RESES ANGGOTA DPRD SUMBAR DAPIL V

Perwaliko Ingin Dana BKK Langsung ke Nagari


Senin, 31 Oktober 2016 - 01:51:48 WIB
Perwaliko Ingin Dana BKK Langsung ke Nagari ANGGOTA DPRD Sumbar Dapil V usai pertemuan dengan wali nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (28/10). (RINA SYAFITRI)

PADANG, HALUAN —Se­ba­nyak Rp9,3 miliar dana bantuan keuangan khusus (BKK) yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Sumbar ke Kabupaten Limapuluh Kota tak satupun yang diper­gunakan oleh pemerintah setempat. Padahal jika dana tersebut terserap akan ber­dampak  langsung kepada masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar akan ber­fikir ulang untuk pengalokasikan anggaran yang sama di tahun berikutnya.

Tidak terserapnya dana BKK ini disampaikan Ketua Perhim­punan Wali Nagari Limapuluh Kota (Perwaliko) Ilmaizar Dt Rajo Mangkuto  kepada anggota Dapil V (meliputi Payakumbuh dan Limapuluh Kota) DPRD Sumbar saat pertemuan dengan wali nagari se-kabupaten, Jumat (28/10). Jika dimanfaatkan dana ini bisa digu­na­kan untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Kami berharap dana tersebut dapat langsung diberikan ke rekening nagari, agar langsung dirasakan manfaatnya dan mas­yarakat tidak kecewa. Program nagari juga bisa terlaksana dengan cepat,” ujar Ilmaizar di hadapan anggota DPRD Sumbar Yulfitni Djasiran, Supardi,  Darman Syah­ladi, Irsyad Syafar, Novi Yuliasni dan Herman Mawardi.

Koordinator Anggota DPRD Dapil V H Yulfitni Djasiran, SE Dt Majo Bosa Nan Kuniang pun menyambut baik usulan tersebut. Namun, ini membutuhkan proses yang panjang untuk membuat payung hukumnya. “Dana BKK itu bukan tidak mungkin dapat dikirim langsung ke rekening nagari, seperti pemanfaatan dana kemendes yang memang lang­sung ke nagari. Namun untuk dana yang langsung ke nagari itu harus punya payung hukum yang kuat,” terang Yulfitni.

Tak hanya itu, tambahnya, nagari sendiri sebelumnya sudah memiliki anggaran untuk perun­tukan yang sama, sehingga harus dicarikan jalan keluar yang lain.

Selain itu, DPRD Sumbar akan berfikir ulang meng­aloka­sikan dana BKK untuk Kabupaten Li­mapuluh Kota di tahun 2017.  “Kecuali kalau dana BKK dise­tujui untuk dikirim langsung ke rekening nagari. Jika langsung dikirim ke nagari, pengerjaan program akan lebih maksimal, misalnya infra­struktur jalan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Bahkan nilainya juga akan bertam­bah dan jalan yang dibangun juga bisa diperpanjang dengan swadaya itu,” timpal Supardi.

Ditambahkan Darman Syah­ladi, reses ke Kabupaten Lima­puluh kota ini dilakukan untuk menjemput aspirasi pemerintah daerah yang diharapkan bisa didukung oleh DPRD Provinsi.

“Kami ingin mengetahui apa rencana pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang kami ha­rap­kan bisa diberi dukungan. Sebab itu, kami bersama-sama di Dapil V ingin mengetahuinya dengan cara jemput bola, yang paling penting reses ini menjadi pertemuan untuk menjalin silah­turahmi antar sesama,” harapnya.

Dari pertemuan ini, anggota DPRD Sumbar ini juga mene­mukan permasalahan-permasa­lahan yang semestinya menda­patkan perhatian dari pemerintah provinsi. Di antaranya, masih banyak daerah yang tertinggal, terpencil dan terluar (3T) yang belum terjangkau oleh bantuan pemerintah.

“Kami butuh perhatian lebih supaya pembangunan kami rasa­kan lebih adil dan lebih baik. Selain itu kami minta agar badan usaha milik nagari dikembang­kan,” harap Wali Nagari Harau dan Koto Lamo Supriadi.

Kemudian, pendidikan re­maja juga perlu mendapat perha­tian. “Kami akan segera menyam­paikan kepada pemerintah pro­vinsi agar segera diperhatikan dan dicarikan jalan keluarnya,” pung­kas Irsyad Syafar didampingi Herman Mawardi. (h/mg-ina)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM