Dinas Pasar Usulkan Denda Rp500 Ribu untuk PKL


Senin, 31 Oktober 2016 - 00:37:03 WIB

Pekanbaru, Haluan — Aksi kucing-kucing yang ditunjukkan pedagang kaki lima Pasar Senapelan (dulu Pasar Kodim) membuat ge­ram Dinas Pasar. Peraturan daerah (perda) baru pun dirancang. Membeli dan men­­jual di daerah terlarang akan didenda. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, sampai Rp500 ribu.

“Capai juga kami kucing-kucingan terus dengan PKL. Pemerintah kurang apa? Kami sudah menyiapkan sarana dan prasarana. Kurang apa lagi,” kata Kepala Dinas Pasar Pekanbaru Mahyuddin, Jumat (28/10).

Dijelaskannya, Ranperda tentang Pedagang Kaki Lima ini sudah diusulkan ke DPRD Pekanbaru untuk dibahas dan telah masuk aerah (Prolegda) 2017. Mahyuddin juga me­nyam­paikan, salah satu poin yang diatur dalam ranperda ini adalah soal sanksi ber­jualan dan membeli di tempat terlarang. Ter­masuk pem­berian denda yang diusulkan hingga mencapai Rp500 ribu.

“Usulan Ranperda PKL telah disampaikan ke DPRD dan kami berharap bisa se­gera di bahas agar pe­nerapan sanksi tadi bisa dijalankan. Ini untuk ke­pentingan ma­syarakat ba­nyak,”  sebutnya.

Soal pasar yang sepi pem­beli sehingga pedagang kem­bali ke jalan, Mahyuddin tak mau pemerintah yang disa­lahkan. “Soal ini tidak bisa disalahkan pemerintah, kare­na pemerintah sudah mem­berikan solusi dengan menyi­apkan tempat,” ujarnya lagi.

Ditegaskannya, jika pe­me­rintah tidak menyiapkan tempat atau tempatnya tidak layak, maka hal itu baru bisa dipertanyakan.  “Tapi kalau sepi jadi alasan, itu kan menyangkut jual beli. Banyak faktornya dan pedagang ha­rus kreatif dan memperbaiki layanannya dan harus bisa memainkan harga yang kom­petitif agar didatangi pem­beli,” tuturnya.

Apalagi, di pasar yang disiapkan saat ini disebutkan Mahyuddin, Pemerintah ti­dak memungut biaya apapun dari pedagang dari tempat yang sudah ditempatkan. Ditambah lagi parkir di­gratiskan. “Harusnya bisa mainkan harga dari PKL yang dipinggir jalan itu, kreatif kuncinya,” tam­bahnya.(h/rp)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 13 Desember 2016 - 00:49:34 WIB

    Pejabat Bengkalis Dilarang Dinas Keluar Daerah

    Bengkalis, Haluan — Seluruh pimpinan unit kerja di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dilarang keluar daerah sampai disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017..
  • Kamis, 13 Oktober 2016 - 01:30:20 WIB

    SOPD Baru, BLH Naik Kelas Jadi Dinas

    BENGKALIS, HALUAN — Sesuai de­ngan Peraturan Daerah (Perda) Ka­bupaten Bengkalis tentang Struktur Or­ga­nisasi Pemerintah Daerah (SO­PD) ta­hun 2016 dan Peraturan Menteri Ling­kungan Hidup Kehutanan Nomor P.74/MENLHK.
  • Kamis, 14 April 2016 - 02:53:01 WIB

    Dewan Minta Dinas Pasar Kaji Kembali Pasar Modern Sorek

    PELALAWAN, HALUAN — Komisi II DPRD Pelalawan mendesak Dinas Pasar mengkaji secara matang pengoperasian pasar moderen di Kelurahan Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras..
  • Kamis, 04 Februari 2016 - 03:07:33 WIB

    Biaya Perjalanan Dinas Dipangkas Rp28 Miliar

    BATAM, HALUAN—Pe­me­rin­tah Kota (Pemko) Batam ber­sama DPRD Batam, Ke­pulauan Riau sepakat memo­tong biaya perjalanan dinas dalam APBD 2016 hingga Rp28 miliar. Hal ini sebagai langkah efisiensi belanja dae­rah menyu.
  • Rabu, 22 Juli 2015 - 18:01:39 WIB

    Pengadaan Mobil Dinas Baru Ditolak

    PEKANBARU, HALUAN — Dari 45 Anggota DPRD Kota Pekanbaru masih ada 16 orang yang belum men­da­patkan fasilitas mobil di­nas. Maka mereka meng­gunakan mobil pribadi bah­kan ada yang menggunakan sepeda.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]