar perizinan oleh oknum di kementerian membuka aib pelayanan publik yang selama ini hanyaocehan bagi masyarakat. Kepolisian menyit.
  • Jumat, 21 Oktober 2016 - 01:37:40 WIB

    Tebas Pungli dengan Keterbukaan Informasi

    Tebas Pungli dengan Keterbukaan Informasi PUNGLI alias pungutan liar makin popular setelah akhir pekan lalu Kapolri lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Ke­men­hub RI. Bahkan TKP pungli itu pun didatangi Presiden RI Jokowi..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]