Pembebasan Lahan Jadi Kendala Utama


Rabu, 02 November 2016 - 01:28:53 WIB

PADANG, HALUAN — Hingga September 2016 realisasi Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) melalui dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi hanya mencapai 62 persen. Meski begitu, Pemprov Sumbar mengacu pada target serapan yang digunakan Kementrian Keuangan saja.

Kepala Biro Pembangunan dan Ker­jasama Rantau Setdaprov Sumbar, Muhammad Yani mengatakan, serapan anggaran dari APBN, Pemprov Sumbar tidak bisa memasang target yang baku. Namun tergantung dengan kondisi keuangan pada kementrian masing-masing dari sumber dana.

Dari target Kementrian Keuangan, tri­wulan ketiga target serapan anggaran harus mencapai 60 persen. Jumlah itu seharusnya juga sejalan dengan realisasi fisik. Mengacu pada target Kementrian Keuangan, realisasi APBN sudah mencapai bahkan melebihi target. Karena pada triwulan tiga ini target hanya 60 persen. Sebab, di Kementrian Keuangan, target realisasi ditetapkan masing-masing, triwulan pertama 15 persen, triwulan kedua 40 persen, triwulan tiga 60 persen dan triwulan empat 80 persen.

“Secara umum serapan APBN di Sumbar memang cukup tinggi, namun sejumlah SKPD masih ada yang minim serapannya. Kendal­anya, selain anggaran yang tidak jelas, kemudian ditambah lagi pembebasan lahan yang masih rumit di Sumbar,” ujarnya, Selasa (1/11).

Ia juga mengatakan, banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih ragu dan takut untuk melaksanakan se­jumlah kegiatan, karena mengingat kondisi anggaran saat ini. “SKPD jadi bingung untuk melaksanakan kegiatan karena ketidak­jelasan anggaran ini,” ulasnya.

Terhitung September, nominal realisasi keuangan Rp1,3 triliun dari keseluruan dana APBN Rp2,9 triliun untuk Sumbar. Jumlah itu dengan rincian Rp969 miliar di 25 SKPD Pemprov Sumbar. Kemudian sisanya Rp2 triliun berada pada tiga instansi vertikal bidang infrastruktur. Yakni, di Balai Jalan Nasional III, Sumbar dan Bengkulu. Kemudian pada Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan Balai Teknik Perkeretaapiaan.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Sum­bar juga telah membatalkan 118 paket kegiatan, yang pada umumnya kegiatan infrastruktur. Pembatalan itu akibat dipo­tongnya Dana Alokasi Khusus (DAU) untuk Sumbar Rp288 miliar. (h/rin)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 09 Maret 2017 - 11:06:18 WIB

    Pembebasan Maransi Sisakan 20 Persil

    PADANG,HALUAN—Pembebasan lahan untuk pengerjaan pengendalian banjir Batang Maransi- Batang Luruih semenjak 2014 lalu, hingga kini belum tuntas. .
  • Selasa, 16 Agustus 2016 - 04:26:36 WIB

    Pembangunan Jembatan Gunung Nago Terkendala Pembebasan Lahan

    Pembangunan Jembatan Gunung Nago Terkendala Pembebasan Lahan PADANG, HALUAN — Pembangunan jembatan yang menghubungkan Kuranji-Pauh di Gunung Nago, Kecamatan Kuranji masih terbengkalai. Proses pembebasan lahan yang dilakukan semenjak tahun 2015 itu hingga kini masih belum selesai. Ma.
  • Jumat, 29 Juli 2016 - 11:10:05 WIB
    JALUR DUA PURUS-BIM

    Pembebasan Lahan Hingga 2017

    PADANG, HALUAN — Pemerintah Kota Padang masih melakukan negosiasi dengan pihak Pangeran Hotel Beach agar merealisasikan rencana membangun jalur dua Pantai Padang hingga Bandara Internasional Minangkabau (BIM)..
  • Jumat, 10 Juni 2016 - 16:37:25 WIB

    Tenggat Waktu Pembebasan Lahan Kian Dekat, Pemko Mulai Ambil Sikap

    PADANG, HALUAN – Pembebasan lahan jalur dua By Pass yang diberi tenggat waktu hingga akhir Juli 2016 masih belum berhasil dibebaskan seluruhnya. Pemerintah Kota Padang siap mengambil sikap tegas kepada orang yang menghalang.
  • Senin, 30 Mei 2016 - 20:39:40 WIB

    Pembebasan Jalan Sandang Pangan Butuh Waktu Dua Pekan

    PADANG, HALUAN - Pembebasan Jalan Sandang Pangan Pasar Raya Padang diperkirakan akan memakan waktu hingga dua pekan mendatang. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM