PEMINDAHAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI

Wagub Minta Data ASN Disegerakan


Selasa, 25 Oktober 2016 - 02:24:04 WIB
Wagub Minta Data ASN Disegerakan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.

PADANG, HALUAN —Wa­kil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meminta kabupaten/kota segera menyelesaikan data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kewenangannnya ditarik ke provinsi. Pasalnya, data ASN ini berkaitan de­ngan gaji ASN tersebut, sete­lah pemberlakuan pemin­dahan kewenangan tersebut mulai 2017.

Menurut Nasrul, pemin­dahan kewenangan dari ka­bu­paten kota ke provinsi harus terdata dengan leng­kap, tanpa terkecuali data ASN yang akan menjadi kewenangan provinsi nan­tinya. Data ini berkaitan dengan gaji ASN di tahun 2017. Data proses pelimpa­han kewenangan personel, Pendanaan, Sarana dan Pras­arana serta Dokumen (P3D) yang ditarik ke provinsi harus dituntaskan segera agar tidak menyangkut kinerja lainnya.

“Jangan sampai bupati/wali­kota berpikir penarikan kewe­nangan ini merugikan mereka. Ini malah menguntungkan. Mulai 1 Januari 2017 semuanya harus jalan. Untuk itu perlu disegerakan penyelesaikan kewenangan ter­sebut,” ujarnya, Senin (24/10).

Diketahui, ada beberapa kewe­nangan yang ditarik ke provinsi salah satunya terkait kelautan dan perikanan. Jika ditambah dengan seribu ASN di dinas perikanan dan kelautan yang sebelumnya di kabupaten/kota, maka ada 22 ribu pegawai yang  gajinya dibayarkan oleh provinsi nantinya. Sesuai Undang-undang Nomor 23  tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae­rah, sejumlah kewenangan yang semula berada pada kabupaten dan kota ditarik ke provinsi. Penarikan itu bersamaan dengan pemindahan penganggaran yang berasal dari APBN (DAK/DAU) dari semula ke APBD kabupaten dan kota ke APBD provinsi.

“Untuk kebutuhan pemba­yaran gaji sekitar 1,4 triliun, sedangkan anggaran yang ada 1,2 triliun. Kalau DAU untuk gaji pegawai yang sebelumnya berada di kabupaten/kota ini juga ikut dipindahkan ke provinsi, baru bisa pembangunan dilakukan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ka­bu­paten Kepulauan Mentawai masih belum menyerahkan P3D pengalihan aset Kabupaten Kepu­lauan Mentawai urusan Pen­didikan Menengah (Dikmen) ke provinsi.  

Pemprov juga memberikan batas waktu hingga akhir Oktober untuk Mentawai menperbaiki dan melaporkan jumlah asetnya, kare­na kalau daerah tidak melaporkan jumlah asetnya ke provinsi maka konsekuensinya tidak akan ada biaya pemeliharaan untuk asetnya. “Memang konsekuensinya tidak ada, namun tanggung sendiri jika tidak dilaporkan tentu tidak akan ada biaya perawatan asetnya,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae­rah yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, kabupaten dan kota harus menyerahkan personel, sarana prasarana serta dokumen (P2D) pada provinsi paling lambat 2 Oktober 2016. Namun, pemprov sudah membe­rikan kelonggaran waktu hingga 30 Oktober 2016 untuk dua daerah tersebut menyampaikan pada provinsi. (h/rin)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM