Hari Pencoblosan Pengaruhi Tingkat Partisipasi Pemilih


Selasa, 25 Oktober 2016 - 01:48:40 WIB

PADANG, HALUAN — Re­volt Institute merekomen­da­sikan hari pencoblosan untuk Pilkada 2017, dilakukan Senin, bukan Rabu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini mengingat penetapan hari pemilihan mempengaruhi ting­kat kedatangan pemilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tim Revolt Institute, Heru P Putra menjelaskan, hasil reset Revolt Institute hari Rabu yang ditetapkan KPU sebagai hari pencoblosan, mempengaruhi tingkat kedatangan pemilih ke TPS, terutama bagi mahasiswa yang kuliah di Kota Padang. Riset dilakukan terhadap hasil pilkada serentak 2015 yang tingkat partisipasinya cuma 58,6 persen dari jumlah DPT, jauh dari target nasional 77,5 persen.

“Membuat mahasiswa yang kuliah di perkotaan khususnya di Padang, malas pulang kam­pung untuk mencoblos. Pene­tapan Rabu menjadi hari pen­co­blosan menjadi hari yang sangat pendek bagi mahasiswa, terlebih mahasiswa yang berasal dari Pasaman, Dharmasraya, Solok Selatan, Kabupaten Men­tawai dan daerah lainnya di Sumbar. Kenapa tidak, untuk sampai ke kampung mereka harus menghabiskan waktu lima hingga enam jam,” ujarnya.

Sedangkan di hari Selasa, sebagian mereka masih ada kuliah sampai sore, jadi mereka baru bisa pulang tengah malam. Kemudian mereka memikirkan Rabu harus balik ke Padang karena ada perkuliahan Kamis pagi. Karena merasa waktu terlalu mepet, membuat mereka malas pulang dan memutuskan menetap di Padang. Mengurus pindah memilih mereka juga tidak sempat.

Ia juga mencontohkan, salah satu perguruan tinggi seperti Universitas Andalas (Unand) ada lebih kurang 3.000 maha­siswa. Seandainya jumlah ma­hasiswa tersebut tidak pulang kam­pung untuk memilih, maka akan sangat berdampak pada tingkat kedatangan pemilih ke TPS dan ini belum termasuk jumlah mahasiswa yang ada di PT di provinsi lainnya di Indo­nesia.

Untuk itu Revolt Institute merekomendasikanhari pen­coblosan Senin, karena Sabtu sore mahasiswa sudah bisa pulang, dan Senin setelah men­coblos bisa balik ke Padang dengan santai. Pada acara de­siminasi tersebut Heru juga menambahkan, partisipasi pe­milih pada pilgub Sumbar tahun 2010 lalu mencapai 63,6 per­sen, atau lebih tinggi sekitar 5 persen dibanding 2015. Di­bandingkan pemilihan terdekat, yakni Pilpres tahun 2014, pa­r­tisipasi pilgub juga masih rendah 9,81 persen.

Dalam melakukan penelitian Revolt Institute menggunakan metode kualitatif dengan varia­bel sosial ekonomi, politik dan kelembagaan. Variabel sosial ekonomi itu dilihat dari fokus ukuran populasi masyarakat yang akan jadi pemilih. lalu menyangkut konsentrasi pe­milih, mobilitas pemilih, dan lainnya.

Selanjutnya variabel politik, yakni bisa menyangkut faktor kedekatan antar pemilih dengan parpol atau calon. selanjutnya sejauh mana pesan yang disam­paikan saat kampanye, dan selan­jutnya tentang frakmentasi pe­milih, di mana jumlah kan­didat yang muncul akan mem­pengaruhi angka partisipasi pemilih.

“Terakhir, menyangkut va­ria­bel kelembagaan yang ber­bicara tentang sistem atau regu­lasi yang dibutuhkan pada sebuah pemilu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sumbar, Amnasmen me­nyam­paikan diskusi menyangkut Diseminasi hasil riset penting bagi KPU untuk mengetahui alasan ketidakhadiran pemilih ke TPS. Ini akan jadi tolak ukur upaya KPU terhadap me­ning­katkan jumlah partisipasi pe­milih tahun lalu. “Dan strategi apa yang akan kami lakukan untuk persiapan pemilu men­datang,” ulas Amnasmen.

Ia juga menilai, jika saat ini ada gejala-gejala yang muncul di masyarakat menyangkut pemilu. Dimana pemilih di yang tinggal di kampung-kampung, tingkat partisipasinya lebih tinggi di banding daerah kota. “Mudah-mudahan hasil riset Revolt ini jadi masukan bagi KPU dan juga Bawaslu. Ada kondisi, kecenderungan pemilih me­nurun tiap tahunnya. Apakah ini mempengaruhi kebosanan pu­blik terhadap kondisi politik disuatu tempat atau negara,” pungkasnya. (h/rin)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 14 Juni 2020 - 13:52:51 WIB

    Mulai Hari Ini, Bawaslu Aktifkan Kembali Panwascam Pilkada 2020

    Mulai Hari Ini, Bawaslu Aktifkan Kembali Panwascam Pilkada 2020 HARIANHALUAN.COM -  KPU RI akan memulai kembali tahapan Pilkada 2020 dengan protokol COVID-19. Mulai hari ini Bawaslu RI juga kembali mengaktifkan kembali jajaran pengawas pemilunya..
  • Senin, 01 Juni 2020 - 18:46:55 WIB

    Kesan dan Pesan Anggota DPRD Padang pada Momen Hari Lahir Pancasila

    Kesan dan Pesan Anggota DPRD Padang pada Momen Hari Lahir Pancasila HARIANHALUAN.COM - Hari Lahir Pancasila menjadi momen mempersatukan bangsa, khususnya bagi warga Kota Padang, di tengah wabah pandemi Covid-19, untuk dapat memulihkan ekonomi dan mencapai kemakmuran sesuai yang dicita-citakan.
  • Rabu, 12 Februari 2020 - 09:55:52 WIB

    Siap-siap..! Hari Ini DPR Akan 'Disegel'

    Siap-siap..! Hari Ini DPR Akan 'Disegel' JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Aliansi Tangkap Maling Jiwasraya atau ATMAJA berencana mengadakan aksi di depan Geding DPR siang hari ini..
  • Senin, 30 Desember 2019 - 08:04:17 WIB

    Ahmad Dhani Bebas Hari Ini

    Ahmad Dhani Bebas Hari Ini JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Musisi Ahmad Dhani akhirnya bebas. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami mengatakan, Dhani akan keluar dari Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur hari ini, Senin (30/12.
  • Jumat, 13 Desember 2019 - 19:27:42 WIB

    Begini Ancaman Massa 212 Jika 15 Hari Sukmawati Tak Diproses

    Begini Ancaman Massa 212 Jika 15 Hari Sukmawati Tak Diproses JAKARTA, HARIANHAALUAN.COM - Massa aksi dari Presidium Alumni 212 Jakarta Raya dan Front Pembela Islam (FPI) yang tergabung dalam Aksi Bela Islam Bela Rasulullah memberi tenggat waktu 15 hari bagi kepolisian untuk memproses h.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]