ASN Payakumbuh Harus Taat Pajak


Rabu, 02 November 2016 - 01:20:04 WIB
ASN Payakumbuh Harus Taat Pajak Bupati Irfendi Arbi serahkan cendramata ke peserta sosialisasi pengampunan pajak di Aula Kantor Bupati. (ZUL)

PAYAKUMBUH, HALUAN — Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tahu dan memahami pelaksanaan pengampunan pajak (Tax Amnesti). Apakah semua harta kekayaan masuk ke dalam pengampunan pajak atau tidak, perlu diketahui, agar para abdi Negara itu nantinya tidak dikenakan sanksi.

”Saya mengajak semua pihak untuk memanfaatkan kesempatan emas pengam­punan pajak sebagaimana diaturkan dalam Udang-un­dang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Jangan sampai nanti men­dapat resiko karena tidak memanfaakan program pe­ngampunan pajak ini,” ingat Irfendi di hadapan para pim­pinan unit kerja saat so­sialisasi pengampunan pajak di Aula Kantor Bupati se­tempat, Selasa (1/11).

Menurut Irfendi Arbi, tujuan pengampunan pajak untuk mempercepat pertum­buhan dan restruksi ekonomi melalui pengalihan harta. Selain itu juga untuk men­dorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang berkeadilan serta perlu­asan basis data perpajakan yang lebih valid, kom­pre­hensif dan terintegrasi.

 Selain itu, ulas Irfendi, untuk meningkatkan pene­rimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pem­biayaan pembangunan. “Jika sudah dilaporkan sesuai jad­wal yang ditentukan, tentunya tidak akan ada penegakan hukum bagi Wajib Pajak (WP) yang telah melaporkan seluruh hartanya itu,” tutur Irfendi.

Keberhasilan pemba­ngu­nan sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat seperti pajak. Agar pembayaran pajak ini terdistribusi dengan merata tanpa ada pembeda, diper­lukan system perpajakan yang lebih berkeadilan dan kepastian hukum. “Kita sela­ku aparat negara harus men­taati aturan tentang pengam­punan pajak ini,” ulangnya.

Kepala KPP Pratama Pa­ya­kumbuh, Suprapto dalam penyampaiannya men­jelas­kan, yang menjadi objek pengampunan pajak adalah harta yang tidak dicantumkan atau dilaporkan dalam SPT tahunan 2015. Sedangkan yang dimaksud harta yaitu semua yang bisa dinilai de­ngan uang atau memiliki nilai seperti tabungan, deposito, kendaraan, tanah dan lainnya.

“Khusus untuk yang mata pencariannya hanya sebagai PNS, cukup melakukan pem­betulan SPT tahunan sebelum pengampunan pajak (Tax Amnesti) berakhir 31 Maret 2017. Begitu Wajib Pajak ikut Tax Amnesti dilaporkan dalam SPT, maka semua kewajiban tahun 2015 ke bawah dianggap tidak ber­masalah atau sudah selesai. “Kalau sudah dilaporkan, pajak harta itu tidak bisa diapa-apakan atau di otak-atik lagi,” jelas Suprapto. (h/zkf)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM