Baliho Porno di Ruang Publik


Senin, 31 Oktober 2016 - 01:24:18 WIB

Tiba-tiba saja, warga Kota Padang dihe­boh­kan dengan trerpajangnya baliho berbau porno di dua persimpangan jalan di Kota Padang, di Pasar Pagi Kecamatan Padang Barat, serta di bilangan jalan utama Sawahan, Kecamatan Padang Timur.

Baliho itu bergambarkan seorang disc jo­key (DJ) perempuan yang hanya me­makai kem­ben (baju sampai dada, red). Kok bisa? Ya bisa!!

Bisa karena lemahnya pengawasan pemerintah kota terhadap berbagai aktivitas masyarakat perkotaan, serta juga masih rendahnya kepedulian warga untuk menga­mankan lingkungannya. Padahal, baliho itu terletak di persimpangan di pusat kota yang tidak jam dilalui ratusan kendaraan. Akibat rendahnya kepedulian, jadinya kurang perhatian. Apalagi kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Padang, Adib Alfikri, kedua baliho itu tidak ada izinnya. Padahal, baliho itu sudah terpasang sejak, Kamis (27/10). Artinya sudah dua hari gambar prono itu terpajang dan mungkin sudah ribuan pasang mata yang melihatnya.

Kota Padang tengah membangun imej sebagai Kota Religius. Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah juga berkali-kali berucap dan bertindak dalam upaya mencip­takan kereligiusan kota tercinta ini. Setidak­nya, dengan berkunjung dari masjid ke masjid di pelosok kota untuk salat shubuh berjamaah serta menggelar berbagai kegia­tan keagamaan. Tapi, baliho porno tanpa izin itu, bisa juga terpasang selama dua hari.

Selesaikah tugas Dispenda Kota Padang, hanya dengan membongkar kedua baliho itu? Tuntaskah tugas Satuan polisi Pamong Praja sebagai operator penegak perraturan daerah (perda)? Tentu tidak.

Kita memang tidak yakin ada misi tertentu da­ri pemasangan baliho itu yang berimplikasi ter­hadap pengembangan nilai-nilai keaga­ma­an yang sedang digiatkan oleh pemerintah ko­ta, yang saat ini sedang dipimpin oleh se­orang ustad. Tapi, baliho sebesar itu bisa tampil tanpa izin, jelas sangat berimplikasi ter­hadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang men­­jadi sumber dana membangun infra­struk­tur kota.

Seandainya baliho itu tidak bergambar porno, mungkin tak dibongkar Dispenda meski tanpa izin. Maka terpasanglah baliho itu berminggu-minggu atau mungkin berbu­lan. Ini baru untuk dua baliho yang telah dibongkar. Lalu pertanyaannya, kok bisa baliho tanpa terpasang tanpa izin? Memang tidak ada pengawasan atau memang tidak diketahui sama sekali pemasangannya. Atau juga, diketahui tapi karena ada “sesuatu”: sehingga dibiarkan? Padahal, Kota Padang punya Perda terkait pajak reklame.

Lalu, berapa banyak di dalam kota ini, baliho-baliho yang mungkin masih terpasang dan sudah cukup lama, namun tanpa adanya pemasukan pada kas daerah? Pengusahanya yang begitu berani, atau pegawai Dispenda nya yang sudah kecipratan, ini wajar kita pertanyakan.

Di beberapa daerah di Indonesia, pajak re­klame memang sering kebobolan. Apalagi yang sifatnya, reklame acara yang dadakan de­ngan durasi pemasangan yang cukup sing­kat, dua atau sampai seminggu saja. Potensi uang masuknya ada, tapi hanya sampai saku-sa­ku petugas saja. Dan kita tidak tahu, apa­kah di Kota Padang kasus ini juga ada. Kalau me­mang ada, maka dua kerugian Kota Pa­dang.

Uang tidak masuk ke kas daerah, imej kota religius juga tercemar akibat gambar di baliho itu. Apa kata warga terhadap walikota? ***


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM