SYAHIRAN SURATI KETUA KAN AUA KUNIANG

Tunggakan Jadi Temuan BPK, Kadisbun Lamban


Jumat, 28 Oktober 2016 - 00:57:28 WIB

PASBAR,HALUAN—Tak bayar setoran wajib,  Bupati Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Syahiran berikan surat teguran terhadap Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman Barat, Yulhendri Dt Putiah terkait tunggakan setoran kebun sawit yang menunggak dari tahun 2011 sampai 2016 sebesar Rp 543.000.000,.

“Mengingat hal tersebut yang mempengaruhi penilaian dan pemberian opini pelaporan keuangan Pemkab Pasbar oleh pemeriksa keuangan dan pe­meriksaan tahun 2016, maka kami minta saudara untuk se­gera melunasinya kekurangan tersebut ke kas daerah,” tulis Bupati Syahiran dalam surat bernomor 900/633/Dinbun/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016.

Seperti diketahui, bahwa piutang penjualan kebun Pemda itu adalah piutang yang ber­sumber dari pengelolaan kebun kelapa sawit oleh Pemkab Pasa­man Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Perkebunan, de­ngan Direktur CV MCN pada tanggal 19 juli 2007, dan per­janjian kerjasama antara bupati Pasaman Barat dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aua Kuniang kecamatan Pa­saman Barat pada tanggal 29 November 2010.

Sementara itu, laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Lapo­ran Keuangan Pemerintah Dae­rah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013 atas kepatuhan terhadap undang-undang no­mor 06.C/LHP/XVIII.PDG/05/2014 halaman 29-30, perihal piutang penjualan kebun Pem­kab Pasbar sebesar Rp 618 juta, berpotensi tidak tertagih. Se­hingga kondisi tersebut meng­akibatkan Pemkab Pasbar tidak dapat segera memanfaatkan dana sebesar Rp 618 juta se­bagai sumber pemasukan pen­dapatan daerah (PAD).

Kadisbun Lamban

Dalam laporan BPK itu, disebutkan, Kepala Dinas Per­kebunan (Kadisbun-red),  sela­ku pengguna anggaran tidak optimal dalam melaksanakan penagihan piutang  penjulan hasil kebun  kepada CV MCN dan saudara Yhd. Atas perma­salahan tersebut, kepala dinas Perkebunan Pemkab Pasbar, Alfitri Noven menyatakan bah­wa pada prinsipnya dinas per­kebunan  telah berkirim surat kepada CV MCM dan Sdr Yhd untuk menagih tunggakan, namum CV MCN dan Sdr Yhd belum melunasinya.

Dalam temuan itu, BPK merekomendasikan Bupati Pa­sa­man Barat agar meme­rintah­kan kepala dinas perkebunan supaya lebih intensif dalam melakukan penagihan tung­gakan yang belum dilunasi oleh CV MCN sebesar Rp 67. 000. 000, dan Sdr Yhd sebesar Rp 551.000.000.

Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Pemkab Pasaman Barat, Ir.Alfitri Noven ketika dikonfirmasi Haluan, Kamis (27/10) di ruang kerjanya terkait dengan temuan BPK itu, me­ngakui besarnya tunggakan tanah kas desa di Padang Tujuah atas nama Ketua KAN Yul­hendri Dt Putiah. Dan diakui menjadi temuan BPK RI. “Kita tiap bulan terus menyurati saudara Yulhendri untuk me­lunasi hutang dari sumber ker­jasama kebun sawit dengan Pemkab Pasbar denghan luas kebun sekitar 68 hektar, namun ada beberapa kali diangsur, sampai per Juni 2016 hutang Ketua KAN itu masih sebesar Rp 543 juta. Ya sekarang ter­gantung rekomendasi BPK RI, apakah tetap persoalan ini jadi kasus perdata atau diproses secara hukum, kita tunggu saja,” sebut Alfitri Noven.

Di lain pihak, pihak KAN atas nama, Yulhendri Dt Putiah juga menyanggupi membayar setoran tahap awal kepada Pemda Pasbar melalui Notaris Jayat tertanggal 18 Januari 2011.

Pengakuan itu tertuang Pa­sal 3 yang berbunyi untuk pembayaran kontrak tersebut pihak kedua (Yuhendri) me­nyanggupi menyetorkan kepada Pemda Pasbar untuk pertama kali untuk masa kontrak enam bulan sebesar Rp114 juta yang melalui Rekening Pemerintang Pasbar Nomor : 1200.0101 .0000-4.

Namun, dari Daftar Setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perkebunan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan, Alfitri Noven dan Bendara Penerima Dinas Perkebunan, Irmanto pada Desember 2011 ternyata tidak ada setoran.

Setelah mendapat teguran beberapa kali, Yuhendri Dt Putiah memberikan angsuran sebanyak dua kali yakni Rp19 juta dan Rp8 juta. Namun, dari surat teguran terakhir Bupati Pasbar pada 21 Juni 2016 sisa piutangnya masih mencapai Rp543 juta.

Menanggapi persolan ter­sebut, Ketua KAN Nagari Aua Kuniang Yulhendri Datuak Putiah yang juga anggota DPRD Pasaman Barat ini ketika di­hubungi wartawan kemarin menyebutkan bahwa persoalan itu sebenarnya masalah hutang.

“Artinya perdata, bukan pidana, buktinya kami telah menyetor dua kali, angsuran pertama sebesar Rp19 juta, dan terakhir Rp8 juta, selanjutnya tanah itu sebenarnya punya ninik mamak yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan sudah ada putusan damai di per­sida­ngan pengadilan negeri Pasaman Barat. Jadi bukan kami bermaksud tidak mau membayar hutang tersebut, namun sekedar diketahui bukan hutang pribadi, tetapi ada 16 ninik mamak,”kata Yulhendri Dt Putiah melalui gagang selulernya.

Mengenai surat teguran terakhir dari Bupati Syahiran perihal tunggakan hutang, sebut Yulhendri, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat dimaksud, termasuk dinas Perkebunan Pasaman Barat. “Hutang itu kami akui, itu perdata, bukan pidana, “ujar Yulhendri mempertegas ucapannya beberapa kali.

Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat, (LSM) Forum Insan Nagari Jasmir Sikumbang, ketika dihubungi wartawan kemarin terkait de­ngan belum disetornya piutang tanah kas desa Padang Tujuah itu, mengatakan, apapun ben­tuk­nya uang negara harus di­kem­balikan. Siapapun orangnya tidak pandang bulu.

Menurut dia, dengan sudah adanya surat peringatan seba­nyak  lima kali terhadap Yul­hendri selaku pengelola sawit itu Pemkab Pasbar itu, Pemerintah Pasaman Barat harus bertindak tegas. (h/mg-idn)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 23 Mei 2017 - 07:37:15 WIB
    BPJS KETENAGAKERJAAN BUKITTINGGI

    Peserta Dihimbau Lunasi Tunggakan Iuran

    BUKITTINGGI, HALUAN – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi menyayangkan masih banyaknya perusahaan yang menunggak iuran kepesertaan. Akibat tunggakan tersebut pelayanan kepada peserta akan terganggu.
  • Rabu, 21 Desember 2016 - 00:33:36 WIB

    Tunggakan BPJS-K Pessel Capai Rp2,6 M

    PAINAN, HALUAN — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K), Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terus memaksimalkan peran kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dalam memperkuat sosialisasi didaerah tersebut..
  • Senin, 20 April 2015 - 19:20:26 WIB

    Tunggakan Pajak PT MMS Group Mencapai Rp1 M

    PASAMAN, HALUAN — PT MMS Group terancam tidak dapat kue proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasaman. Alasannya, perusahaan tersebut memiliki tunggakan pajak mencapai Rp1 miliar lebih.

    Biasanya, PT MMS y.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM