Mengatasi Kelangkaan Elpiji 3 Kg


Selasa, 01 November 2016 - 01:15:22 WIB

Pemerintah cukup kewalahan mengatur penyaluran Liquified Petro­le­um Gas (Elpiji) gas 3 kilogram (kg). Harganya yang cukup murah, membuat peminatnya cukup banyak. Akibatnya, elpiji yang seharusnya hanya untuk kalangan rakyat miskin, juga dinikmati kalangan menengah ke atas. Akibatnya lagi, alokasi subsidi elpiji 3 kg akan tetap besar.

Karena itu, PT Pertamina (Persero) mulai berpikir ulang untuk mengubah konsumsi elpiji 3 kg secara bertahap agar tidak membebani keuangan Negara. Karena, jika pengurangan subsidi dilakukan dengan menaikkan harga elpiji 3 kg, jelas akan membebani rakyat miskin. Langkah alter­native, PT Pertamina akan merilis produk elpiji 3 kg non-subsidi. Pengaturan distri­businya, akan diserahkan pada pemerintah daerah. Tanggungjawab Pertamina hanya sampai pada distributor besar.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, khusus subsidi untuk elpiji tabung 3 kg mencapai Rp 20 triliun. Tingginya angka subsidi dikhawatirkan bisa mengulang cerita lama subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa tahun silam. Karena, hal ini bukan hanya menyangkut besarnya angka subsidi, melainkan pola distribusi yang memang tidak ada perubahan. Sistem distribusi terbuka yang berjalan mendorong terbukanya ruang untuk penye­lewengan anggaran. Hasilnya, subsidi menjadi tidak tepat sasaran.

Menurut  Tulus Abadi, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) dalam seminar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu, (30/10), tingginya peminat elpiji tabung 3 kg karena disparitas harga antara elpiji 12 kg dengan 3 kg sudah sangat lebar. Rentang harga itu membuat migrasi kepada elpiji 3 kg dan akhirnya konsumen­nya membludak.

Banyak konsumen yang beralih kepada elpiji 3 kg, bila dibiarkan terus menerus, maka konsumen elpiji 3 kg akan semakin mem­bludak.  Padahal, alokasi elpiji 3 kg di tiap daerah, mengacu pada data rakyat miskin di wilayah tersebut. Karena elpiji 3 kg juga dikonsumsi kalangan menegah, makanya kelangkaan sering terjadi. Jadi, bukan karena kurangnya distribusi. 

Secara berkelanjutan, tekanan akan berujung kepada pemerintah. Sebab subsidi membutuhkan alokasi dari anggaran belanja negara. Mungkin nilainya baru Rp 20 triliun, namun tidak tertutup kemungkinan bisa naik signifikan beberapa tahun mendatang akibat makin tingginya konsumsi elpiji 3 kg.

Selain tekanan pada anggaran, penya­luran subsidi ini jauh dari kata keadilan. Subsidi dalam definisinya adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat golongan miskin agar mampu menjaga daya belinya. Kondisi sekarang, penerima elpiji 3 kg adalah orang yang tidak termasuk kelompok tidak miskin.

Inilah nyang perlu diatas segera, agar subsidi betul-betul tepat sasaran. Menge­darkan elpiji 3 kg non-subsidi memang bisa dianggap jadi salah satu solusi. Namun, bila pendistribusiannya tidai ditata dengan baik, tetap saja akan jadi masalah.  Percayalah. (*)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 05 Agustus 2016 - 04:08:26 WIB

    Solusi Mengatasi Kecelakaan KA

    Kasus kecelakaan kereta api di Sumbar, khususnya di jalur Padang- Padang Pariaman seperti hal yang biasa. Sejak Januari hingga Juli 2016 saja, sudah terjadi 17 kasus kecelakaan kereta api. Akibatnya, dua orang meninggal dunia.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM