Data Penting Merespon Hak Politik Rakyat


Jumat, 28 Oktober 2016 - 00:53:03 WIB
Data Penting Merespon Hak Politik Rakyat Ilustrasi.

Salah satu subtansi paling progresif dalam meraih kekuasaan di jabatan politik adalah data. Dengan data yang diperoleh, setiap orang mampu memetakan kekuatan untuk menyusun strategi meraih kemenangan. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang dan sifat-sifatnya.

Webster, seorang ahli da­lam buku bertajuk New World Dictionary mengatakan, data merupakan things known or assumed, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui dan merupakan fakta yang sudah diketahui dan telah terjadi yang diperoleh dari observasi suatu objek tertentu. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebe­narannya (reliable).

Pada Pemilu tahun 2009 silam, masalah daftar pemilih dianggap sebagian  kalangan tokoh politik masih menyi­sakan trauma politik yang syarat dengan masalah. Ter­utama menyoal proses daftar pemilih yang disajikan KPU menyulut berbagai kecurigaan mereka. Finalnya, punggawa partai politik beramai-ramai memprotes hasil Pemilu 2009 tersebut dan berujung lahirnya berbagai gugatan yang masuk ke ranah hukum. Bahkan fakta saat itu, DPR lantas mem­bentuk Pansus Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Mereka yang tak menerima hasil perolehan suara kemu­dian beramai-ramai mem­per­ta­nyakan elegansi kualitas pro­duk pemilu yang diha­silkan KPU. Pertanyaannya adalah, apakah setiap kesalahan harus ditimpakan ke KPU? Jawa­bannya bisa ia bisa tidak. Dengan demikian, penerapan e-KTP secara konsisten harus dijalankan sebagai pegangan dalam pemutakhirkan data pemilih faktual.

Bila data dan daftar pemi­lih tak dikelola secara massif untuk mendapatkan Daftar Pemilih berkualitas, maka bisa dibayangkan  munculnya ang­gapan pemilu tak akan ber­kualitas jika daftar pemilihnya juga tak berkualitas dan akurat. KPU harus mampu men­sing­kro­nisasi Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) Kementerian Dalam Negeri yang di coklit secara faktual. Hasil prosesnya di­publikasikan secara terbuka ke publik berupa Daftar Pemilih Sementara (DPS-DPSHP) hing­ga Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil faktual inilah yang jadi catatan untuk meleng­ka­pi hak rak­yat menggunakan hak pilihnya.

Kinerja KPU pada pemilu 2014 dan Pilkada Serentak ta­hun 2015 jauh lebih baik ka­rena  prosesnya telah diper­bai­ki, didukung inovasi dan tek­nologi informasi yang me­me­nu­hi harapan publik, na­mun per­taruhan data akurat untuk memberikan hak poli­tik ma­sya­rakat perlu diper­ta­hankan. Gambarannya, pada pemilu 2014 dilakukan tam­bahan tahapan proses pemu­ta­­khiran daftar pemilih me­nam­­pilkan Daftar Pemilih Khu­­sus (DPK) serta Daftar Pe­milih Khusus Tambahan (DPKtb) yang tidak ada pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan hak warga dalam memilih.

Kepada partai politik, dan pemilih (voters), hendaknya mampu mencerna setiap infor­masi yang berkaitan dengan data dan daftar pemilih, meli­puti nama, umur/tanggal lahir, sta­tus kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat (by name by address) dan tak te­rekam ganda. Daftar pemilih di­susun berdasarkan informasi ter­akhir mengenai pemilih, me­liputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status te­lah/pernah kawin, status pe­kerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemu­ngutan suara, dan me­ning­gal.

Tersajinya daftar pemilih yang baik pada pemilu 2014 dan pemilihan serentak tahun 2015 masih menyisakan peker­ja­an rumah untuk membenahi daftar pemilih yang akan digunakan pada Pilkada se­ren­tak 2017, 2018 dan pemilu tahun 2019. KPU masih mene­mui beberapa persoalan daftar pemilih yang sudah mening­gal meninggal namanya mun­cul kembali dalam Daftar Pe­milih Tetap (DPT), bahkan masih ditemukannya pemilih dibawah umur, pemilih yang belum terdaftar, dan pemilih yang tidak didukung keleng­kapan status kepen­du­ku­kan­nya seperti Nomor Induk Ke­pen­dudukan (NIK). Begitu juga dengan penulisan nama dan jenis kelamin yang salah. Bahkan masih ditemukannya pemilih yang sudah jadi ang­gota TNI dan Polri namun masih terdaftar sebagai pemi­lih, dan sebaliknya ada ang­gota TNI dan Polri sudah pensiun belum terdaftarkan sebagai pemilih.

Diakui, saat ini KPU me­re­gulasi berbagai kebi­jakannya tentang data pemilih sebagai jawaban untuk mem­peroleh data yang akuntabel melalui program pemu­ta­khi­ran data pemilih berke­lan­jutan. Pro­gram ini bertujuan untuk memutakhirkan data pemilih hasil pemilu terakhir yang dilakukan dengan peng­im­putan Data Pemilih Tetap Tambahan (DPT-b2) kedalam aplikasi Sistim Data Pemilih (SIDALIH), dan pergerakan kependudukan terkait data pemilih pindah domisili dan pemilih potensial usia 17 tahun serta penginputan data informasi pemilih yang me­ninggal dunia. 

Pada hakekatnya, datar pemilih merupakan isu yang sangat penting dalam penye­lenggaraan setiap pesta demo­krasi di Indonesia, bahkan di dunia lain data pemilih tak dapat dikesampingkan. Untuk itulah langkah KPU mela­kukan kegiatan pemutakhiran da­ta pemilih secara berke­si­nam­bungan patut di apresiasi, sebagai bentuk pemberian hak konstitusi warga Negara dalam menentukan pilihannya me­milih pemimpin mereka secara demokratis.

Untuk mendapatkan data pemilih yang akurat, KPU melakukan bekerjasama de­ngan para pihak seperti Ke­men­terian Dalam Negeri. Ker­ja­sama ini sangat penting me­reka lakukan karena dalam memutakhirkan data pemilih tentu harus berdasarkan do­main yang dimiliki peme­rin­tah dilihat dari sisi admi­nis­itrasi kependudukannya yang dikelola secara baik melalui sistim e-KTP yang basis data­nya terkoneksi secara online. Ternya sinergitas administrasi kependudukan ini berbanding lurus dengan keakuratan data pemilih yang disusun KPU melalui SIDALIH. 

Terobosan KPU bersama pemerintah ini harus ditin­daklanjuti disemua tingkat penyelenggara KPU. Karena sudah ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, tanggal 12-14 Oktober 2016 lalu antara Mendagri Tjahjo Kumolo dengan Ketua KPU Ju­ri Ardiantoro yang dihadiri Ke­tua Komisi II Dewan Per­wa­kilan Rakyat (DPR) RI, Rambe Kamarul Zaman dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kepen­du­du­kan dan Catatan Sipil (Duk­ca­pil) Kementerian Dalam Ne­geri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrullah. Salah­satu kese­pa­hamannya adalah terkait ten­tang pemanfaatan Nomor In­duk Kependudukan, Data Ke­pendudukan dan Kartu Tan­da Penduduk (KTP) Elek­tro­nik dalam lingkup tugas KPU.

Nota Kesepahaman ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mendukung KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Ke­pala Daerah dan  Wakil Ke­pala Daerah (pilkada) seca­ra serentak dan pemilihan umum selanjutnya. Pemerintah mene­gaskan Kemendagri mela­lui Dirjen ukcapil akan mela­ku­kan koordinasi dengan KPU untuk mendukung per­sia­pan tahapan-tahapan pemilihan, baik dari segi administrasi, kerjasama hingga ke persoalan teknis di lapangan. Dengan pemanfaatan data base kepen­dudukan dan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) akan mem­beri dampak positif dalam menjawab tantangan dan ken­dala berkaitan data pemilih yang selalu diributkan setiap pemilu ke pemilu dan pilkada.

Memperbaiki daftar pe­mi­­lih secara berkelanjutan sa­ngat­lah menjadi kebu­tuhan bagi KPU, salah satunya ba­gai­mana memperbaiki ma­naje­men proses pemu­ta­khi­ran daftar pemilih. Untuk di paha­mi, ada tiga pokok ba­gian pengelompokan dalam mana­jemen proses pemu­takhiran daftar pemilih, per­tama, sum­ber atau basis data, kedua, pen­cocokan dan pe­ne­li­tian (cok­lit), dan ketiga ada­lah SI­DA­LIH. Sebagai gambaran, ji­ka kita melihat kebelakan, un­tuk men­cer­ma­ti manajemen pemutakhiran daftar pemilih mulai  pemilu tahun 2004 dan 2009 hingga tahun 2014 serta dalam pil­kada serentak sejak tahun 2005 hingga tahun 2015, maka bisa diihat terja­dinya berbagai kelemahan pada manajeman proses coklit.

Pencocokan dan penelitian (Coklit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Petugas pendaftaran pemilih biasa di­singkat “Pantarlih” atau Pe­tu­gas Pemutakhiran Data Pe­milih disingkat “PPDP”. Me­re­ka melakukan aktifitas pen­dataan pemilih secara faktual, lang­sung dari rumah ke rumah un­tuk mencocokkan data pe­mi­lih yang sesungguhnya ada di­lapangan secara teliti dan rin­ci. Kegiatan coklit ini secara ad­ministratif dilakukan oleh pe­tugas coklit (Pantarlih atau PP­DP) fokus pada tiga bentuk yak­ni, memperbaiki, mencoret dan menambah data pemilih. Se­jak pemilu 2004 hingga pemilu 2014, petugas coklit di­lakukan oleh satu orang pe­tugas pada setiap satu TPS.

Sebagai pelaksana yang bertugas mencocokkan dan meneliti data pemilih ber­da­sarkan DP4 yang diserahkan Kemendagri ke KPU, patut diketahui bahwa petugas cok­lit dibentuk atau ditunjuk oleh Panitia Pemungutan S di ting­kat kelurahan/desa. Dalam be­kerja petugas coklit di­be­ri­kan perlengkapan alat tulis, daf­tar pemilih per TPS untuk di coklit, form pemilih baru untuk me­nulis bila ada pe­milih baru, surat tanda sudah terdaftar serta rumah pemilih ditempel stiker bila sudah terdaftar. Secara teknis kerja, petugas coklit memperbaiki dan mencoret data pemilih pa­da dokumen daftar pemilih yang telah diberikan. Do­ku­men daftar pemilih yang telah di coklit serta lembar form daftar pemilih baru diserahkan kepada PPS untuk kemudian diolah oleh PPS hingga KPU Kabupaten/Kota.

Rentang waktu pelak­sa­na­an kegiatan coklit dalam seja­rah pemilu orde reformasi dan pilkada beragam antara 30 hari hingga 70 hari. Coklit pada pemilu 2004 berlangsung selama 45 hari dari 1 Oktober hingga 15 November 2003, coklit pada pemilu 2009 ber­lang­sung selama 43 hari dari 7 Juni hingga 20 Juli 2008, dan coklit pada pemilu 2014 ber­langsung selama 70 hari dari 1 April hingga 09 Juni 2013. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 coklit berlangsung sela­ma 35 hari dari15 Juli hingga 19 Agustus 2015. Sedangkan untuk pemilihan kepala da­erah serentak tahun 2017, coklit akan berlangsung sela­ma 30 hari dari 8 September hingga 7 Oktober 2016.

Kepada pembaca budi­man, data pemilih sebagai ba­gian utama dari penye­leng­ga­ra­an pemilu dan pilkada se­ren­tak harus selalu dicermati, di­awasi dan kritisi bersama. Se­hingga akurasi data ter­sebut mampu memberikan legi­ti­masi tentang kualitas penye­leng­gara dan hasil pe­milu serta pilkada mendatang. Ayo !! cek datamu, apakah sudah ter­daf­tar? ***

 

INDRA YOSEF D
(Komisioner KPU Kota Sawahlunto)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 21 Juni 2019 - 22:50:23 WIB

    Inventarisasi dan Identifikasi Sebaran, Upaya Mewujudkan Rumah Gadang dalam Kesatuan Basis Data

    Inventarisasi dan Identifikasi Sebaran, Upaya Mewujudkan Rumah Gadang dalam Kesatuan Basis Data RUMAH Gadang, tidak hanya menjadi identitas masyarakat Minangkabau yang sarat akan makna dan filosofi, namun juga menjadi salah satu bentuk sumber daya budaya yang memiliki signifikansi; dari sisi arsitektur, teknis struktur,.
  • Rabu, 24 Agustus 2016 - 04:21:35 WIB

    Pemerintah Gali Utang Tutup Utang, Kasihan Generasi Mendatang

    Pemerintah Gali Utang Tutup Utang, Kasihan Generasi Mendatang Hingga saat ini, utang pemerintah terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Juli 2016 saja, total utang pemerintah pusat hingga saat ini mencapai Rp. 3.362,74 Triliun. Angka tersebut akan terus meningkat, karena .
  • Senin, 06 Juni 2016 - 03:05:17 WIB

    Selamat Datang Ramadan

    Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keutamaan bagi umat Islam kembali datang. Hari ini, merupakan hari pertama pelak­sa­naan bulan penuh berkah tersebut. Pe­merintah telah menetapkannya tadi malam..
  • Sabtu, 14 Mei 2016 - 04:58:49 WIB

    Bencana Ekologis Datang Lagi

    Bencana banjir dan longsor kem­bali me­landa sebagian wilayah Sumatra Ba­rat. Sungai Batang Ga­san di Gasan Ga­dang Kabupaten Padang Pariaman, sem­pat meluap Jumat petang. Pada waktu ham­pir bersamaan, sejumlah Korong .
  • Jumat, 18 Desember 2015 - 03:27:28 WIB
    Irdinansyah Tarmizi

    Eks Anggota DPRD 22 Tahun Pimpin Tanah Datar

    Eks Anggota DPRD 22 Tahun  Pimpin Tanah Datar Niat ingin menjadi dosen, namun terdampar dan sukses di dunia politik. Ya, karir Drs H Irdinansyah Tarmizi sebagai seorang dosen swasta di Universitas Muhammadiyah tidak abadi. Perputaran waktu membawanya untuk menekuni dunia.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]