LANGGAR STATUS TAHANAN KOTA

Hukuman Berat Menanti Bos Gula


Selasa, 01 November 2016 - 02:00:16 WIB
Hukuman Berat Menanti Bos Gula Xave­rian­dy Sutanto.

PADANG, HA­LUAN — An­caman tuntutan hukuman lebih berat, kini me­nanti terdakwa kasus peredaran gula tanpa label Standar Na­sio­nal Indonesia (SNI) Xave­rian­dy Sutanto. Po­tensi tuntutan lebih berat dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang dengan agenda penuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Selasa 8 November nanti, meru­pakan buah dari tidak kooperatifnya ter­dakwa selama menjalani persidangan. Termasuk melanggar status tahanan kota yang ditetapkan padanya.

Hal itu dinyatakan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Rusmin, Sabtu (29/10) lalu. Menurutnya, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Tanto—panggilan akrabnya—oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta 19 September lalu, saat memberikan sejumlah uang kepada Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman (IG), adalah pertimbangan memberatkan tun­tutan diberikan. Sebab, saat ter­tangkap, Tanto berstatus tahanan kota PN Padang.

“Salah satu hal yang dapat memberatkan tuntutan jaksa, ya itu, sikap tidak bekerjasamanya terdakwa, yang telah melanggar aturan tahanan kota yang disan­dangnya. Dengan OTT KPK di Jakarta kepada yang bersangku­tan, adalah bukti tidak kooperatif­nya terdakwa,” kata Rusmin.

Berdasarkan berkas dakwaan Ujang Suryana Cs selaku JPU dalam kasusnya, ‘Bos Gula’ itu dijerat pasal 113 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 tahun 2013 tentang Pemberla­kuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun.

Kasus peredaran gula tanpa label SNI itu terkuak saat petugas Polda Sumbar melakukan peng­gerebekan dan penyitaan atas 30 ton Gula Kristal Putih (GKP) tanpa label SNI, di dalam gudang milik Tanto, di Kilometer 22 Jalan By Pass, Kota Tangah, Kota Padang.

Sejak bersidang di PN Pa­dang, majelis hakim yang diketuai Amin Ismanto dengan Sri Hartati dan Sutedjo sebagai Hakim Ang­gota, menetapkan status Tanto sebagai tahanan kota. Sebab, Tanto berjanji untuk kooperatif. Selain itu, PN Padang juga mem­pertimbangkan melanjutkan sta­tus tahanan kota yang telah disandang Tanto sejak kasusnya masih berada di Kejari Padang.

Setelah beberapa kali men­jalani persidangan, Tanto dan istrinya Memey membuat heboh, saat mengalami OTT KPK pada Jumat 19 September di Jakarta. Tak main-main, Tanto mengalami OTT di rumah Mantan Ketua DPD RI, setelah menyerahkan sejumlah uang kepada IG yang diduga sebagai balasan atas bantuan IG terhadap Tanto, terkait kuota gula ke Sumbar melalui perusahaan milik Tanto.

Selain itu, salah seorang ok­num jaksa dari Kejati Sumbar bernama Farizal, yang menjadi Ketua Tim JPU untuk kasus gula tanpa label SNI Tanto di PN Padang, juga ditahan oleh KPK karena diduga menerima sejumlah uang yang diduga untuk mem­bantu Tanto selama persidangan, seperti pembuatan eksepsi dan lain sebagainya.

Humas PN Padang, Estiono, mengakui bahwa OTT Tanto oleh KPK di Jakarta merupakan bukti sah pelanggaran terdakwa terha­dap statusnya sebagai tahanan kota. Estiono juga memastikan bahwa Tanto tidak pernah menga­jukan permohonan izin ke luar kota kepada majelis hakim yang menyidangkannya.

“Terdakwa pergi tanpa izin hakim. Ini jelas melanggar aturan. Soal pengawasannya tentu jaksa yang mengawasi,” kata Estiono.

Selasa 25 Oktober lalu, sidang dengan agenda keterangan saksi yang meringankan (a de charge) telah selesai digelar di PN Padang. Pihak Tanto menghadirkan dua pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) seba­gai saksi meringankan serta ahli. Dengan demikian, agenda persi­dangan sampai pada tahap penun­tutan, yang akan digelar 8 No­vember mendatang. (h/isq)




Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 22 Juli 2016 - 11:25:59 WIB
    EDARKAN SABU DI SUMBAR

    Dua Pemuda Aceh Terancam Hukuman Berat

    PADANG, HALUAN — Dua pemuda asal Provinsi Nanggro Aceh Darus­salam (NAD), Khairul Yusuf (31) dan Muhammad Yusri (28), menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Rabu (20/7), setelah ditetapkan sebagai terda.
  • Selasa, 31 Mei 2016 - 04:50:42 WIB
    Membunuh karena Emosi

    Pemuda 19 Tahun Terancam Hukuman Berat

    Pemuda 19 Tahun Terancam Hukuman Berat PADANG, HALUAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus pembunuhan Afrimon dengan terdakwa Nando Febriyan (18) membacakan surat dakwaannya di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Senin (30/5). JPU menjerat terda.
  • Jumat, 27 Mei 2016 - 16:48:18 WIB

    Wakil Ketua III P2TP2A Sumbar Apresiasi Hukuman Kebiri

    PADANG, HALUAN - Wakil Ketua III P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Sumbar Marnis Nurut, mengapresiasi pemerintah yang cepat merespon perlindungan anak dari kejahatan seksual, namun khawatir huk.
  • Jumat, 27 Mei 2016 - 16:19:05 WIB

    Psikolog Yuni Ushi Johan tak Yakin Hukuman Kebiri Bisa Bikin Jera Pelaku Kejahatan Seksual

    Psikolog Yuni Ushi Johan tak Yakin Hukuman Kebiri Bisa Bikin Jera Pelaku Kejahatan Seksual PADANG, HALUAN -- Psikolog Yuni Ushi Johan berpendapat, tak yakin penerapan hukuman kebiri bisa membuat efek jera bagi pelaku..
  • Selasa, 17 Mei 2016 - 16:36:39 WIB
    Direktur Eksekutif Nurani Perempuan Sumbar, Yefri Heriani

    Penerapan Hukuman Kebiri Perlu Kajian Lebih Dalam

    Penerapan Hukuman Kebiri Perlu Kajian Lebih Dalam PADANG, HALUAN – Rencana pemerintah pusat untuk mengesahkan PERPPU Kebiri dinilai masih perlu evaluasi kembali. Pelaksanaan kebiri masih dinilai terlalu sadis dan tidak manusiawi. Walaupun masyarakat geram terhadap pelaku k.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM