Mafia Hukum di Negara Hukum


Rabu, 02 November 2016 - 01:18:43 WIB
Mafia Hukum di Negara Hukum Ilustrasi.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum adalah alat yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Melalui Hukumlah negara dapat meningkatkan kesejahteraan umum karena hukum adalah sebagai alat bagi negara untuk mengontrol keadan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tapi pada kenyataanya banyak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan negara hukum baik oleh penguasa maupun oleh masyarakat itu sendiri. Pelanggaran HAM masih banyak terjadi di Indo­ne­sia. Kepercayaan masya­rakat ter­hadap lembaga negara yang men­jalani kekuasaan keha­kiman pun terus mengalami krisis kepercayaan.

Lembaga peradilan sebagai tempat untuk menuntut ke­adilan pun sering memberikan luka yang amat pedih bagi masyarakat. Masih banyak ditemui prilaku oknum yang mencederai rasa keadilan ma­sya­rakat sehingga memberikan kerugian baik materil maupun immateril.

Persepsi masyarakat kepa­da dunia hukum di negara ini ditandai dengan banyaknya prasangka negatif atau akro­nim-akronim tidak pada tem­pat­nya seperti: kasih uang habis perkara (KUHAP), hubu­ngi aku kalau ingin menang (Hakim), dan seterusnya ada­lah ekspresi dari ketidak­per­cayaan itu. 

Idealnya, suatu negara di­se­­but sebagai negara hukum yang demokratis bilamana me­miliki kekuasaan keha­kiman yang tidak saja inde­penden, te­tapi juga akuntabel, ber­sih, dan berwibawa. Hukum se­ba­gai kaidah yang dipo­sitif­kan secara resmi oleh pe­nguasa negara yang ada adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat berbicara da­ri konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum terse­but.

Keadilan baru dapat ter­wu­jud apabila aktivitas poli­tik da­pat melahirkan produk-pro­duk hukum yang memang ber­pihak pada nilai-nilai ke­adi­lan itu sendiri. Ironisnya, ne­­gara hukum ini beririsan de­ngan kekuasaan politik yang di­jalankan oleh institusi ne­gara.

Banyak sekali persepsi menilai hukum itu  ‘’tumpul ke atas tajam ke bawah’’, tidak mempan memotong kese­we­nang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan, dan tidak dapat memberikan ke­nya­manan dan ketenteramaan dalam penyelenggaraannya. Kon­disi di atas telah menye­bab­kan hukum menjadi tidak steril baik ketika dirumuskan  maupun dilaksanakan dalam ranah peradilan.

Negara hukum adalah nega­ra yang dekat dengan masya­rakat. Kehadiran hukum da­lam masyarakat dicerminkan dalam adegium ubi sociates ibi ius, yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Hukum hadir di dalam kehidupan manusia pada prin­sip­nya mengajak semua ma­sya­rakat mulai dari rakyat biasa ataupun pejabat negara untuk menjaga cita–cita keter­tiban supaya hidup selaras dipenuhi dengan rasa keadilan dan kedamaian.

Rasa keadilan yang kem­ba­li kepada rakyat, bukan ke­pada kekuasaan dan para pe­ngua­sa yang menciptakan hu­kum, sebagaimana adagium So­lus Populis Suprema Lex yang berarti suara rakyat ada­lah suara keadilan atau Salus populi suprema lex artinya kesejahteraan rakyat meru­pakan hukum tertinggi.

Dijajah Mafia

Kekuasaan negara terbagi atas tiga (trias politica) yaitu legislatif(pembuat UU), ekse­kutif (menjalankan UU) dan yudisial (kekuasaan keha­ki­man dan  menegakkan UU). Di Indonesia, kekuasaan legislatif dijalankan oleh MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, kekuasaan eksekutif oleh Pre­si­den, dan kekuasaan yudisial oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

DPR merupakan lembaga yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang (fungsi legislasi) yang dibahas ber­sama oleh DPR dan Pre­si­den untuk mendapat perse­tu­ju­an bersama (Pasal 20 UUD 1945). Fungsi legislasi DPR se­­bagai pembuat UU ditandai de­­ngan mengajukan Ran­ca­ngan Undang-Undang (RUU) kedalam Program Le­gis­lasi Na­sional (Prolegnas) setiap tahunnya.

Namun, kebijakan legis­lasi ini dalam praktik yang dilakukan oleh DPR dalam menunaikan kewajibannya terhadap negara hukum selalu menimbulkan sebuah tanda tanya. Apakah RUU yang diajukan untuk mendukung aktivitas negara atau hanya politik memboroskan ang­garan negara.

Jhon Locke melalui karya  Two Treaties On Civil Govern­ment (1690), mengatakan bah­wa meskipun DPR men­da­pat­kan amanah dari rakyat untuk menjalankan fungsi mem­bentuk Undang-Undang, na­mun kekuasaan tersebut perlu di­batasi menurut materi hu­kum yang dapat dibuatnya. Paham legislatif  tidak dapat membuat UU seenaknya juga disampaikan oleh Hamid S. Attamimi (1990) yaitu UU bukanlah sekedar produk yang dihasilkan melalui pro­se­dur yang diatur dalam UUD tanpa memperdulikan materi pengaturan yang ada dida­lamnya (het formale wets be­grib). Tidak semua materi pengaturan dapat dijadikan UU, sekalipun pembentuknya menghendakinya, malainkan materi UU ada batasan (het materiale wets begrip).

Sangat disayangkan pemi­kiran kedua tokoh tersebut belum menjadi pegangan dan dasar pemikaran dalam pem­ben­tukan UU oleh para pem­bentuk UU (DPR) di Indo­ne­sia.  Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-unda­ngan, menyebutkan bahwa salah satu materi yang diatur adalah ‘pemenuhan kebu­tuhan hukum dalam masya­rakat’. Ketentuan ini juga rentan disalahtafsirkan atau­pun disalahgunakan untuk mengajukan RUU dalam Prog­lenas, jika ada kelompok ma­sya­rakat mengusulkannya Ke DPR,DPD atau Presiden, wa­lau­pun RUU tersebut tergo­long bukan materi muatan UU.

Selama ini, apa yang diper­juangkan dan kinerja yang ditunjukan para anggota DPR secara objektif menimbulkan tanda tanya besar, hampir tiap bulannya ada usulan dan gaga­san yang aneh-aneh, bukan untuk kepentingan rakyat, mereka dipilih langsung oleh rakyat, apakah mereka bekerja untuk rakyat?. Politik legislasi DPR menjadi samar-samar tatkala banyak terselubung konflik kepentingan dida­lam­nya dan dipenuhi intrik po­litik yang dapat melahirkan produk hukum yang prematur karena tidak sebagai produk hu­kum melainkan produk politik. Sehingga meng­aki­bat­kan banyaknyapasal karet yang bersifat elastis karena menimbulkan tafsir ganda.

Selanjutnya kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri-menteri (Pasal 17 ayat (1) UUD 1945). Tuntutan reformasi, otonomi yang se­luas­­nya membuat Pemerintah pusat mendelegasikan seba­gian kewenangannya kepada daerah yang dipimpin oleh gubernur, bupati dan walikota untuk berkreasi sesuai ke­khasan dan potensi daerah masing-masing.

Para pejabat pemerintah yang menjalankan kekuasaan eksekutif masih banyak yang menjalankan kewenangannya dengan setengah-setengah. Dalam konteks produk hukum eksekutif seperti PP, Perpres, Permen hingga Perda muatan materi pengaturannya masih banyak ditemui yang berten­tangan dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi dan merugikan masyarakat. salah satu contoh produk hukum eksekutif yang bertentangan dengan peraturan di atasnya ada­lah PP No. 78/2015(PP Pe­ngupahan) yang berten­tangan dengan UU No. 13/2003 (UU Ketenagakerjaan) ataupun yang merugikan ma­sya­rakat seperti Perda kenai­kan tarif parkir di Kota Pekan­baru yang kenaikan tarif par­kir­­nya di batas ketidak­wa­ja­ran.

Kemudian kekuasaan yu­di­sial, ditandai dengan penye­leng­garaan sistem peradilan di In­donesia yang tidak mampu memberikan jawaban dan solusi atas problem hukum yang terjadi. Mereka yang terlibat dalam sistem pera­dilan, baik penyidik, polisi, jaksa, hakim, dan pengacara banyak yang bermain-main dengan hukum. Banyak ok­num-oknum Hakim yang ter­je­rumus ke dalam lembah korupsi berupa jual-beli pu­tusan, oknum jaksa yang sering memainkan Pasal da­lam membuat surat dakwaan, dan oknum polisi yang mela­ku­­kan pungli serta oknum pe­ngacara yang membela klien­nya secara membabi bu­ta, bahkan ada yang sampai me­nyuap aparat penegak hu­kum lainnya.

Pemaparan di atas meng­gam­barkan bahwa penye­lenga­ra­an negara hukum di Indo­nesia telah dijajah oleh mafia hukum. Mereka yang me­miliki kekuasaan triaspolitica dengan sadarnya melakukan penyimpangan-penyim­pa­ngan dalam menjalankan ke­we­nangannya. Dengan ba­nyak­nya praktik mafia hukum di negara hukum akan menye­bab­kan krisis kepercayaan ma­syarakat terhadap hukum itu sendiri. Hukum yang seha­rus­nya dapat memberikan ke­adilan bagi masyarakat justru menciderai keadilan.

Lantas, negara hukum se­mes­tinya harus bagaimana?. Un­tuk dapat mewujudkan negara hukum (rule of law) harus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pembuatan  produk hukum harus bisa menjemput aspirasi keadilan masyarakat dalam rancangan undang-undang yang sedang dikerjakan. Hukum yang di­cip­takan harus futuristis dan responsif terhadap tuntutan akan rasa keadilan masyarakat serta hukum yang diciptakan harus bersih dan bebas dari intervensi politik, ekonomi, atau kepentingan lain­nya. Penyelenggaraan sistem per­adilan juga harus jujur, adil, dan bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepo­tisme). Dibu­tuhkan penegak hukum yang bermoral, profesionalisme, dan berintegritas tinggi se­hing­ga tidak dapat di suap oleh pihak manapun.

Di tengah banyaknya pe­nyim­pangan dalam negara hu­kum Indonesia, janganlah ki­ta bersikap apatis dan tidak per­­caya terhadap pelaksanaan hu­kum oleh negara. Mari turut ser­ta dalam pembangunan dan pembaharuan hukum di ne­gara kita ini dengan cara ber­partisipasi mengawasi dan ber­sikap kritis terhadap pelak­sa­naan negara hukum demi ter­wujudnya hukum yang be­nar-be­nar memberikan kepas­ti­an, ke­manfaatan, dan ke­adi­lan. ***

 

AGUNG HERMANSYAH
(Peneliti Muda Hukum Fakultas Hukum Unand, Berkegiatan di Indonesia Cyber Law Community)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM