MKW MAKHBOET KALAH DI PENGADILAN TINGGI

Pemko Padang Minta Buka Blokir Sertifikat Tanah


Selasa, 25 Oktober 2016 - 02:24:38 WIB
Pemko Padang Minta Buka Blokir Sertifikat Tanah Kasus tanah di Padang

PADANG, HA­LUAN – Pe­me­rintah Kota Padang me­min­ta Badan Per­tanahan Na­sional (BPN) Wilayah Pa­dang un­tuk mem­buka blo­kir sertifikat tanah di empat kelurahan yang disengketakan Lehar, Mamak Kepala Waris (MKW) Mak­boet.

 

Permintaan itu didasarkan atas dimenang­kannya pihak tergugat (BPN, UBH, SPBE dan Gajah Motor) oleh Pengadilan Tinggi Padang, 27 September 2016 lalu, dalam perkara sengketa tanah kaum Makboet di Koto Tangah, Padang.

 

“Putusan dari Pengadilan Tinggi ini dirasa sudah bisa menjadi acuan BPN agar pereko­nomian dan pembangunan di daerah bersengketa ini bisa berja­lan normal lagi,” kata Kepala Bagian Pertanahan Pemko Pa­dang, Imral Fauzi kepada Haluan, Senin (24/10) di ruang kerjanya.

 

Seperti diketahui, dalam seng­keta tanah ini, MKW Kaum Makboet, Lehar yang sebelumnya menggugat BPN Wilayah Padang untuk membatalkan sertifikat tanah UBH, SPBE dan Honda Gajah Motor yang terletak di Aie Pacah, Koto Tangah.

 

Namun, dalam persoalan yang sama ini, ribuan sertifikat rumah, tanah dan bangunan yang berada dalam areal sengketa yang diklaim kaum Makboet juga tinggal menunggu waktu untuk disengketakan.

 

Menurut Imral Fauzi, dengan menangnya di Pengadilan Ting­gi, sudah membuktikan gugatan MKW Kaum Makboet, Lehar atas tanah yang diklaim itu tidak benar, termasuk ribuan sertifikat tanah lain yang juga digugat oleh MKW kaum Makboet.

 

“BPN harusnya bisa menelaah. Jika sudah menang di Pengadilan Tinggi untuk persoalan sertifikat UBH, SPBE dan Honda Gajah Motor di By Pass, Aie Pacah, Koto Tangah ini, berarti yang lain juga tidak bisa dibatalkan serti­fikat­nya.

 

Pasalnya dalam putusan Pengadilan Tinggi, Lehar tidak berhak atas lahan yang disengke­takan dan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perka­ra. Jadi Putusan dari Pengadilan Negeri itu hanya sebagai petun­juk. Bukan pegangan atau pon­dasi,” kata Imral.

 

Atas dasar ini, Imral meminta agar BPN untuk mencabut pem­blokiran tanah di empat kelurahan ini. Jika ingin memblokir, akan lebih arif BPN memblokirnya disaat sertifikat tanah tersebut sudah mulai disidangkan.

 

“Sekarang ini yang disi­dang­kan cuma UBH, SPBE dan Honda Gajah Motor. Sedangkan ser­tifikat masyarakat lain yang jum­lah ribuan itu belum. Jadi kenapa harus diblokir segala. Walaupun ada aturan untuk memblokir sertifikat tanah jika ada perkara, namun akan lebih arif jika blokir itu pada saat proses sidang ber­jalan,” katanya.

 

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]