PICU STATUS WDP

Aset Tujuh Daerah Bermasalah


Rabu, 02 November 2016 - 01:29:15 WIB

PADANG, HALUAN — Provinsi Sumbar masih menyisakan tujuh daerah yang masih menyan­dang status Wajar Dengan Penge­cualian (WDP). Sementara 13 lainnya, yaitu 12 kabupaten/kota dan satu provinsi telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Masih tersisanya tujuh daerah ini dengan status WDP diklaim Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, karena masih belum sempurnanya dalam administrasi. Dimana yang dominan terkait dengan aset daerah. “Belum sepenuhnya aset itu tercatat. Apalagi masih ada aset yang dari tahun 60-an dan 70-an yang belum ter­admini­stra­si,”katanya usai mengikuti serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK RI di Gedung BPK RI Jalan Khatib Sulaiman.

Selain itu, masih ada aset pascagempa 2009 yang juga masih terdata seluruhnya. “Pemerintah kabupaten/kota terus kita minta agar bisa menyempurnakan laporan keuangan. Kalau yang masih WDP didorong agar bisa WTP. Dan yang telah WTP agar bisa mengerjar WTP murni,”ujarnya.

 Gubernur juga menugaskan kepada tujuh kabupaten/kota yang masih WDP tersebut, seperti Kabupaten Sijunjung, Pasaman Barat, Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Solok, dan Kota Padangpanjang untuk berkonsuiltasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemba­ngunan (BPKP) agar mendapat pelatihan kepada seluruh pemegang keuangan daerah masing-masing. “Jadi, nanti kekurangannya diperbaiki segala kelemahan, kekurangan selama ini dan dapat mengejar WTP,”ungkapnya.

Gubernur Sumbar juga mengapreasi kinerja BPK RI Perwakilan Sumbar selama ini. Sebagai tim penilai pemerintah daerah BPK RI tidak bisa dilobi agar temuan yang ada untuk tidak dilaporkan atau pun meminta rekomendasi agar dipermudah. “Kita meminta agar Pemda kabupaten/kota bekerja dengan jujur dan transparan agar dapat membantu kinerja BPK. Berkat temuan BPK juga saya dapat memberikan rekomendasi kepada inspektorat untuk bekerja,” katanya. Ditemui terpisah, Kepala Perwakilan BPK RI, Eliza mengatakan, untuk Sumbar itu sudah sangat bagus dibanding dengan daerah lainnya dalam hal laporan keuangan sehingga bisa mendapat opini WTP. “Di tempat saya dulu itu ada yang disclamer, di sini (Sumbar, red) tidak ada. Berarti bagus dong,”ungkapnya. (h/isr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 23 November 2016 - 01:07:35 WIB

    Aset Mentawai Batal Diserahkan

    PADANG, HALUAN — Sebanyak 516.­174.­4­21 jumlah aset dari Dinas Kelautan dan Pe­ri­kanan Kabupaten Kepulauan Men­tawai ba­tal diserahkan ke provinsi, nominal yang ter­diri dari tanah dan bangungan tersebut di­batal.
  • Kamis, 20 Oktober 2016 - 03:25:11 WIB

    Pemindahan Aset Membebani Provinsi

    PADANG, HALUAN — Esti­masi anggaran peme­liharaan aset kabupaten yang berpindah ke provinsi dipastikan akan mem­pengaruhi postur PABD 2017. Untuk itu, perlu per­sia­pan dan antisipasi sejak se­karang..
  • Sabtu, 08 Oktober 2016 - 03:09:40 WIB

    Rp391 Miliar Aset Pemko Diserahkan

    PADANG, HALUAN — Memenuhi ama­nat UU 23/2014, Walikota Pa­dang, H. Mahyeldi Dt Marajo me­nyerahkan P2D kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, di Gubernuran, Senin (3/10). Tidak saja Kota Padang, P2D juga dise­ra.
  • Jumat, 23 September 2016 - 03:21:27 WIB

    Rp1,8 Triliun Aset Daerah Dialihkan ke Provinsi

    PADANG, HALUAN — Se­kitar Rp1,8 triliun aset pe­merintah daerah kabupaten/ kota, akan berpindah dan selanjutnya dikelola oleh Pemprov Sumbar. Un­tuk pe­nyerahan personil, penda­naan, prasarana dan do­ku­men (P3D), ak.
  • Selasa, 21 Juni 2016 - 17:04:52 WIB

    Aset Pemprov Masih Jadi Catatan DPRD Sumbar

    PADANG, HALUAN – Masalah aset Padang Industrial Park (PIP) dan tukar guling aset GOR H Agus Salim dengan Bank Negara Indonesia (BNI) menjadi catatan penting dari fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar. Ha.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]