RAKER KOMISI I DPRD SUMBAR

Anggaran Pengamanan untuk Pejabat Tak Memadai


Rabu, 02 November 2016 - 01:33:01 WIB
Anggaran Pengamanan untuk Pejabat Tak Memadai KETUA Komisi I DPRD Sumbar, Aristo Munandar dan Anggota Komisi I yang lain berfoto bersama dengan jajaran Forkopimda Sumbar usai rapat kerja, Selasa (1/11). (LENI MARLINA)

PADANG, HALUAN — Guna mensinergikan program peme­rintah pusat dengan daerah, Ko­misi I DPRD Sumbar meng­gelar rapat kerja (raker) dengan forum komunikasi pemerintah daerah (Forkopimda) dan instan­si vertikal lain yang ada di Sumbar.

Pada rapat kerja yang ber­lang­sung, Selasa (1/11) di ruang khusus II DPRD Sumbar itu, berbagai persoalan dan saran disampaikan. Terutama terkait anggaran.

Ketua Komisi I DPRD Sum­bar, Aristo Munandar menutur­kan beberapa hal yang mencuat saat rapat kerja itu. Di antaranya ber­hubungan dengan anggaran untuk pengamanan pejabat negara yang berkunjung ke Sumbar. Baik itu Presiden, menteri dan yang lainnya.

Instansi berwenang yang me­nangani persoalan tersebut dima­na salah satunya Polda Sumbar, meminta adanya dukungan ang­ga­ran dari pemerintahan daerah untuk kegiatan pengamanan peja­bat penting yang datang ke Sumbar.

Meski tak menyebut angka­nya secara detail, Aristo menutur­kan sejauh ini anggaran pengama­nan telah ada. Hanya saja jumlah­nya masih belum memadai.

Selain masalah pengamanan, hal lain yang disampaikan adalah berkaitan dengan fasilitas pela­yanan masyarakat. Dalam hal ini, diinformasikan oleh pihak terkait beberapa kabupaten/ kota masih belum memiliki kantor Penga­dilan Negeri, dan butuh bantuan dalam penganggaran. Kabupaten/kota yang tak memiliki pe­nga­dilan negeri itu di antaranya Solok Selatan, Mentawai dan Dharmasraya.

Di lain pihak, Perwakilan Kementerian Pertahanan yang ada di Sumbar meminta prasasti bela negara yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota didorong menjadi ikon Sumatera di bidang yang sama, khususnya untuk wilayah Sumatera bagian Barat.

Sementara Pangkalan Udara (Lanud) Padang menginginkan pelatihan terkait kesiagaan ben­cana yang dilakukan agar turut didukung oleh pemerintah dae­rah. ”Semua informasi yang dite­rima akan disampaikan pada pimpinan DPRD untuk kemudian diteruskan ke pemerintah daerah sehingga nantinya bisa diako­modir dengan baik,” kata Aristo.

Politisi dari Fraksi Golkar ini menambahkan, jika dukungan yang dibutuhkan berbentuk ang­garan, itu akan diakomodir melalui APBD-P 2017 atau APBD 2018. 

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, Komi Chaniago. Komi menutur­kan, semua informasi yang dite­rima saat rapat dengan instansi terkait akan ditindaklanjuti dan disam­paikan ke pemerintah daerah.

“Karena berhubungan dengan kepentingan daerah, informasi dan masukan yang diterima keti­ka rapat tersebut tentunya akan diproses,” pungkas Komi.

Mengenai rapat kerja yang dilaksanakan hari itu, hadir juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Novi Yuliasni dan ang­go­ta lain yaitunya, Sitti Izzati Aziz, Darman Sahladi, Ahmad Rius, Jasma Juni Dt Gadang, Mochlasin, Syaiful Ardi, Irwan Afriadi dan Riva Melda. (h/adv)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM