2017 PEMERINTAH BERENCANA PANGKAS SUBSIDI

Penggunaan Elpiji 3 Kg Belum Tepat Sasaran


Selasa, 01 November 2016 - 01:58:26 WIB
Penggunaan Elpiji 3 Kg Belum Tepat Sasaran Ilustrasi.

PADANG, HALUAN — Pemerintah berencana me­mangkas subsidi elipiji 3 kg. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 tercatat alokasi anggaran subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp 31,98 triliun.  Angka itu lebih kecil dibanding APBN-P 2016 dimana alokasi subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp42,31 triliun, meski subsidi itu masih terbilang cukup besar. Pemotongan ini ditakutkan akan memperparah kelangkaan elpiji 3 kg, jika pen­distribusiannya tidak diawasi dengan baik. 

Di sisi lain, pemerintah menyadari subsidi yang diberikan untuk elpiji tabung 3 kg adalah sebuah permasalahan. Subsidi dianggap tidak tepat sasaran dan dalam jangka me­nengah panjang dikhawatirkan menjadi beban anggaran negara.  Pasalnya, subsidi yang semula diperuntukkan  bagi rakyat mis­kin, ternyata juga dimanfaatkan oleh kalangan menengah ke atas. Inilah yang menjadi slaah satu factor seringnya terjadi kelang­kaan elpii 3 kg. Karena alokasi elpiji tabung 3 kg, disesuaikan dengan data keluarga miskin di suatu daerah. 

Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Suhemdi berpendapat, jika pemerintah khususnya peme­rintah daerah mampu mengawasi penggunaan gas elpiji 3 kg de­ngan baik di lapangan, anggaran untuk subsidi tentu tak perlu sebesar tadi.

“Jika terjadi peningkatan anggaran, sama halnya permin­taaan bertambah. Patut diperta­nyakan apakah penambahan itu untuk kalangan tak mampu atau tidak. Harus jelas siapa penggu­nanya,” kata Suhemdi saat dite­mui di Gedung DPRD Sumbar, Senin (31/10).

Ia menuturkan, jika dilihat penggunaan gas elpiji 3 kg yang ada sekarang belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih ada kalangan mampu yang turut menggunakan.

“Maka dari itu, kita minta pada pihak terkait agar mene­tapkan aturan terkait elipiji 3 kg ini. Harus jelas mana yang diper­un­tukkan bagi kalangan mampu, tak mampu, dan untuk kalangan menengah,” ujar Suhemdi.

Lebih lanjut, agar penggu­naan benar-benar bisa tepat sasa­ran ia meminta pengawasan ber­kala dilakukan. Pihak terkait baik pertamina atau yang lain dihim­bau untuk bisa menurunkan petugas yang bisa mengawasi. Jika ini tak dilakukan dikwahatirkan masyarakat miskin akan sangat dirugikan.

“Contoh, bisa saja elpiji 3 kg ini dibeli dalam jumlah banyak oleh kalangan mampu yang me­mang memiliki uang lebih. Jika itu terjadi, elpiji 3 kg akan langka. Saat barang langka, harga tentu akan naik,” imbuh Suhemdi.

Sementara itu Anggota Ko­misi II DPRD yang lain, Armiati menuturkan, dari laporan yang masuk ke pihaknya, ketersediaan elpiji 3 kg telah sesuai dengan jumlah kepala keluarga (kk) kurang mampu yang jadi peng­guna di kabupaten/kota. Pemakai elpiji 3 kg ini berasal dari kala­ngan menengah ke bawah.

Jika sewaktu-waktu terjadi kenaikan permintaan atau kelang­kaan, ia menilai ini lebih disebab­kan mereka yang tak berhak juga ikut-ikut menggunakan gas elpiji jenis ini.

Armiati juga menyebut, peme­rintah daerah melalui instansi terkait harus mengambil tindakan tegas. Bagi yang tak berhak na­mun membandel tetap menggu­nakan, diminta diberi sanksi.

Sanksi bisa dalam bentuk menerapkan denda atau bisa dengan sanksi lain. Tergantung kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

“Peruntukkan elpiji 3 kg ini dari awal sudah sangat jelas. Yaitunya untuk kalangan mene­ngah ke bawah. Jika ada kalangan mampu yang tetap menggunakan, pemerintah jangan ragu untuk menindaknya,” tegas Armiati.

Sementara itu Area Manager Communication and Relations Pertamina Marketing Operation Region I Fitri Erika mengatakan, pengawasan yang dilakukan oleh pertamina untuk liquid petro­leum gas (LPG) hanya dari agen hingga ke distributor resmi yang telah ditunjuk.

“Untuk pengencer, kita tidak bisa melarang mereka menjual di luar harga yang telah kita tetapkan karena bukan kewenangan kita lagi,” ungkapnya, Senin (31/10).

Ia juga mengatakan, pertamina juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah mulai dari kebutuhan elpiji hingga harga yang ditetapkan oleh agen resmi pertamina di masing-masing daerah. “Kami terus melakukan koordinasi dengan Pemda, ter­masuk juga mengawasi agen dan distributor kami yang ada di daerah,” ujarnya.

Terkait pelanggaran yang dila­ku­kan oleh agen atau distributor elpiji, ia mengatakan, jika me­mang ditemukan pelanggaran atau penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maka ia akan menindak tegas pelakunya. “Terkait sanksi, yang namanya aturan jika dilanggar tentu akan menerima sanksi mulai dari peri­ngatan hingga pencabutan izin usahanya,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Perdaga­ngan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Sum­bar Zaimar mengatakan, pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat agen, distributor hingga pada tingkat pengecer. Namun penga­wasan ini, lebih difokuskan pada kabupaten kota.

“Kewenangannya lebih pada kabupaten kota, dan mereka juga melakukan pengawasan baik dari distribusi lpg hingga harganya,” ujarnya.  (h/rin/len)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 27 Juli 2016 - 16:09:53 WIB

    DPRD Dukung Larangan Penggunaan Buku LKS di Sekolah

    DPRD Dukung Larangan Penggunaan Buku LKS di Sekolah PADANG, HALUAN---Komisi IV DPRD Kota Padang mendukung aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengenai pengadaan buku pelajaran yang direkomendasikan bagi pihak sekolah. Penggunaan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) juga, s.
  • Jumat, 22 April 2016 - 04:26:24 WIB
    Kesepakatan Warga Kuranji

    Penggunaan Fasum Diatur, Pekat Digusur

    PADANG, HALUAN—Pe­mu­ka masyarakat dan Musya­warah Pemerintah Kecamatan (Muspika) Kuranji telah mem­buat kesepakatan de­ngan warganya..
  • Rabu, 24 Februari 2016 - 02:08:38 WIB
    Daerah Harus Miliki Inisiatif

    Aturan Penggunaan Senjata Rakitan

    PADANG, HALUAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar me­minta Polres setiap kabupaten/kota memiliki inisiatif untuk membuat aturan tentang pembatasan penggunaan senjata rakitan..
  • Sabtu, 16 Januari 2016 - 03:10:14 WIB

    Publik Perlu Edukasi Penggunaan Jalan

    PADANG, HALUAN — Dinas Perhubungan, Komuni­kasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Padang, mengatakan publik perlu mendapatkan edukasi terkait penggunaan jalan umum untuk kepentingan lain, termasuk pendirian tenda pesta ol.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM