URUTAN KETIGA KEKERASAN PEREMPUAN

Sumbar Catatkan 1.420 Kasus KTP


Selasa, 25 Oktober 2016 - 02:09:04 WIB

PADANG, HALUAN — Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ketiga dalam kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), setelah Provinsi DKI Jakarta dengan 1.991 kasus dan Provinsi NTB dengan 1.424 kasus. Sumbar sendiri mencatatkan jumlah kasus KTP sebanyak 1.420 kasus.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Endarmy me­nga­ta­kan, informasi dari Kon­sultan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) RI ini tidak bisa dianggap se­pele. “Ini sudah sangat meng­khawatirkan sekali. Harus ada langkah-langkah cepta untuk menanganinya,” ucap En­dar­my saat ditemui Haluan di ruangannya, Senin (24/10).

Disebut Endarmy, selain penanganan cepat oleh pihak terkait, pencegahan juga harus dilakukan.

Ia memaparkan, salah satu hal yang bisa jadi pemicu kekerasan adalah kecen­de­rungan perempuan yang ter­kesan lemah di ling­ku­ngan­nya. Ini juga disebabkan ka­rena ketergantungan yang tinggi dari perempuan kepada pihak di luar dirinya sendiri.

“Ketergantungan itu akan membuat perempuan sulit me­lakukan perlawanan saat ia diperlakukan tak wajar oleh lingkungannya,” ujar En­dar­my.

Untuk menekan tingginya angka kekerasan kepada pe­rem­puan, ia mengimbau pada pihak terkait yang salah sa­tunya Badan Pemberdayaan Perem­puan dan Keluarga Be­ren­cana (BPPr & KB) Provinsi Sumbar, agar menciptakan program yang bisa membuat perempuan menjadi lebih berdaya saing, produktif, serta tidak ketergantungan pada orang lain.

“Saat perempuan sudah terampil dan produktif, saya yakin angka kekerasan ini bisa ditekan seminimal mungkin,” pungkas Endarmy.

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Hanura, Armati, setuju jika semua elemen masyarakat tidak berpangku tangan melihat tingginya angka KTP. Soal anggaran, Armiati menyebut jika ang­garan yang dialokasikan un­tuk BPPr&KB sebagai salah satu pihak yang menangani permasalahan perempuan, terbilang sangat minim.

Tahun 2015 lalu angkanya adalah sekitar Rp6 miliar. Tahun 2016 angka itu turun menjadi sekitar Rp4 miliar lebih. Sementara untuk p­e­ngajuan anggaran tahun 2017 yang sudah mulai disusun, anggaran hanya berada di kisaran Rp2 miliar lebih. “Yang mengajukan anggaran ke DPRD adalah TAPD. Pe­nurunan anggaran bisa ter­jadi karena faktor efisiensi atau karena pertimbangan lain­nya,” katanya.

86 Kasus di 2016

Dilain pihak, Direktur LSM Nurani Perempuan-Wo­man Crisis Centre (WCC), Yefri Heriani menuturkan se­pan­jang tahun 2016 ini LSM Nurani Perempuan menerima laporan sebanyak 86 kasus kekerasan perempuan telah terjadi di Sumbar. Kasus d­i­laporkan oleh korban ataupun keluarga korban.

Beberapa faktor pemicu kekerasan terhadap pe­rem­puan di antaranya kemiskinan, pen­didikan, akses informasi, miras, narkoba dan faktor teknologi. “Akar dari KTP ini adalah, relasi kuasa yang timpang yang mem­bangun cara pandang tentang diri perempuan dan laki-laki, serta peran sosialnya pada sistem masyarakat. Dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa di­banding perempuan,” ulas Yefri.

Menangani kekerasan ter­hadap perempuan, menurut dia, pemerintah daerah harus memastikan anggaran tersedia dengan cukup sampai pada tahap pemulihan korban. Ini karena, tujuan akhir dari pe­nanganan korban adalah mem­bawa perempuan korban men­jadi berdaya dan siap meng­hadapi kehidupan baru di depan.

“Semua itu tentu mem­butuhkan anggaran yang me­madai tentunya. Kita berharap ini bisa mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” harap Yefri. (h/len)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM