Polri-BPOM Kerja Sama Pengawasan Makanan & Obat


Kamis, 27 Oktober 2016 - 01:01:49 WIB

JAKARTA, HALUAN—Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito, menandatangani nota kesepahaman mengenai kerja sama pengawasan makanan berbahaya dan obat-obatan palsu.

“Baru saja kami tanda tangani pedoman kerja nota kesepahaman antara Kepala BPOM dengan Kapolri. Kami buat pedoman kerja yang lebih nyata dan jelas,” ujar Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/10).

Menurutnya, kerja sama tersebut penting untuk mencegah terulangnya kasus vaksin dan obat palsu di Banten beberapa waktu lalu. “Ini (pengungkapan kasus makanan dan obat) serius dan penting karena menyangkut kesehatan masyarakat,” katanya.

Tito mengatakan, BPOM tidak perlu melayangkan surat atau melapor kepada kepolisian apabila diperlukan penin­dakan cepat tindak pidana pelanggaran obat dan makanan. Prinsipnya, penyidik memiliki kewenangan-kewenangan, langkah-langkah awal, sampai kepada pemberkasan.

“Jadi, kalau memang ditemukan oleh PNS BPOM, dan itu dibutuhkan kecepatan, tidak masalah teman-teman BPOM bergerak duluan,” katanya.

Kendati demikian, Tito mengimbau agar BPOM selalu berkoordinasi dengan kepolisian. Ia menegaskan jika diperlukan tindakan cepat maka dapat berkomunikasi langsung dengan Dir Krimsus Polda setempat saat hendak melakukan penindakan.

“Tapi kalau teman-teman PNS (BPOM) bergerak, kemudian melakukan tindakan, setelah itu disokong oleh Polda juga tidak masalah. Masalah surat menyurat, saya kira bisa disusulkan,” ucapnya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan konferensi video dengan para kapolda dan kepala BPOM provinsi. Dalam perbincangan tersebut, Kapolri meminta para kapolda membentuk Satgas Gabungan untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Sementara Kepala BPOM, Penny S Lukito menyambut baik dukungan Kapolri terhadap penguatan wewenang BPOM dalam pengawasan peredaran obat dan makanan.

“Kami berterima kasih adanya dukungan dari Kapolri untuk penguatan (wewenang) BPOM. Pelaksanaan kesepakatan ini juga disaksikan rekan-rekan kepala balai di wilayahnya masing-masing,” tuturnya.

Pihaknya berharap nota kesepahaman tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Kepala Balai POM di daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan di wilayahnya masing-masing.

“Negara hadir, BPOM hadir untuk menegakkan hukum atas kejahatan obat dan makanan yang mengancam kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Penny merinci, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi tukar-menukar data dan informasi terkait perkara dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan yang ditangani oleh PPNS BPOM dan penyidik Polri.

“Memperkuat koordinasi PPNS BPOM dengan penyidik Polri dalam target operasi, penegakkan hukum dalam pelanggaran di bidang obat, makanan ilegal dan dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan serta peningkatan kemampuan SDM penyidik Polri maupun PPNS BPOM di bidang tugasnya masing-masing,” ucapnya. (h/okz)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM