KULIAH UMUM PROF MUDZAKIR

Hukum Bukan Alat Balas Dendam


Rabu, 02 November 2016 - 01:32:19 WIB
Hukum Bukan Alat Balas Dendam GURU besar ilmu hukum Prof Mudzakkir memberikan kuliah umum di Universitas Eka Sakti (Unes) Padang, Selasa (1/11).

PADANG, HALUAN — Pem­baharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan, agar sesuai dengan nilai-nilai di tengah masyarakat. Pem­baharuan, bukan malah dila­kukan untuk niat-niat buruk.

Hal tersebut diutarakan pakar hukum, Prof Mudzakir saat menjadi pembicara dalam kuliah umum di Auditorium Universitas Ekasakti, Selasa (1/11). “Pascareformasi, pro­duk hukum yang dihasilkan banyak dipakai sebagai alat balas dendam kepada rezim yang dianggap korup se­be­lumnya. Hal ini harus menjadi perha­tian serius peme­rintahan untuk membenahinya. Semua aturan yang ada harus dikaji ulang dan harus direvisi agar lebih ilmiah dan rasional berdasarkan ilmu pe­nge­ta­huan dan Pancasila,” jelas Gu­ru Besar Fakultas Hukum Uni­ver­sitas Islam Indo­nesia ter­sebut.

Lebih lanjut dika­ta­kan­nya, aturan hukum, khususnya pidana harus diperbaharui karena masih merupakan pro­duk hukum colonial. “Kita harus secepatnya melakukan revisi, karena  ini merupakan produk penjajahan. Kita seka­rang sudah berada dalam alam berfikir merdeka. KUHP di masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkem­ba­ngan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab,” ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa ketika orde lama aturan hu­kum dijalankan sebagai ins­trumen revolusi, sementara pada orde baru aturan hukum dija­­dikan instrumen pem­bangunan, ketika era refor­masi, dirinya menilai produk hukum yang lahir hanya dipa­kai sebagai alat balas dendam terhadap rezim yang tidak baik pada masa sebelumnya, tidak berdasarkan aturan yang ilmiah dan rasional dan fil­safat hukumnya hanya ber­da­sar kepada alat balas dendam.

“Seperti aturan Peraturan Pemerintah Pengganti Un­dang-undang (Perppu) Nomor 1 Ta­hun 2016 tentang Per­lin­du­ngan Anak yang telah men­jadi Un­dang-Undang. Se­ha­rusnya ada aturan pidana lain yang lebih manusiawi,” terangnya

Selain itu, dalam aturan tindak pidana korupsi mi­salnya tidak ada aturan yang jelas antara kealpaan dan memang melakukan keja­hatan dengan niat. Ia men­con­tohkan, seperti dalam aturan korupsi misalnya, tidak aturan yang menghasilkan norma hukum antara kealpaan dan melakukan kejahatan dengan niat, sehingga kepentingan politik lebih berperan dari peran hukum itu sendiri. “Kita tidak dapat berpikir secara ilmiah dan rasional sesuai ilmu pengetahuan mene­tap­kan aturan hukum, sehingga aturan hukum dapat mem­bentuk kepastian hukum di dalamnya,”  ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fa­kultas Hukum Universitas Eka­sakti, Otong Rosadi me­ngung­kapkan bahwa seluruh fakultas hukum di Indonesia ha­rus memaknai apa arti pen­ting reformasi dan pemba­haruan hukum pidana agar dapat me­negakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Hu­kum harus  berdiri sendiri atas dasar ilmu pengetahuan, rasio­nalitas dan keilmiahan, bukan berdasarkan kekuatan politik. “Reformasi dan Pembaharuan hukum ha­rus dimaknai se­baik-baiknya sebagai produk yang ilmiah dan rasional se­suai dengan ilmu penge­ta­huan,” ung­kap­nya. (h/mg-hud)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 15 Maret 2017 - 08:35:18 WIB

    Soal Tanah, Warga Kurao Minta Kepastian Hukum

    PADANG, HALUAN -- Warga RT05/RW03 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Padang minta kepastian hukum mengenai kejelasan hak atas tanah yang sudah lama mereka tempati..
  • Selasa, 22 November 2016 - 00:47:55 WIB
    AGAR BISA TEGAKKAN PERDA

    Satpol PP Dituntut Paham Hukum

    PADANG, HALUAN — Seba­gai aparat penegak peraturan daerah (perda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dituntut untuk menguasai permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan aturan dan kebijakan daerah.
  • Selasa, 01 November 2016 - 02:00:16 WIB
    LANGGAR STATUS TAHANAN KOTA

    Hukuman Berat Menanti Bos Gula

    Hukuman Berat Menanti Bos Gula PADANG, HA­LUAN — An­caman tuntutan hukuman lebih berat, kini me­nanti terdakwa kasus peredaran gula tanpa label Standar Na­sio­nal Indonesia (SNI) Xave­rian­dy Sutanto. Po­tensi tuntutan lebih berat dari Jaksa Penu.
  • Kamis, 29 September 2016 - 02:59:32 WIB
    PERKARA TANAH GUNUNG PANGILUN

    Gugatan Dinilai Tak Berdasar Hukum

    PADANG, HALUAN — Ter­gugat I, II, III dan VI dalam perkara perdata tanah seluas 1.678 m2 di Jalan Gajah Mada RT 02 RW 02, menyampaikan jawaban atas gugatan yang disampaikan Rusman Haris selaku penggugat, yang me­ngaku se.
  • Senin, 19 September 2016 - 03:54:56 WIB

    Kuasa Hukum Tommy S Bhail: Irman Jajaki Kemungkinan Praperadilankan KPK

    Kuasa Hukum Tommy S Bhail: Irman Jajaki Kemungkinan Praperadilankan KPK PADANG, HALUAN – Penangkapan Ketua DPD RI Irman Gusman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (17/9) dinihari lalu, mengagetkan rakyat republik ini, apalagi bagi masyarakat Sumbar. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM