Kolam Renang Senilai Rp1,9 M Sisakan Persoalan Hukum


Jumat, 28 Oktober 2016 - 00:39:49 WIB
Kolam Renang Senilai Rp1,9 M Sisakan Persoalan Hukum Kolam renang yang dibangun dengan dana Rp1,9 miliar oleh DPORKP Kota Solok di kawasan wisata Pulau Belibis belum berfungsi. Pasalnya, proyek pembangunan kolam renang ini dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri Solok. (ALFIAN)

SOLOK, HALUAN — Pem­bangunan kolam renang oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebu­dayaan Parawisata (DPORKP) Kota Solok di kawasan Pulau Belibis ternyata tidak ber­manfaat sama sekali. Meski sudah lebih dari setahun diba­ngun, sampai saat ini kolam renang tersebut belum juga dimanfaatkan.

Kalangan masyarakat di Kota Solok selalu mem­perta­nyakan tentang keberadaan kolam renang yang dibiayai dari APBD Kota Solok 2015 senilai Rp1,9 miliar. Pada hal dengan keberadaan kolam renang di objek wisata Pulau Belibis ini, bisa menambah kegairahan orang yang datang karena selain menikmati segarnya udara juga bisa mandi-mandi di kolam renang.

Pada saat uji coba sebe­lumnya, kolam renang itu sudah dimanfaatkan oleh pelajar untuk mandi-mandi dan latihan re­nang. Namun entah bagaimana, hanya bertahan 2 bulan saja. Kolam renang itu kembali diko­songkan oleh DPOKP tanpa alasan yang jelas. Dengan dike­ringkannya air kolam itu mem­buat pelajar kecewa karena tidak ada lagi fasilitas untuk latihan renang baginya.

Kepala DPORKP Kota So­lok, Dusral, saat Haluan men­coba mengkonfirmasi ternyata sedang tidak berada di tempat. Dari sumber Haluan pada dinas itu, diketahui kalau kolam re­nang itu untuk sementara diko­songkan airnya lantaran ada persoalan antara pemborong, DPORKP dan Kejaksaan.

“Duduk perkaranya, saat akan dilakukan serah terima antara rekanan CV R E dengan DPORKP, dilakukan penelitian lapangan melalui tim PHO. Dalam kajian analisa tim yang beranggotakan Dinas PU, Ins­pektorat dan DPORKP, ternyata bobot pekerjaan baru 80 %. Artinya masih ada20 % lagi paket kegiatan yang harus dise­lesaikan,” sebut sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu.

Karena masih ada tersisa kegiatan yang harus dikerjakan, tim PHO belum mau menerima pekerjaan. Sementara CV RE masih bersikeras pekerjaannya sudah selesai dan meminta uang 100 %. “Sempat terjadi kega­duhan antara tim dengan reka­nan. Rupanya persoalan yang membelit rekanan dan DP­ORKP diketahui oleh Kejak­saan Negeri Solok,” tambah sumber Haluan ini lagi.

Tim Kejaksaan turun ke lapangan dan melakukan pe­meriksaan, beberapa lantai yang terbuat dari keramik dibongkar untuk meng cek kondisi ba­ngunan, begitu juga paket kegi­atan lainnya dipersoalkan. Dari hasil pengecekan lapangan, Kejaksaan memanggil rekanan dan Kepala DPOKP Dusral serta Sekretarisnya, Agusmil, pengawas dan konsultan penga­was untuk diminta keterangan. Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut tentang proses kolam renang itu dari kejaksaan Negeri Solok, apakah memang ada penyimpangan atau tidak.

Karena belum adanya keje­lasan dari Kejaksaan Negeri Solok, kolam renang itu belum bisa difungsikan karena masih dalam tahap penyelidikan. “Jika difungsikan nantinya bisa me­nimbulkan persoalan baru, makanya dibiarkan saja dulu,” beber sumber tadi,

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Solok yang dihubungi Haluan, Rabu (26/10) tidak berada di tempat. Sumber Haluan di Kejaksaan Negeri Solok mem­benarkan kalau pembangunan kolam renang pada DPORKP dalam penyelidikan timnya. Kasus itu masih dalam tahapan penyelidikan (lidik) jadi belum bisa diungkapkan. (h/alf)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]