Guru Besar Unand Jadi Saksi Meringankan Bos Gula

'Perlu Pertimbangan Lain Sebelum Masuk ke Ranah Pidana'


Rabu, 26 Oktober 2016 - 11:29:24 WIB
'Perlu Pertimbangan Lain Sebelum Masuk ke Ranah Pidana' SIDANG BOS GULA : Guru besar hukum pidana Universitas Andalas (Unand), Profesor Elwi Danil, memberi keterangan sebagai saksi a de charge sekaligus ahli, dalam sidang lanjutan peredaran gula tanpa label SNI yang menyeret terdakwa Xaveriandy Sutanto ke meja hijau, Selasa (25/10). Ishaq

PADANG, HALUAN – Guru besar Hukum Pidana Universitas Andalas (Unand) Profesor Elwi Danil menjadi saksi yang meringankan (a de charge) sekaligus ahli, dalam sidang lanjutan dugaan peredaran gula tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI), yang menjerat bos gula Xaveriandy Sutanto sebagai terdakwa.

 

Selain Elwi Danil, pengajar hukum pidana asal Unand lainnya, Lucky Raspati, juga didapuk sebagai ahli dari pihak terdakwa.

 

Dalam keterangannya di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Padang, Selasa (25/10), Elwi Danil menilai, selain melihat aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-Undang (UU) perdagangan, perlu pula dilihat berbagai aspek dalam tataran praktek peredaran suatu barang, termasuk hal-hal yang mendasari seseorang mengedarkan suatu barang, sebagaimana terdakwa mengedarkan gula kemasan yang diduga tanpa label SNI.

 

Menurutnya, aspek praktek bisa dipertimbangkan untuk menilai apakah terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Setelah itu, baru diputuskan apakah pantas atau tidak kasus tersebut di bawa ke ranah hukum pidana.

 

“Berdasarkan berkas-berkas yang saya baca dari penasihat hukum (PH), diterangkan bahwa salah satu alasan pengedaran gula ini adalah untuk operasi pasar. Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyambut Ramadan dan Idulfitri. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini rasanya perlu digali lebih dalam, dan bisa saja menyatakan terdakwa tidak bermaksud melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Elwi.

 

Elwi menilai, pelanggaran atas Pasal 113 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, serta Peraturan Menteri Pertanian No.68 Tahun 2013 tentang pemberlakuan SNI pada gula kristal putih (GKP), yang digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menuntut terdakwa, bisa lebih dulu diproses dengan sanksi administrasi sebelum dibawa ke ranah pidana.

 

“Dalam pasal ini, memang ditekankan unsur kesengajaan, bukan kelalaian. Selain pertimbangan pada tataran praktek, perlu dilihat pula sejauh mana sanksi administrasi diberikan kepada pelaku. Apa sebelumnya sudah ada sanksi administrasi seperti pencabutan izin usaha atau yang lain-lainnya. Jika memang sanksi seperti itu telah diberikan sebelumnya, dan tidak diindahkan, maka memang pantas di bawa ke ranah pidana,” ucapnya.

Selain itu, untuk menilai niat seseorang melakukan tindak kejahatan sehingga pantas di bawa ke ranah pidana, menurut Elwi, hal itu tergantung sikap batin orang itu sendiri. Namun, itu semua kembali pada proses peradilan yang mesti pula menghasilkan keputusan yang menggambarkan adanya kepatutan hukum.

 

“Kejahatan itu dinilai dari sikap batin. Mengambil contoh pada kasus ini, apakah upaya mengedarkan gula ini tanpa label SNI akan menghasilkan keuntungan lebih besar, ataukah mengurus SNI-nya akan mengurangi keuntungan. Jika memang itu yang menjadi dasar pelaku, maka itu patut disebut niat jahat, dan hukum pidana bisa memosisikan diri di sini. Dan karena kasus ini menyangkut aturan-aturan yang melewati tahap sosialisasi, maka perlu pula diintegrasikan dengan bagaimana sosialisasi itu berjalan,” jelasnya lagi.

 

Elwi Danil menyimpulkan, bagaimanapun UU tetap harus dihormati, namun tataran praktek yang menyebabkan UU dilanggar juga perlu dilihat. Oleh karena itu fakta-fakta selama pemeriksaan, seyogyanya juga perlu diketengahkan sebagai bahan pertimbangan. Fakta ini bisa merekontruksi ada atau tidaknya niat jahat dari pelaku.

 

“Hukum jangan dilihat hanya undang undang, itu hanya sebagian kecil saja. Jangan gunakan undang-undang seperti mengenakan kacamata kuda, melainkan perlu dilihat pula di tataran prakteknya,” pungkasnya.

 

Kemudian, saat Defika Yufiandra dan Desmon selaku pengacara terdakwa menanyakan pendapat Elwi Danil terkait surat dari Pemerintah Provinsi Sumbar kepada CV Rimbun Padi Berjaya tertanggal 9 juli 2016, yang berisi imbauan untuk melakukan operasi pasar, serta surat dari Sekjend di Kemendag RI kepada Polda Sumbar yang berisi penjelasan dan permintaan pelepasan gula-gula yang disita oleh Polda Sumbar.

 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM