Salah Kelola Dana Desa


Kamis, 03 November 2016 - 00:47:36 WIB
Salah Kelola Dana Desa Ilustrasi.

Desa adalah permata yang tersuruk di dasar bumi. Keberadaannya ada, tapi tak pernah tersentuh pemerintah. Kehadiran Undang-undang Desa No. 6/2014 merupakan tindakan nyata pemerintah agar permata tersebut bisa bercahaya selayaknya. UU tersebut memberikan  kewenangan penuh kepada kepala desa untuk merumuskan masa depannya sendiri. Salah satu tindakan nyata setelah dikeluarkannya UU  desa ini adalah adanya Dana Desa yang telah dianggarkan dalam APBN yang dikelola secara mandiri oleh desa.

Pemerintah telah melun­curkan dana desa sejak 2015 yang diharapkan mampu me­ningkatkan kesejahteraan desa dan mampu menurunkan ang­ka kemiskinan. Namun, dalam implementasinya tak seperti yang dibayangkan, masih ba­nyak hambatan yang ditemui di lapangan. 

Salah satu provinsi yang ogah-ogahan mengelola dana de­sa adalah Sumatera Barat (Sum­bar). Transparasi dan aku­n­tabilitas penggunaan da­na pemerintah Sumbar sa­ngat rendah. Hal ini ditun­jukan dengan: pertama, lapo­ran rea­li­sasi tahap 1 (satu) peng­gu­naan dana desa 2016 masih kecil, dilaporkan baru 1 per­sen. Pada­hal, Sumbar terma­suk 5 provinsi yang telah men­da­patkan dana desa tahap satu 100 persen.

Kedua, satu-satunya pro­vinsi  dari 100 satker deko­sentrasi Direktorat Pem­ba­ngunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang tidak melaporkan realisasi keuangan 2016 semester satu. Hal ini menyebabkan laporan ke­ua­ngan pusat juga ikut terganggu. Sumbar juga terkenal salah satu  provinsi yang paling sulit diajak berkoordinasi.

Dana  Nagari

Pada 2016, Sumbar men­dapatkan Dana Nagari sebesar Rp 598 milyar yang akan dibagi untuk 880 nagari. Artinya, setiap nagari  men­dapatkan dana rata-rata Rp 680 juta. Belum lagi ditam­bah dengan Alokasi Dana Desa dan pendapatan lainnya. Jika dana tersebut  digunakan se­suai aturan  maka akan men­datangkan manfaat  besar. Selain itu, Jangan sampai dana tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang ma­sya­­rakatnya tetap melarat. Dana nagari tentu diharapkan mampu meningkatkan eko­nomi nagari, menyerapkan tenaga kerja dan memperbaiki infrastruktur nagari.

Namun, semua itu akan sia-sia jika pemerintah sumbar tak sungguh-sungguh untuk memajukan nagari. Bisa jadi, laporan pertanggungjawaban tidak selesai karena peng­gunaan dana yang tidak se­suai dengan aturan. Harusnya,  sesuai dengan pepatah datang tampak muko, pulang tampak punggung. Jangan mengurus pencairan uang cepat tapi membuat laporan per­tang­gungjawaban tidak mau. 

Ditambah lagi, berita dari Koran padek sebelumnya, menyebutkan banyak wali nagari di Pasaman yang tidak mengerti dana desa cukup mengoyak hati. Wali nagari seperti berjalan sendiri di ruang gelap. Mereka kebi­ngungan memahami meka­nisme pencairan dan per­tang­gungjawabannya.

Efektivitas Dana Nagari

Pada 2015, total dana desa yang cair adalah Rp  222 Mi­li­yar.  Sebagian besar dana  ter­­sebut digunakan untuk pem­bangunan desa. hal ini ten­­tu tidak sesuai dengan Per­men­­desa tentang prioritas peng­­­gunaan dana desa Per­men desa, PDTT No. 5/2015. Da­­na desa harus digunakan un­tuk pembangunan dan pem­­­ber­dayaan masyarakat de­sa. Wa­laupun dalam aturan ter­­­sebut tidak mengatur per­sen­­­­tanse penggunaan, alang­kah lebih baik penggunaan ju­­­ga meng­alokasikan untuk pem­­ber­dayaan masyarakat desa.

Kegiatannya dapat berupa peningkatan investasi eko­nomi desa, pengembangan Bum­desa, bantuan pening­katan ka­pasitas untuk pro­gram dan ke­giatan ketahanan pangan desa, fasilitasi dan pelatihan pa­ralegal dan ban­tuan hukum masyarakat Desa, pro­mosi dan edu­kasi kese­hatan masyarakat, termasuk pe­ningkatan kapa­si­tas pe­nge­lo­laan Posyandu, Pos­kesdes, Po­­lindes dll. Inti­nya pem­ber­da­yaan masyarakat desa ber­tu­ju­an untuk me­ning­­kat­kan ka­pa­sitas masya­ra­kat da­lam pe­ngem­bangan wi­ra­­usaha, pe­ning­katan pen­da­patan seta per­luasan skala eko­nomi ma­sya­rakat dan de­sa. Masalah di atas, tak bisa di­biar­kan agar na­ma Sumbar di­tingkat nasio­nal tidak buruk. Jangan sam­pai “nila setitik rusak susu se be­langa”.

Pemahaman terhadap da­na desa adalah suatu keha­ru­san. Jika penggunaannya ti­dak sesuai aturan yakini Per­mendesa, PDTT No. 8/2016 perubahan Permendesa, PDTT No 21 tahun 2015 maka pen­jara sudah menunggu. Jika dalam pelaksanaanya dana desa masih bersisa diatas 30% persen maka  dana desa tahun berikutnya akan dipotong.

Oleh karena itu, semua pi­hak (Pemerintah daerah dan de­sa, masyarakat, mahasiswa, aka­demisi, DPRD)  harus ba­ngun kampung bersama (Ba­ka­ba) dengan menjalankan pe­ran masing-masing sebaik mung­kin.

Bakaba sendiri merupakan motto yang didengungkan oleh Nagari Development Cen­­ter (NDC) yang telah di­laun­­ching  (6/9) di auditorium Uni­versitas Andalas.  NDC ada­lah bentuk kepedulian do­sen yang telah Doktor dan Pro­fessor untuk mendampingi na­gari. Sebanyak 85 orang Do­sen menyatakan  siap turun ke desa. Terbantuknya NDC ada­lah suatu wujud  dari tri dar­ma perguruan tinggi yaitu pe­ngabdian kepada masya­ra­kat.

Dengan adanya peran serta akademisi,  tentu bisa men­ja­lankan matra pemba­ngu­nan de­sa sebaik mungkin. Per­ta­ma, Jaring komunitas Wira­de­sa (Jamu desa) yang mene­kan­kan penguatan kapa­bilitas ma­­nusia sabagai inti pem­ba­ngu­nan, sehingga mere­ka men­­jadi subyek-berdaulat atas pi­­lihan yang diambil. Kedua, Lum­­bung ekonomi desa (Bu­mi desa) mendorong desain ge­­rakan ekonomi desa yang me­­nempatkan rakyat sebagai pe­­milik dan partisipan. Keti­ga, lingkar Budaya Desa (kar­ya desa) mempromosikan pemba­ngunan yang mele­tak­kan par­tisipasi warga (politik) dan identitas sosial-budaya de­sa.

Selanjutnya, DPRD juga harus menjadikan desa urusan utama.  DPRD sebagai fungsi pengawasan  harus memantau dan memastikan pelaksanaan dana desa sesuai aturan yang ada. Paling pokok, mendesak Pemerintah Sumbar untuk menyerahkan laporan peng­gunaan dana desa dan dana dekosentrasi ke pusat.

Paling penting, peran ma­ha­siswa dalam pembangunan desa.  mahasisiwa harus men­jadi agent of change. Mereka harus memastikan  dan me­ngontrol dana desa digunakan untuk kepentingan masya­rakat. Mahasiswa berhak un­tuk meminta informasi peng­gunaan dana desa ke peme­rintah desa dan kabupaten. Setiap desa selayaknya punya papan pengumuman dana desa seperti pemasangan bali­ho di tempat strategis. Peng­gunaan dana desa yang tran­sparan dan akuntabel akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ***

 

DWINDA RAHMAN
(Anggota Pokja Kerja Membangun Desa)

 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 12 Agustus 2019 - 20:30:57 WIB

    Rang Minang di Norwegia Bersyukur, Pelaku Penembakan di Masjid Al-Noor Salah Tanggal

    Rang Minang di Norwegia Bersyukur,  Pelaku Penembakan di Masjid Al-Noor Salah Tanggal HARIANHALUAN.COM-Saat luka kemanusiaan atas aksi penembangan di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru belum kering, seorang lagi ekstrimis supremasi kulit putih berulah. Kali ini, seorang pria melepaskan tembakan di .
  • Kamis, 05 Januari 2017 - 01:11:36 WIB

    Kondisi TKI di Saudi Arabia dan Permasalahannya

    Kondisi TKI di Saudi Arabia dan Permasalahannya Oleh: Efri Yoni Baikoeni .
  • Senin, 19 September 2016 - 02:36:48 WIB

    Praduga Tak Bersalah

    Publik tiba-tiba kaget. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman ditangkap dalam operasi tangkap tangan Komisi Pem­beran­tasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (17/9) dini hari di kediaman Ketua DPD tersebut..
  • Senin, 29 Agustus 2016 - 02:26:59 WIB

    Masalah KJA Danau Maninjau

    Berita tentang puluhan ton ikan Keramba Jaring Apung, (KJA) Danau Ma­ninjau mati mendadak sudah terjadi be­rulang kali atau hampir tiap tahun. Entah su­dah berapa puluh miliar kerugian petani KJA ini..
  • Senin, 28 Desember 2015 - 03:30:42 WIB

    Kebijakan Penurunan BBM Menimbulkan Masalah Baru

    Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), resmi me­nurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar mulai per 5 Ja­nuari 2016. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM