DIANGGARKAN 20 TRILIUN DI APBN 2017

Elpiji 3 Kg Telan Subsidi


Senin, 31 Oktober 2016 - 01:54:04 WIB
Elpiji 3 Kg Telan Subsidi Ilustrasi.

Cerita tentang elpiji 3 kg tak pernah putus. Di tingkat masyarakat, tabung mini berwarna hijau ini makin diminati. Kini, tabung 3 kg tak lagi hanya milik rakyat miskin, tapi sudah sampai menengah ke atas. Akibatnya, elpiji ini sering langka, beda dengan tabung 12 kg yang selalu ada. Hanya pemerintah yang bingung, elpiji 3 kg makin menelan subsidi.

JAKARTA, HALUAN — Elpiji tabung 3 kilogram (kg) makin diminati masya­rakat. Tabung mini yang awalnya disiapkan hanya untuk rakyat miskin, ter­nyata juga dipakai kalangan menengah ke atas. Akibat­nya, subsidi jadi mem­beng­kak. Pada Anggaran Penda­patan dan Belanja Negara (APBN) 2017, subsidi untuk elpiji tabung 3 kg mencapai Rp 20 triliun. Tingginya angka subsidi dikhawatirkan bisa mengulang cerita lama subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa tahun silam.

Hal ini bukan hanya menyangkut besarnya ang­ka subsidi, melainkan pola distribusi yang memang tidak ada perubahan. Sis­tem distribusi terbuka yang berjalan mendorong ter­bukanya ruang untuk penye­lewe­ngan anggaran. Hasilnya, subsidi menjadi tidak tepat sasaran.

“Ini persoalannya bisa akan sama seperti subsidi BBM,” ung­kap Tulus Abadi, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indo­nesia (YLKI) dalam seminar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu, (30/10) seperti dilansir detikcom.

Tulus menjelaskan, bahwa sekarang disparitas harga antara elpiji 12 kg dengan 3 kg sudah sangat lebar. Banyak konsumen yang beralih kepada elpiji 3 kg. Bila dibiarkan terus menerus, maka konsumen elpiji 3 kg akan semakin banyak.

Secara berkelanjutan, tekanan akan berujung kepada peme­rintah. Sebab subsidi membu­tuhkan alokasi dari anggaran belanja negara. Mungkin nilainya baru Rp 20 triliun, namun tidak tertutup kemungkinan bisa naik signifikan beberapa tahun men­datang.

“Rentang harga itu membuat migrasi kepada elpiji 3 kg dan akhirnya konsumennya mem­bludak,” papar Tulus.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII Kurtubi. Menurutnya, belum ada penga­juan dari pemerintah untuk me­ngubah mekanisme distribusi elpiji 3 kg, walaupun sudah banyak wacana tentang subsidi tertutup.

“Sampai sekarang pemerintah belum mengajukan skema subsidi tertutup,” kata Kurtubi pada kesempatan yang sama.

Selain tekanan pada anggaran, penyaluran subsidi ini jauh dari kata keadilan. Subsidi dalam definisinya adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah ter­hadap masyarakat golongan mis­kin agar mampu menjaga daya belinya. Kondisi sekarang, pene­rima elpiji 3 kg adalah orang yang tidak termasuk kelompok tidak miskin.

“Elpiji 3 kg itu sudah dipakai menengah ke atas. Karena ada insentif orang untuk pindah. Jadi orang berpikir praktis saja,” tegas Kurtubi.

Sebenarnya, pemerintah me­nya­dari subsidi yang diberikan untuk elpiji tabung 3 kg adalah sebuah permasalahan. Subsidi dianggap tidak tepat sasaran dan dalam jangka menengah panjang dikhawatirkan menjadi beban anggaran negara.

Untuk itu, melalui Kemen­terian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan uji coba sistem distribusi tertutup untuk elpiji 3 kilogram (kg) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Apakah langkah tersebut tepat?

Kurtubi menilai skema distri­busi tersebut sangat rumit. Sangat kecil kemungkinan kebijakan akan berhasil, karena membutuh­kan pengawasan yang sangat ketat.

“Kita harus belajar dari subsidi BBM, pernah memang ada ren­cana subsidi BBM digunakan distribusi tertutup. Tapi nggak jalan karena ribet,” ungkapnya.

Diketahui, dalam rencana pemerintah, distribusi tertutup dilakukan dengan pendataan, lalu dibagikan kartu khusus kepada masyarakat yang dinilai berhak mendapatkan elpiji sub­sidi. Kartu khusus tersebut dike­luarkan oleh 3 bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Kartu dibagikan pada rumah tangga dan usaha mikro. Masing-masing pemegang kartu hanya boleh membeli 3 tabung elpiji 3 kg setiap bulan. Ini untuk mence­gah elpiji 3 kg dikonsumsi oleh usaha besar, misalnya restoran.

Menurut Kurtubi, ini tidak hanya bisa dijalankan oleh Ke­men­terian ESDM dan PT Perta­mina persero. Akan tetapi juga aparat hukum, sebab dibutuhkan pihak yang mengawasi setiap penyaluran elpiji. “Nah kalau mau digunakan subsidi tertutup, itu mekanisme kontrolnya harus besar. Maka akan lebih baik, bila sekaligus subsidi dicabut. “Harus­nya dinaikkan saja harganya,” jelas Kurtubi.

Bagi Tulus Abadi, selain skema distribusi tertutup memang lang­kah paling praktis adalah dengan menaikkan harga elpiji 3 kg. Walapun pasti akan memberatkan konsumen.

“Untuk memperkecil dispa­ritas harga, Pertamina juga bisa menurunkan harga tabung 12 kg,” ujar Tulus pada kesempatan yang sama.

Selain itu, juga bisa melalui produk baru elpiji tabung 3 kg non subsidi seperti Pertamina mengeluarkan Pertalite. Persoa­lannya memang, harus ada kom­ponen yang lebih agar konsumen bersedia membeli produk baru tersebut.

“Kemungkinan lain adalah dengan menggunakan skema yang sama dengan subsidi solar,” tukasnya. (h/ald)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM