Realisasi APBD Sumbar Rp2,7 Triliun


Kamis, 27 Oktober 2016 - 02:16:29 WIB

PADANG, HALUAN — Rea­­lisasi Anggaran Pen­da­patan Belanja Daerah (APBD) Sumbar 2016 secara umum telah mencapai Rp2,7 triliun, meskipun lebih tinggi dari nasional namun realisasi fisik masih di bawah target yang ditetapkan provinsi yaitu 68 persen.

Kepala Biro Pem­ba­ngu­nan dan Kerjasama Rantau M. Yani mengatakan, untuk pekerjaan fisik saat ini masih berjalan.

Ia juga memperkirakan akan selesai pada November atau Desember, karena itu angka realisasi biasanya baru akan maksimal pada triwulan IV.

Ia juga mengatakan, mes­kipun tersangkut dengan pe­motongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Ke­men­trian Keuangan namun se­rapan APBD Sumbar, tri­wulan III tahun 2016 masih diatas nasional.

Ia menjelaskan, serapan APBD untuk keuangan men­capai 57,65 persen diatas na­si­onal 44,2 persen, se­dang­kan untuk fisik 67,04 persen juga di atas nasional 51,4 persen. “Secara umum ken­dala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran ini, terlambatnya penetapan pe­nguasa anggaran dan kuasa pengguna anggaran pada awal tahun. Saat itu, gubernur Sumbar dijabat Reydonnyzar Moenek yang sebagai Pen­jabat (Pj),” ujarnya, Rabu (26/10).

Selain itu, pemotongan DAU juga berpengaruh ter­hadap serapan anggaran ka­rena masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ragu untuk me­lak­san­akan kegiatan. “Persoalan keengganan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi PA dan Pejabat Pembuat Ko­mit­men (PPK) karena takut tersangkut kasus hukum juga menjadi persoalan tersendiri dalam penyerapan anggaran ini. Dalam realisasi fisik, pembebasan lahan juga men­jadi kendala yang belum teratasi. Ke depan, mungkin, dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan harus selesai sebelum kegiatan dimulai agar tidak menjadi persoalan,” ungkapnya.

Realisasi tertinggi dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan serapan keuangan 74,11 persen dan fisik 79,60 persen. “Secara nominal Dinas Tenaga Kerja dan Trans­migrasi telah me­realisasikan Rp26,7 miliar dari anggaran Rp35,06 mi­liar,” ujarnya.

 Sementara itu, Biro Bina Sosial Sekretariat Provinsi Sumbar menjadi SKPD te­ren­dah dalam realisasi APBD 2016 triwulan III yaitu ke­uangan 28,98 persen dan fisik 40 persen. Namun, ia menegaskan rendahnya se­rapan anggaran di Biro Bina Sosial itu bukan disebabkan rendahnya kinerja tetapi karena sebagian besar ang­garan terserap untuk pem­bangunan Masjid Raya Sum­bar, sedangkan pekerjaan hingga saat ini masih be­r­jalan. “Anggaran terbesar biro itu sebesar Rp20 miliar untuk Masjid Raya Sumbar. Sekarang pekerjaannya masih berjalan,” ujarnya. (h/rin)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]