YUNELDA: SATPOL PP JANGAN DILEBUR

Fraksi DPRD Pasaman Setujui Ranperda SOTK


Selasa, 25 Oktober 2016 - 02:00:42 WIB

PASAMAN, HALUAN —Pembahasan rancangan peraturan (Ranperda) Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOTK) di DPRD Kabupaten Pasaman, berjalan mulus. Sebanyak tujuh fraksi menyetujui ranperda itu.

Namun Jubir Demokrat Yunelda berharap Satpol PP tak digabung dengan yang lain.  “Alhamdulillah, seluruh fraksi di DPRD Pasaman, seperti PPP, PAN, Demokrat, PKB-PDIP, NasDem, Gerindra-Sejahtera, Golkar dapat menyetujui ranperda pembetukan SOPD untuk selanjutnya dijadikan perda,” kata Bupati Pasaman, Yusuf Lubis usai paripurna, Senin (24/10).

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Pasaman, Yasri serta kedua wakil ketua, Bona Lubis dan Haniful Khairi. Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi dewan itu hanya dihadiri 19 anggota DPRD.

Seperti fraksi NasDem, disampaikan juru bicaranya Ahmad Khadafi. Partai pengusung pemerintah ini menyampaikan dapat mehami dan menyetui pembentukan ranperda SOPD sesuai mekanisme dan peraturan berlaku.  “Kami fraksi NasDem, setelah melalui rapat diinternal fraksi dapat kami simpulkan menerima dan menyetujui ranperda SOPD ini,” ujar Khadafi.

Sementara, tanggapan akhir Fraksi PPP menyampaikan, ranperda SOPD, sudah sesuai dengan aturan dan peraturan berlaku. Pihak PPP melalui Jubirnya, Erizal menyarankan, porsi belanja publik harus lebih besar dari belanja pegawai.

Selain itu, mengeluarkan Perbup tentang nomenklatur penempatan seorang pejabat eselon III dan IV dilingkup Pemkab Pasaman. “Kita juga menyarankan agar penempatan pejabat eselon II, III dan IV agar ditempatkan sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Bukan atas dasar balas budi. Jika tidak sesuai ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu akan tiba. Sesuai hadis rasulullah,”  ujar Erizal.

Sementara fraksi Partai Demokrat dan Golkar menyoroti rencana penggabungan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Damkar). Kedua fraksi ini, meminta agar Satpol PP dan Damkar tetap terpisah satu sama lain.

“Satpol PP dan Damkar tetap dipisah. Urusan Damkar digabung ke Dinas sosial. Sementara Satpol PP tetap berdiri sendiri seperti sedia kala,” ujar juru bicara kedua partai, Yunelda Asra (Demokrat) dan Suci Yulia (Golkar)

Sejumlah fraksi di DPRD, juga menyoroti agar pelayanan dimasing-masing SKPD dapat lebih dimaksimalkan dalam hal pelayanan kepada masyarakat banyak.  “Permasalahan itu agar dapat ditindaklanjuti demi kemajuan kabupaten Pasaman. SKPD, khsusnya yang menyangkut pelayanan publik agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Usai mendengar pandangan akhir fraksi, Ketua DPRD Yasri menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut diskor sampai, Selasa (25/10) besok, untuk mendengarkan jawaban bupati Pasaman sekaligus penandatanganan ranperda SOPD ditetapkan menjadi perda.  “Rapat kita skor sampai besok. Dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Pasaman. Setelah itu akan dilakukan penandatanganan MoU perda SOPD,” ujar Ketua DPRD Yasri. (h/yud)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]