KONGRES APRI II

Tambang Rakyat Bukan Kejahatan


Rabu, 02 November 2016 - 01:10:49 WIB
Tambang Rakyat Bukan Kejahatan Ketua Dewan Pakar APRI, Irwansyah Dt. Katumanggungan yang juga tokoh adat di Minangkabau saat memberikan sambutan pada Kongres APRI II, Selasa (1/11) di gedung Aneka Tambang, Jakarta.

JAKARTA, HALUAN — Un­tuk mengungkapkan bahwa per­tambangan rakyat adalah potensi ekonomi kerakyatan yang tahan krisis, Asosiasi Penambang Rak­yat Indonesia (APRI) menggelar Kongres II Tambang Rakyat dan In­ter­national Conference on Com­munity di Jakarta, Selasa (1/11).

Kongres yang mengangkat tema “Pertambangan Rakyat adalah Potensi Ekonomi Bukan Kejahatan, Memperkecil Kecela­kaan dan Memperbesar Manfaat” ini, dibuka Ketua Dewan Pakar APRI, Irwansyah Dt. Katu­manggungan yang juga tokoh adat di Minangkabau.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pakar APRI Irwansyah Dt. Katumanggungan menyebut, APRI adalah wadah bagi para penambang pribumi. Untuk itu pemerintah mesti memberikan legalitas pada mereka dan melin­dungi hak-haknya.”Para penam­bang rakyat ini sangat rentan terbentur masalah hukum. Jadi pemerintah perlu melindungi hak-haknya,” katanya.

Peserta yang hadir dalam kong­res diperkirakan 1.000 orang, ber­asal dari Aceh, Papua, Ja­wa, Su­lawesi, Sumatera dan Ka­li­man­tan, 200 orang peserta Inter­na­sio­nal Conference yang terdiri dari Per­wakilan DPW dan DPC APRI, para pakar peneliti pertambangan Rakyat dari Aus­tralia, National University, Aus­tralia Government, Department of Foreign Affairs and Trade, Charles Darwin Uni­ver­sity, Uni­versitas Halu Oleo Sultra, Univ Nusa Cendana NTT, hingga Badan lingkungan Hidup Daerah Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan Ketua Umum APRI, Gatot Sugiharto menga­takan, kongres akan meng­upa­yakan pengakuan bahwa penam­bang rakyat adalah profesi yang sama seperti petani, nelayan dan profesi lainnya. Selain itu, juga akan mengusulkan ke pemerintah agar ada satuan kerja, direktur atau direktorat di kementrian yang mengurus, memperhatikan dan mengelola pertambangan rakyat, sehingga menjadi potensi ekonomi kerakyatan.

“Fakta di lapangan, sekitar 3 ju­ta penambang menghasilkan om­­zet lebih dari Rp 100 triliun dan potensi pajak, royalti dan re­tri­busi lebih dari Rp 10 triliun per ta­hunnya untuk negara,” ujar Gatot.

Oleh sebab itu, pihaknya terus memperjuangkan nasib tambang rakyat yang belum mendapatkan perlakuan semestinya dari peme­rintah. Pihaknya juga ingin me­ngu­bah mindset pertambangan rakyat yang selama ini diyakini ti­dak benar dan menjadi pertam­bangan rakyat yang legal.

Menurut dia, dari sejarah bang­sa Indonesia diketahui bah­wa pertambangan rakyat telah men­jadi salah satu kekuatan un­tuk mem­pertahankan NKRI. Oleh kare­na­nya, dengan diberi­kan peranan rakyat dalam me­man­­faatkan sum­ber daya alam di da­­erahnya ma­sing-masing, maka akan membuat rakyat berjaga me­ngamankan aset sumber daya alam.

Sementara Peneliti Ling­ku­ngan dari Universitas Charles Dar­win Australia, Sarah yang telah melakukan uji tambang rakyat di Nusa Tenggara Timur mengatakan, tambang rakyat di Indonesia masih terjaga lingku­ngannya.”Saya berharap jangan sampai tambang rakyat di Indo­nesia dikelola pihak swasta yang tidak mempedulikan aspek ling­ku­ngan,” katanya.

Sarah menambahkan, kerja­sama APRI dengan Universitas Charles Darwin terkait tambang rakyat dilakukan agar usaha sektor ini menjadi legal, para pekerjanya mendapat pelatihan dari segi keamanan menambang dan aspek menjaga lingkungan serta peningkatan kesejahteraan penambang. (h/vie/*)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM