RP9 MILIAR DANA BKK MENGENDAP

Pemkab Limapuluh Kota Lalai


Kamis, 03 November 2016 - 00:18:18 WIB

PADANG, HALUAN — Kabupaten 50 Kota tak mampu realisasikan dana Bantuan Ke­uangan Khusus (BKK) yang diperuntukkan provinsi untuk ka­bu­paten/kota. Akibatnya sekitar Rp9 miliar anggaran masih me­ngen­dap dan terancam jadi Silpa.

Anggota DPRD Sumbar dari Dapil V Payakumbuh- 50 Kota, Yulfitni Djasiran me­ngatakan, dari laporan yang masuk pada pihaknya, Ka­bupaten 50 Kota sama sekali belum mereali­sasikan ang­garan BKK yang diberi ta­hun 2016 sekarang. 

“Totalnya sekitar Rp9 mi­liar. Ini sangat  disa­yang­kan sekali, anggaran yang di­pe­run­­tukkan untuk mem­bantu pembangunan infr­a­struktur masyarakat hingga mendekati akhir tahun sama se­kali belum digunakan,” kata Yulfitni, Rabu (2/11) di Padang.

Tak hanya bantuan khu­sus tahun 2016, menurut dia se­banyak 7,3 miliar BKK untuk Kabupaten 50 Kota yang di­salurkan melalui APBD-P 2015 lalu juga ber­masalah.

Untuk anggaran tahun 2015, permasalahan bermu­la karena terjadi perselisihan an­tara Pj Bupati  Kab 50 Kota saat itu, yaitunya Hen­dri Tho­mas dengan Kepala Dinas PU se­tempat terkait pelaksanaan kegiatan. Kare­na perselisihan tadi Pj Bupa­ti tak bersedia membayarkan tagihan pada kontraktor yang melaksanakan peker­jaan. Pihak kontraktor yang merasa haknya belum diteri­ma akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan negri setempat. “Sementara untuk BKK tahun 2016, kami da­pat in­formasi anggaran tak jalan karena sekretaris dae­rah dan DPKD Kabupaten 50 Kota tak kunjung menan­datangani DPA (Daftar Peng­gunaan Ang­ga­ran),” ungkap Yulfitni.

Ia menyebut, pihaknya sa­ngat menyesali apa yang ter­jadi. BKK adalah ang­garan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran ang­gota DPRD provinsi yang diperuntukkan bagi ma­sya­rakat di Dapil ma­sing-ma­sing. Untuk Kabu­paten 50 Kota ada enam orang ang­gota DPRD Sumbar yang mem­perjuangkan anggaran ini. Mereka adalah Yulfitni Dja­siran, Darman Sahladi, Prof Erman Mawardi, Supar­di, Ir­syad Syafar dan Novi Yuliasni.

Penggunaan anggaran tu­juannya untuk mem­ba­ngun infrastruktur yang tak bisa masuk dalam ke­we­nangan Pro­vinsi. ”Jika sam­pai akhir tahun, bantuan yang Rp9 miliar tadi tak juga dilak­sanakan itu akan jadi silpa. Dilain sisi masyarakat pastinya sangat berharap dibantu da­lam pe­ngem­ba­ngan infra­struk­tur,” pun­gkas politisi fraksi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar yang lain Dar­man Sahladi yang sama-sama berasal dari Dapil V Pa­ya­kumbuh-50 Kota me­nu­turkan, ia m­e­nya­yangkan keti­dak­se­riu­san pe­jabat dae­rah setem­pat dalam melak­sanakan ban­tuan yang dip­e­run­tukkan bagi masyarakat. 

Dalam hal ini dia me­min­ta temuan terkait pekerjaan ban­tuan keuangan khusus tahun 2015 yang bermasalah di­tindak secara tegas. Ke­mudian untuk anggaran tahun seka­rang yang tak kunjung di­gunakan ia me­minta pada Bupati setempat memberi peringatan pada Sekda dan Kepala Dinas DPKD setempat. Ini karena kewenangan me­na­n­da­ta­ngani  menandatangani DPA ada di mereka. “Jika selama dua tahun berturut-turut bermasalah seperti se­ka­rang, sama halnya Kabupatan 50 Kota tak membutuhkan ban­tuan dari Provinsi. Bisa saja tahun 2017 ini tak kita ang­garkan lagi,” ujar Darman.

Lebih lanjut ia me­nyam­paikan, agar Rp9 miliar ang­garan BKK tahun 2016 tadi tak menjadi Silpa ia dan ang­gota DPRD Sumbar lain dari dapil yang sama juga telah meminta Persatuan Walinagari (Perwana) 50 Kota agar me­ngawal pelak­sanaan dana BKK dija­lan­kan dengan segera.

“Kalau sudah jadi silpa, bisa saja ke depan dana tak digunakan untuk program yg telah ditetapkan, yakni­nya untuk membangun infra­s­truk­tur di nagari-na­gari,” imbuh Darman. (h/len)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]