Sidang Perdana SP3 Perusahaan Riau Libatkan 10 Pengacara


Selasa, 01 November 2016 - 01:04:16 WIB

PEKANBARU, HALUAN — Sidang perdana Praperadilan gugatan atas terbitnya SP-3 (Surat Perintah Peng­hentian Penyidikan) terhadap 15 peru­sahaan yang diduga terjadi kebakaran lahan di Provinsi Riau, resmi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (31/10).

Sidang tersebut dilangsungkan di Ruang Cakra, PN Pekanbaru yang dipimpin Hakim Sorta Ria Neva. Agen­danya adalah mendengarkan pembacaan permohonan dari tim advokasi melawan SP-3, beranggotakan 10 pengacara.

Pada sidang ini, tim advokasi men­duga terdapat sejumlah kejanggalan terkait SP-3 yang dikeluarkan Polda Riau, salah satunya tanpa ada SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

“Penyidikan perkara dilakukan tanpa adanya penetapan tersangka dan tanpa dilakukan gelar perkara bersama Kejati Riau,” kata Zulkifli, ketua tim advokasi, mewakili pemohon kepada majelis hakim, kemarin.

Selain itu, Zulkifli menyatakan, penghentian penyidikan perkara dila­kukan dalam gelar internal, yang hanya dihadiri Itwasda dan Dir Propam Polda Riau, tanpa dihadiri Kapolda Riau.

Pemohon juga menilai, bahwa dalam menangani perkara tersebut, Polda Riau melibatkan saksi ahli yang dianggap tidak kompeten, hingga akhirnya keluar keputusan SP-3.

Dia pun optimistis, gugatan pra­peradilan warga terhadap 15 koorporasi diduga mengalami kebakaran lahan diterima hakim. Setelah sidang perdana ini, agenda selanjutnya beragendakan jawaban dari Polda Riau, 1 November 2016 nanti.

Sebelumnya, Kapolda Riau Zul­karnaen Adinegara dan dua mantan Kapolda Riau Doly Bambang Hermawan dan Supriyanto memaparkan kronologi keluarnya SP3 kepada 15 perusahaan pembakaran lahan dan hutan di Riau pada tahun 2015.

Di mana, dalam pemaparan oleh penyidik SP3 banyak ditemukan kejang­galan-kejanggalan. Salah satu kejang­galan itu adalah SP3 dilakukan dalam tahap penyelidikan belum adanya tersangka dan masih berstatus terlapor.

Padahal menurut peraturan perun­dang-undangan, SP3 bisa dilakukan setelah masuk tahap penyidikan dan ada tersangka. Di samping itu juga, saksi ahli yang dihadirkan dalam proses penye­lidikan adalah ada yang tidak kompeten di bidang karhutlah dan saksi ahli lain menyuruh untuk ditindaklanjuti. Bukan itu saja, SPDP-nya juga hanya juga dianggap bermasalah.

Hal ini terungkap saat Ketua Panja Karhutla, Beny K Harman menanyakan kepada salah satu penyidik di Polda Riau yang merekomendasikan dikeluarkan SP3 oleh Polda Riau. Di mana menurut penyidik tersebut, SP3 dilakukan masih dalam tahap penyelidikan dan belum tahap penyidikan, artinya belum ada tersangka tapi masih status terlapor. (h/nas/net)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 01 Februari 2016 - 01:44:18 WIB
    Mulai 1 Februari

    PN Batam Berlakukan Nomor Antrian Sidang

    BATAM, HALUAN — Penga­dilan Negeri (PN) Batam akan memberlakukan nomor an­trian bagi pihak yang akan menjalani proses sidang. No­mor antrian sidang tersebut akan di berlakukan mulai 1 Februari 2016..
  • Rabu, 07 Oktober 2015 - 19:35:23 WIB

    Kasus Korupsi PT Pelindo Disidangkan

    PEKANBARU, HALUAN — Kegiatan perbaikan atau pergantian (General Overhaul) mesin induk kanan Kapal Tunda Bayu II oleh Unit Galangan Kapal (UGK) pada PT Pelindo I (Persero) Cabang Dumai ternyata tidak dila.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]