PERKARA SUDAH TEREGISTRASI DI MA

KPK Berusaha Gagalkan Praperadilan Irman


Rabu, 02 November 2016 - 01:35:55 WIB
KPK Berusaha Gagalkan Praperadilan Irman Irman Gusman.

JAKARTA, HALUAN — Pengacara Irman Gusman, Dr H Sutan Bagindo Fachmi  SH MH menduga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusaha mengagalkan pra­peradilan Irman Gusman dengan mempercepat pe­lim­pahan berkas Mantan Ketua DPD RI itu ke Pengadilan Tindak Pin­dana Korupsi (Tipikor). Kini, perkara Irman su­dah teregistrasi di Mah­kamah Agung (MA).

“Itu yang dikejar KPK dengan melim­pah­kan (berkas Irman ke penuntutan) padahal belum diperiksa,” katanya.

Dikatakan Fachmi, berkas Irman Gusman yang dilimpahkan KPK itu tidak sah secara hukum, karena kliennya tidak pernah menjalani pemeriksaan. “Seka­lipun tidak pernah diperiksa, saya heran kenapa bisa dijadikan P21. Kalau tidak diperiksa dan lang­sung P21 itu berarti hak tersangka dalam KUHAP diabaikan,” tutur Fachmi di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Selasa (1/11).

Bahkan berkas Irman yang dijerat KPK dengan Pasal 12 huruf b UU Tipikor dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup, telah teregistrasi di mahkamah Agung (MA). Di situs resmi MA, perkara Irman mengantongi no­mor regitrasi 112/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst. Dalam penja­baran Pasal 12 Huruf b  di­sebut­kan, selain pidana penjara seumur hidup, juga ada ancaman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, juga termaktub tentang pidana denda, yang paling sedikitnya Rp 200 juta, serta paling banyak Rp 1 miliar.

Nantinya, Irman Gusman akan diadili majelis hakim yang dike­tuai hakim Nawawi Pamolango yang sehari-hari menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nama Nawawi mulai dikenal pu­blik saat mengadili Ahmad Fatha­nah di kasus suap impor sapi yang melibatkan Presiden PKS kala itu, Luthfi Hasan Ishaaq. Oleh Nawa­wi, Fathanah dihukum dengan hukuman 14 tahun penjara.

Adapun penyuap Irman, pasa­ngan suami istri Xaveriandy Sutanto dan Memi diadili dengan berkas terpisah yaitu Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst. Sebagai penyuap, pasutri itu diancam dengan pasal yang lebih ringan yaitu maksimal 5 tahun penjara. Pasal yang dimaksud yaitu pasal 5 ayat 1 UU Tipikor. Keduanya terancam penjara lima tahun atau minimal setahun.

Walau berkas perkaranya su­dah teregistrasi di MA, gugatan praperadilan Irman masih ber­lang­sung di Pengadilan Jakarta Selatan. Selasa (1/11), sidang yang dipimpin oleh hakim tung­gal I Wayan Karya beragendakan membacakan kesimpulan dari persidangan yang sudah berjalan sejak 25 Oktober 2016.

Irman melayangkan gugatan prapeadilan terhadap KPK ke PN Jaksel karena keberatan atas penangkapan dan penetapan dirinya menjadi tersangka kasus suap kuota impor gula Sumatera Barat. Sampai saat ini sidang praperadilan masih bergulir di pengadilan.

Kuasa Hukum Irman Gusman, Fachmi menjelaskan, ada enam butir kesimpulan selama persida­ngan, di antaranya soal tangkap tangan tidak memenuhi syarat yuridis sesuai Pasal 1 butir 19.  “Kemudian tentang bantuan hu­kum sudah dilewati, sampai seka­rang tersangka tidak pernah didam­pingi kuasa hukum. Berda­sarkan yurisprudensi, tersangka yang tidak didampingi kuasa hukum, oleh Mahkamah Agung dakwaan dinya­takan batal,” kata Fachmi.

Lanjut Fachmi, sesuai putu­san Mahkamah Konstitusi No­mor 1 PUU Tahun 2014 menyatakan penyidikan menjadi tidak sah karena penangkapan tidak sah sehingga tidak ditemukan dua alat bukti sah.  Kemudian terkait uang Rp100 juta yang sudah dikualifikasi menjadi gratifikasi, sesuai dengan apa yang dimaksud dalam buku memahami korupsi terbitan KPK edisi 2014. “Kita hanya mengikuti prosedur dan proses yang dibuat KPK dalam buku panduan tentang pena­nganan gratifikasi,” tuturnya.

KPK sendiri optimistis, ha­kim I Wayan Karya akan menolak seluruh permohonan praperadilan penangkapan dan penetapan tersangka Irman Gusman. Sebab, dalil permohonan praperadilan pihak Irman dianggap telah terpa­tahkan selama persidangan.

Hal ini disampaikan anggota tim kuasa hukum KPK, Natalia Christianto, usai sidang penyam­paian kesimpulan. “Optimis me­nang. Kalau permohonan pemo­hon digugurkan ada alasan, kare­na sudah kami limpahkan, kalau mau dikalahkan pun kami sudah siap,” kata Christianto.

Christianto mengatakan, ke­sim­pulan yang diserahkannya kepada hakim berisi sejumlah dalil yang mematahkan dalil Irman Gusman sebagaimana fakta yang terungkap selama persida­ngan. Bahwa, proses penangkapan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT), penetapan tersangka dan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Irman Gusman sah, sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan. “Bukti-bukti yang kami sampaikan, saksi yang kami hadirkan, dan ahli yang kami hadirkan sudah firm kalau apa yang dilakukan KPK secara prosedural memang sudah merujuk pada perundang-unda­ngan,” katanya.

Menurutnya, dari barang buk­ti, saksi dan ahli yang dihadirkan selama persidangan praperadilan, telah dapat dibuktikan bahwa penangkapan terhadap Irman Gusman dikategorikan tertang­kap tangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 19 dan Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), OTT tidak harus disertai surat penang­kapan. “Ketika kami sudah dapat­kan informasi, kemudian sudah mempersiapkan diri untuk mela­ku­kan tangkap tangan, apakah ketika suap itu tidak terjadi kita akan menangkap? Kan tidak juga,” jelas Christianto.

Pihak KPK dilarang menang­kap jika kejahatan belum sempur­na. Karakteristik suap, ketika ada pembicaraaan, perencanaan, kese­pakatan-kesepakatan tertentu, tapi kemudian penyerahan uang­nya belum terjadi, maka KPK tidak bisa melakukan penangka­pan. “Makanya istilahnya bukan kami mendorong kejahatan itu terjadi. Tapi, memang ini sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang ada kemungkinan terjadi suap dan itu betul terjadi,” ucap­nya.  (h/okz/ben)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 31 Maret 2020 - 15:04:56 WIB

    Mulai Besok, Kunjungan Tahanan KPK Dilakukan secara Online

    Mulai Besok, Kunjungan Tahanan KPK Dilakukan secara Online JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan memberlakukan kunjungan tahanan secara online menggunakan video conference mulai Rabu (1/4/2020) besok dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19..
  • Jumat, 27 Maret 2020 - 22:16:42 WIB

    KPK Perpanjang Penahanan Bupati Solok Selatan Nonaktif Muzni Zakaria

    KPK Perpanjang Penahanan Bupati Solok Selatan Nonaktif Muzni Zakaria JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperpanjang penahanan Bupati Solok Selatan nonaktif Muzni Zakaria (MZ). Dia adalah tersangka kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok.
  • Sabtu, 21 Maret 2020 - 01:52:16 WIB

    DPR: KPK Harus Awasi Pengadaan Rapid Test Corona

    DPR: KPK Harus Awasi Pengadaan Rapid Test Corona JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pengadaan rapid test atau tes cepat virus corona (Covid-19). Menurutnya, pelibatan KPK diper.
  • Jumat, 13 Maret 2020 - 11:09:40 WIB

    Waduh! Ketua KPK Firli Bahuri Didesak Mundur

    Waduh! Ketua KPK Firli Bahuri Didesak Mundur JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mundur. Firli dinilai gagal membangun komitmen pemberantasan korupsi usai tak mampu menangkap buron a.
  • Selasa, 10 Maret 2020 - 07:54:54 WIB

    Samin Tan Mangkir, KPK Ultimatum soal Upaya Perintangan

    Samin Tan Mangkir, KPK Ultimatum soal Upaya Perintangan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Tersangka KPK dalam kasus suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), Samin Tan kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan, Senin (9/3). KPK meng.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM