OMBUDSMAN MINTA PENCEGAHAN PEMUKIMAN DI TEPI REL

PT KAI-TRTB Saling Lempar Tanggungjawab


Selasa, 01 November 2016 - 01:59:03 WIB

PADANG, HALUAN —  Penyelesaian permasalahan penyewaaan tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pembangunan rumah permanen, dinilai Ombudsman Perwakilan Sumbar, masih jalan ditempat. Padahal, persoalan itu sudah mencuat sejak 2015. Namun belum terlihat langkah konkrit dari PT KAI dan Pemko Padang untuk menyikapi lahan yang harusnya steril dari pemukiman tersebut.

Karena itu, 24 November 2015 lalu, Ombudsman Sumbar sudah menyurati PT KAI, Dinas TRTB dan Satpol PP Kota Padang untuk menyikapi tumbuh suburnya pemukiman di tanah yang disewakan oleh PT KAI. Dalam surat ini, Ombudsman meminta pencegahan terjadinya pemukiman padat penduduk di tepi rel karena akan beresiko tinggi untuk keselamatan masyarakat.

“Memang sekarang belum banyak pemukiman di tepi rel. Hanya di Parak Salai dan Simpang Haru saja yang bisa dikatakan pemukiman padat penduduk dan berbahaya. Nanti bagaimana jika 40-50 tahun mendatang?. Jika tidak disikapi dari sekarang bisa banyak pemukiman yang tumbuh dan akan banyak juga nyawa yang melayang diperlintasan rel,” kata Asisten Ombudsman Sumatera Barat, Yunesa Rahman kepada Haluan, Senin (31/10).

Yunesa juga mengatakan antara PT KAI dan Pemko Padang baru memberikan jawaban atas persoalan ini kepada Ombudsman. Belum pada realisasi yang real untuk menyikapi hal ini. Kedua belah pihak masih saling lempar tanggungjawab berdasarkan landasan hukum atau aturan yang menjadi landasan mereka masing-masing. Bukan tindakan nyata untuk mencari solusi.

“Ada ego sektoral diantara dua instansi ini, antara Pemko Padang yang diwakili oleh Dinas TRTB dan PT KAI. Sampai saat ini masih saling lempar tanggung jawab dan hak masing-masing. Akan lebih baiknya, dua instansi ini duduk bersama untuk mencari solusi,” katanya.

Ditekankan Ombusman, per­soalan sewa tanah PT KAI ini perlu ditelisik lebih jauh lagi. Pasalnya, tidak di dua lokasi ini saja pe­mukiman tumbuh subur di tepi rel kereta api. Di daerah lain seperti Kota Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang, Solok dan lain­nya juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah setempat dan PT KAI.

“Sebagai pemilik tanah, PT KAI jangan terpaku akan opera­sional pelayanan transportasi saja. Namun, bagaimana dengan aset yang saat ini sudah banyak disa­lah fungsikan. Di tanah PT KAI tidak boleh ada bangunan perma­nen. Realitasnya, sekarang banyak pemukiman penduduk yang tum­buh di sana. Ini sangat berbahaya jika di daerah lain tersebut juga dihidupkan jalur kereta api nanti­nya,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Divre II PT KAI Sumbar, Shulton Hasa­nuddin menegaskan PT KAI tidak pernah memberikan izin kepada penyewa tanah untuk mendirikan bangunan di tanah PT KAI. Jika adanya bangunan yang berdiri, itu ada andil pemerintah setem­pat. Pasalnya, tanpa izin dari pemerintah tidak akan ada listrik maupun air PDAM yang mengalir ke rumah penyewa tersebut.

“Kami tegaskan PT KAI tidak pernah mengizinkan satupun pendirian bangunan permanen atau rumah di tanah yang dise­wakan kepada masyarakat. Masya­rakat mendirikan bangunan pasti atas sepengetahuan pemerintah karena izinnya dari pemerintah. Jika tidak ada izin itu, tidak mungkin Listrik dan air masuk ke rumah penyewa tanah kami,” kata Shulton.

Perihal persoalan ini, Shulton bersedia memutuskan atau meng­hentikan penyewaan tanah PT KAI jika diminta oleh Pemko Padang. Sampai sekarang PT KAI masih menunggu respon dari Pemko Padang untuk penyele­saian persoalan ini.

“Kami bersedia membantu Pemko Padang jika banyak bangu­nan yang menyalahi aturan di atas tanah kami. Silahkan eksekusi karena bukan tugas kami untuk penindakan bangunan liar. Segala administrasi dan datanya akan kami berikan,” kata Shulton.

Namun, Shulton mengingin­kan Pemko Padang bersifat arif dalam penindakan dan penge­lolaan pemukiman ini ini nanti­nya dengan tidak merusak kehar­monisan masyarakat dengan PT KAI. Disamping itu, sebelum melakukan eksekusi diharapkan duduk bersama terlebih dahulu agar ada solusi untuk masyarakat.

“Nanti jika ada eksekusi, jangan rusak hubungan masya­rakat dengan PT KAI. Harus ada solusi atau relokasi terhadap masyarakat terlebih dahulu. Kami siap duduk bersama dengan Ombudsman dan Pemko Padang,” kata Shulton.

Sementara itu Kepala Dinas TRTB Padang Afrizal BR kepada Haluan, Senin (31/10) mengaku belum melayangkan surat kepada PT KAI karena sedang menyikapi surat yang sama dari Ombusman.

“Bukan mengulur ataupun mengundur waktu memberikan surat kepada PT KAI, namun karena isinya sama maka disikapi dulu yang dari Ombusman. Sejauh ini hasilnya baik dan untuk perubahan ke depan supaya tidak terjadi lagi pelanggaran,” ungkap Afrizal.

Dikatakannya, kesalahan pe­nye­waan tanah kepada masyarakat karena lokasinya dekat dengan pelintasan kereta api dan mengan­cam nyawa masyarakat. “Kesala­hannya di situ dan penyewaan tanpa sepengetahuan pemerin­tah,” tambahnya. (h/mg-ang/win)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM