KASUS REKANAN GUGAT BUPATI LIMAPULUH KOTA

Anggaran Belum Jelas, Proyek Tetap Dikerjakan


Selasa, 25 Oktober 2016 - 02:08:16 WIB

LIMAPULUH KOTA, HA­LUAN — Tidak diba­yar­kan­nya dana proyek yang telah dikerjakan oleh be­berapa rekanan pada 2015 lalu, sam­pai saat ini masih jadi po­lemik antara Pemkab Lima­puluh Kota dengan sejumlah rekanan. Pemkab Limapuluh Kota enggan membayarkan proyek ter­sebut. Sedangkan pihak rekanan mendesak su­paya segera dibayarkan.

 Bahkan persoalan ter­sebut sudah sampai ke Pe­ngadilan Negeri dengan di­du­gatnya Bupati Li­ma­puluh Kota karena tidak mem­ba­yarkan proyek yang ber­sumber dari Dana Bantuan Khusus APBD Pro­vinsi Sum­bar 2015.

Persoalan yang belum ada titik terangnya itu, tu­rut mem­buat mantan Pelak­sana Harian (Plh) Bupati Yendri Thomas angkat bi­cara. Menurut Yendri, ada kejanggalan dalam anggaran proyek tersebut, sehingga Dinas Pendapatan dan Pe­nge­lolaan Aset Daerah me­no­lak untuk memba­yarkan­nya.

“Anggarannya belum je­las, tetapi Dinas PU sudah me­nerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK). Padahal saat itu, Dana Bantuan Khusus APBD Sum­bar 2015 masih di Pem­prov. Bahkan, saya sebagai Plh Bu­pati saat itu belum me­nerima surat dari Pem­prov soal anggaran. Tetapi Dinas PU memberikan pe­kerjaan ke reka­nan,” ucap Yendri Tomas.

Yendri Tomas yang saat ini menjabat sebagai Se­kretaris Daerah Kabupaten Lima­puluh Kota itu men­jelaskan, dirinya baru me­nge­tahui ada­nya Dana Ban­tuan Khu­sus ter­sebut pada minggu kedua De­sember 2015.

Karena itu, mengingat singkatnya waktu sampai akhir tahun, sehingga Dana Bantuan Khusus APBD Sum­bar 2015 tidak efektif dimanfaatkan di tahun itu juga. Akhirnya Plh. Bupati Li­mapuluh Kota me­ner­bitkan surat pemberi­ta­huan nomor 900/2623/DPPKAD/2015 dan surat pernyataan nomor 900/2558/DPPKAD/2015 terhadap pelaksanaan kegiatan dari Dana Bantuan Khusus APBD Sumbar 2015 untuk dikerjakan pada ta­hun 2016.

“Karena waktu yang be­gitu singkat, sehingga tidak efektif rasanya dana Pem­prov Sumbar di­manfaatkan pada tahun itu juga. Se­hing­ga dilakukan pada tahun 2016,” ucap Yendri Tomas.

Sedangkan, Dinas PU Ka­bupaten Limapuluh Kota jauh-jauh hari sudah me­ner­bitkan Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja untuk kegiatan Dana Bantuan Khu­sus APBD Sum­bar pada awal Desember 2015.

“Kita saja belum me­nge­tahui secara resmi ke­beradaan anggaran itu, tetapi dinas PU malah lebih dahulu mem­bagikan proyek ke re­kanan dari anggaran ter­sebut,” ucap Sekda lagi.

Sebelum akhir Desember 2015, seluruh proyek dari Dana Bantuan Khusus APBD Sum­bar 2015 selesai diker­jakan oleh rekanan. Terdapat se­banyak 19 paket pekerjaan pembangunan jalan ling­kung yang dikerjakan oleh 13 reka­nan dengan anggaran men­capai Rp3 miliar lebih. Ketika PU mengajukan Su­rat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ke DPPKAD, pihak DPPKAD menolak surat ter­sebut.

Penolakan DPPKAD itu, berdasarkan surat bu­pa­ti no­mor 900/2623/DPPKAD/2015 dan surat nomor 900/2558/DPPKAD/2015 ter­ha­dap  pe­laksanaan kegiatan dari Dana Bantuan Khu­sus APBD Sumbar 2015 yang di­kerjakan pada 2016 ini.

“SPM-LS Dari Dinas PU kita tolak dan SP2D tidak kita terbitkan. Karena sudah ada surat dari bupati se­hingga kita tidak berani menerbitkan SP2D untuk pe­n­cairan dana proyek ter­sebut,” ucap Yu­liasman Se­kretaris DPPKAD Lima­pu­luh Kota. (h/ddg)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]